Menyikapi Penundaan Pemilu dalam Islam

ilustrasi dari shutterstock.com

Beberapa kalangan telah mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda tidak terkecuali petinggi partai politik mereka menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024 agar momentum perbaikan ekonomi tidak menurun dimasa transisi pasca Covid-19.

Ketua Umum partai demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi, sementara itu pihak oposisi yang lain menolak wacana tersebut karena tidak ingin kehilangan kesempatan meraih kursi di saat penerimaan sedang tinggi.

Inilah gambaran asli demokrasi yang mencetak para golongan politik minim empati dan lebih besar mengejar maslahat sendiri dan kelompoknya, kemaslahatan rakyat seharusnya sebagai tujuan setiap aktivitas politis, justru luput dari perhatian dan tidak lagi sebagai prioritas untuk diperjuangkan oleh penguasa.

Berbeda dengan sistem islam yang menjadikan politik sebagai jalan untuk melayani kepentingan publik, sebab politik dalam islam bermakna mengurusi urusan umat, pemilu sendiri dalam sistem islam hanyalah cara alternatif untuk memilih kepala negara, bukan metode baku pengangkatan kepala negara.

Pemilu dalam islam juga tidak memerlukan biaya fantastis dan penyelenggaraannya cukup sederhana, tidak perlu ada dana kampanye pasang baliho, dana relawan obral janji ini dan itu sekolah gratis, kesehatan gratis, pembatasan impor dan lainnya, yang memang kewajiban seorang pemimpin siapapun itu.

Setelah itu pemimpin terpilih akan langsung menjalankan tanggung jawabnya mengurusi kemaslahatan rakyat bukan urusan kelompok bahkan partai, inilah yang menjadikan pemilu di dalam islam mampu menghasilkan pemimpin berkualitas yakni pemimpin yang akan menerapkan aturan Allah dan akan membawa rahmat bagi seluruh alam.