Jakarta Kota Global: Arti Kemerdekaan Menuju 2045
Akademisi dan Praktisi Inovasi Pendidikan Karakter Kebangsaan, dan Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila (YPLP)
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Hamry Gusman Zakaria tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJakarta Kota Global tidak lahir dalam semalam. Sejarah panjangnya dimulai dari Kerajaan Pajajaran yang berdiri pada tahun 932 M. Ibukotanya Pakuan Pajajaran kini Bogor, memiliki pelabuhan strategis bernama Sunda Kelapa yang sejak abad ke-14 sudah ramai oleh pedagang dari Gujarat, Arab, Cina, dan Nusantara. Pada 1527 M, Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Dua abad kemudian, ketika VOC datang dan pada 30 Mei 1619 menyerang serta membakar Jayakarta, nama kota ini pun diubah menjadi Batavia oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Di bawah nama Batavia, kota ini menjelma pusat perdagangan rempah dunia. Setelah silih berganti dijajah Belanda, Jepang, lalu kembali ke tangan Republik, Jakarta memikul peran penting dalam sejarah kemerdekaan. Gubernur DKI pertama, Suwiryo, menjabat 1945-1947 di tengah dentuman revolusi. Di kota inilah Sumpah Pemuda 1928 dikumandangkan, BPUPKI dan PPKI bersidang merumuskan dasar negara. Puncak keberanian membangun datang pada era Gubernur Ali Sadikin 1966-1977. Dengan gaya inovatif, ia membangun Taman Ismail Marzuki, bus kota PPD, Taman Impian Jaya Ancol, dan menata PKL. Sejarah panjang tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan Jakarta selalu berkaitan dengan kemampuannya menjadi simpul ekonomi, budaya, dan politik bagi Indonesia.
Memasuki 2024, status Jakarta kembali berubah besar. Melalui UU No. 3 Tahun 2022, pemerintah menetapkan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara. Banyak yang mengira Jakarta akan "pensiun". Namun UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta menegaskan posisi baru: Jakarta tetap Ibu Kota Negara RI, sekaligus pusat perekonomian nasional dan kota global. Artinya, beban Jakarta justru bertambah. Ia tidak lagi hanya mengurus urusan pemerintahan, tetapi harus bersaing dengan kota-kota dunia. Target Pemprov DKI jelas dan bertahap: masuk 50 Besar Kota Global versi GaWC pada 2030, dan 20 Besar pada 2045. Kemerdekaan bagi Jakarta hari ini bukan lagi soal lepas dari penjajah, melainkan soal lepas dari ketertinggalan dan mampu berdiri sejajar di panggung dunia.
Lalu apa ukuran "Kota Global"? Menurut Globalization and World Cities Research Network atau GaWC, ada 5 pilar utama: ekonomi dan keuangan, sumber daya manusia, pertukaran budaya, riset dan pendidikan tinggi, serta konektivitas. 10 besar Kota Global dunia saat ini adalah New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Los Angeles, Beijing, Shanghai, Singapura, dan Dubai. Kelebihan mereka ada pada transportasi publik terintegrasi 24 jam, universitas riset kelas dunia, layanan kesehatan berstandar internasional, ekonomi kreatif yang hidup, dan tata kelola yang transparan. Bagaimana Jakarta? Berdasarkan pemeringkatan GaWC 2024, Jakarta berada di peringkat 58 dunia, masih di level "Gamma". Kita kuat di pasar dan jumlah penduduk, tapi lemah di polusi udara, kemacetan, kualitas pendidikan riset, dan daya saing talenta. Padahal esensi kemerdekaan adalah membebaskan warga dari masalah dasar itu.
Momentum HUT RI ke-81 harus kita jadikan titik balik. Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah "Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya". Visi ini harus dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Garda terdepannya adalah ASN DKI yang melayani 11 juta warga. Data BPS DKI terbaru menunjukkan kemajuan: kemiskinan turun menjadi 4,03% pada September 2025 dan pengangguran terbuka turun menjadi 6,03% pada Februari 2026 dengan 334 ribu warga masih menganggur. Sementara data Dinas PPAPP DKI Juni 2026 mencatat prevalensi stunting 17,2% pada 2025, dengan target turun menjadi 15% di 2026.
Tantangan sosial juga semakin kompleks. Data Polda Metro Jaya mencatat sepanjang 2025 terjadi 440 kasus tawuran di Jakarta. Kapolri menyebut tawuran masih menjadi masalah utama yang melibatkan anak-anak muda dan kerap beriringan dengan balap liar serta perilaku berisiko lainnya. Faktor pemicunya antara lain pengangguran, minimnya ruang kegiatan positif bagi pemuda, dan provokasi media sosial.
