Teluk Bintuni: Potret Pembangunan Masa Depan

Pemandangan kota Teluk Bintuni, Papua Barat. Sumber: Shutterstock/Bastian AS

Mengenal Bintuni

Teluk Bintuni dikenal sebagai penghasil migas terbesar di Papua memiliki karakteristik lokal yang patut diberdayakan. Letak Kabupaten Teluk Bintuni berada di Provinsi Papua Barat yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 yang terdiri dari 24 distrik/kecamatan dengan luas wilayah sebesar 18.637 km2. Teluk Bintuni telah menampung penduduk sebanyak 82.404 jiwa per tahun 2023.

Geografis Teluk Bintuni juga menarik dalam lensa perbatasan dimana berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat sehingga membuat wilayah ini strategis secara ekonomi dan budaya. Selain itu, Teluk Bintuni juga memiliki cadangan sumber daya alam yang berpotensi, seperti sektor perikanan (udang dan kepiting bakau), sektor pertanian (kakao dan kopi), dan sektor mineral (minyak gas).

Menariknya, wilayah ini menjadi habitat Hutan Mangrove terluas di Indonesia yakni mencapai 415.000 hektare yang membuat perkawinan potensi ini begitu unik dan khas. Dengan apa yang dimiliki sejauh ini, Teluk Bintuni dapat dikategorikan sebagai daerah potensi sumber daya alam yang tergolong baik. Namun, apakah potensi tersebut cukup dengan sistem pembangunan dan pemberdayaan saat ini? Bagaimana kita meneropong masa depan pembangunan wilayah ini yang maju dan berkelanjutan?

Menelusuri Dinamika Tantangan Hari Ini

Diproyeksikan bahwa politik anggaran di Teluk Bintuni, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai angka Rp. 3,675 triliun membuat pembangunan bagi masyarakat harus dirasakan secara merata dan adil. Biaya pembangunan yang besar juga harus selaras dengan konteks kebutuhan disana. Rata-rata kebutuhan pembangunan di Teluk Bintuni selaras dengan kelemahan sumber daya masyarakat dan faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Problematika utama dan mendasar adalah kesenjangan pendidikan yang memiliki effect domino terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Teluk Bintuni pada tahun 2023 berada di angka 69,01 dimana jauh jaraknya dengan IPM rata-rata nasional yaitu 74,39. Tidak sedikit pengaruh yang memicu rendahnya angka pendidikan berkualitas di Teluk Bintuni, tetapi setidaknya terdapat beberapa faktor utama penyebabnya jika melakukan kajian secara mendalam.

Anak sekolah dasar di Papua. Sumber: Shutterstock/gg-foto

Pertama adalah akses terhadap pendidikan. Mulai dari infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang masih timpang dan tidak merata telah berkontribusi luas bagi kesenjangan pendidikan disana. Mengingat kondisi geografis wilayah ini yang mencakup dataran tinggi, bahkan gunung dan laut menjadi tapal batas alami pembagian wilayah pembangunan mengakibatkan minimnya koneksi dari kota ke pinggiran. Selain itu, sedikitnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga didik ahli juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam masalah SDM di Teluk Bintuni.

Hulu atas kesenjangan ekonomi, pengangguran, ketidakberdayaan masyarakat, hingga kesehatan publik setidaknya bermuara pada masalah pendidikan Teluk Bintuni hari ini. Pengangguran disana berasal dari ketimpangan aksesibilitas pendidikan yang mumpuni. Ditambah dengan sarana prasarana seperti fasilitas informasi dan komunikasi yang kurang, membuat wacana digitalisasi di masyarakat semakin memiliki gap kesenjangan kuat. Alhasil, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah masyarakat Teluk Bintuni manakah yang mampu melampaui standar-standar pembangunan ini semua?

Secara hemat, sebagian kecil masyarakat Teluk Bintuni kota yang mampu melampaui keterbatasan pembangunan karena kelebihan yang dimiliki seperti akses, fasilitas, dan dukungan publik. Ketimpangan dan kesenjangan akan terus tinggal begitu saja antara kota dan pinggiran atau perkampungan apabila pemerintah menjalankan kebijakan secara naif. Terobosan perlu disuguhkan melalui kebijakan pembangunan yang terdesentralisasi hingga ke pelosok, untuk menciptakan nuansa keadilan dalam pembangunan masyarakat Teluk Bintuni.

Refleksi Masa Lalu, Menatap Masa Depan

Semua pihak bertanggung jawab atas dinamika Teluk Bintuni. Namun, dalam setiap kontribusi yang disumbangkan, pemerintah daerah masih memegang peran dominan dalam memproyeksikan wacana pembangunan ke depan. Politik anggaran Teluk Bintuni harus diarahkan pada upaya pengentasan ketidaktersediaannya aksesibilitas infrastruktur yang layak, rehabilitasi sistem pendidikan baik fisik maupun tenaga didik, dan memaksimalkan peran stakeholders setempat guna merangsang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sebagai wujud proaktif potensi lokal.

Pengelolaan hasil alam wilayah ini memerlukan tata kelola yang kolaboratif bersama elemen masyarakat dan ditujukan bagi kepentingan kolektif. Fokus-fokus pengembangan masyarakat juga turut serta merevitalisasi aset-aset kearifan lokal (local wisdom) di institusi pendidikan formal maupun informal. Membangun sektor pendidikan cenderung bermanfaat dalam jangka panjang, sehingga rancangan politik anggaran menetapkan prioritas unggul di sektor tersebut, dengan harapan memberi spill over ke sektor lainnya yang selama ini menjadi “ladang tidur”.

Septon Asmuruf, Mahasiswa Teknik Sipil ITNY Yogyakarta, guru ekskul dance.