Masalah judi online atau judol juga mengkhawatirkan. PPATK mencatat 602.419 warga Jakarta teridentifikasi sebagai pemain judol pada 2024, dengan total transaksi deposit mencapai Rp3,12 triliun. Secara nasional perputaran uang judol 2025 mencapai Rp286,84 triliun dengan 12,3 juta pemain aktif.
Di sisi lain, ada capaian yang harus terus dijaga dan diperluas. Program KJP Plus menjangkau lebih dari 700 ribu siswa. Beasiswa KJMU menjangkau 16.979 mahasiswa pada 2025 dan ditargetkan naik menjadi 19.000 mahasiswa pada 2026, sekaligus diperluas hingga jenjang S2 dan S3. Program pemutihan ijazah membebaskan ribuan anak dari jeratan biaya. Ada 103 sekolah swasta gratis dengan anggaran Rp253,6 miliar dan target 2026 menjadi 105 sekolah. Program bedah rumah, RPTRA, dan transportasi terintegrasi MRT-LRT-Transjakarta juga sudah berjalan. Inovasi terbaru adalah Sekolah Laboratorium Pancasila yang menanamkan karakter sejak dini. Tapi PR besar seperti banjir, macet, tawuran, judol, dan kesenjangan digital harus dikejar dengan kerja ekstra keras.
Kepemimpinan Gubernur Pramono Anung juga menunjukkan hasil nyata. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya telah meraih minimal 5 penghargaan strategis tingkat nasional. Di antaranya: Penghargaan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Terbaik 2025 dari Kemendagri, Rekor MURI 72.666 sambungan air minum baru sepanjang 2025, Benyamin S. Award 2025 sebagai gerakan penataan kelurahan, Knowledge Management Award 2025, serta penghargaan atas percepatan pengamanan aset daerah berupa 499 sertifikat. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan kerja keras birokrasi DKI mulai membuahkan hasil dan patut diapresiasi. Namun apresiasi ini harus menjadi pemicu, bukan untuk cepat puas. Karena warga Jakarta masih menuntut solusi cepat untuk masalah dasar.
Untuk mewujudkan itu, visi misi Pemprov DKI harus diterjemahkan ASN ke dalam aksi nyata. Beberapa kebijakan strategis mulai dijalankan. Salah satunya adalah penataan ulang kawasan Jl. HR Rasuna Said. Setelah 109 tiang monorel yang mangkrak selama 21 tahun dibongkar pada Januari 2026, kawasan sepanjang 3,8 km itu kini ditata ulang: jalan diperlebar, pedestrian diperbaiki, taman dan drainase dibenahi. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi lintas instansi untuk menyelesaikan persoalan tata ruang yang lama terbengkalai. Namun ASN tidak boleh menjadi birokrat yang menunggu perintah. Survei BKN 2024 mencatat 62% ASN masih memiliki budaya kerja reaktif dan lemah dalam problem solving. Padahal kota global butuh ASN yang gesit.
Dr. Agus Pramusinto, pakar tata kelola dari LAN RI, menegaskan ASN kota global harus memiliki 3S: Sigap, Solutif, dan Sentuhan Empati. Sigap membaca data dan keluhan warga di media sosial. Solutif dengan berani mengambil inisiatif lintas SKPD tanpa menunggu disposisi berlapis. Sentuhan Empati dengan turun langsung ke lapangan dan memahami denyut warga. Tanpa perubahan mindset ini, program sebagus apapun akan macet di meja birokrasi.
Ujian terberat saat ini adalah efisiensi anggaran. Dalam Nota Keuangan APBN 2026, Dana Transfer ke Daerah untuk DKI dipotong Rp15 triliun. Jika APBD 2025 sebesar Rp96,3 triliun, maka pagu 2026 diperkirakan tinggal Rp81,3 triliun. Di tengah pemangkasan ini, seluruh SKPD dan UKPD dituntut tetap produktif. Yang harus dilakukan: hentikan kegiatan seremonial dan studi banding, akselerasi digitalisasi layanan seperti JakEvo dan JakLapor, serta perluas kolaborasi dengan swasta, CSR, dan filantropi. Yang tidak boleh: korupsi waktu, pemborosan, dan program yang tidak berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Efisiensi bukan berarti berhenti bekerja, tetapi bekerja lebih cerdas dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, arti kemerdekaan bagi Jakarta adalah keberanian untuk menjadi etalase Indonesia. Bung Karno berpesan: "Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia." Tokoh Betawi legendaris Benyamin Suaeb pernah bilang: "Jakarta itu ibarat kawah candradimuka, tempat orang ditempa." Nelson Mandela mengingatkan: "Sebuah kota besar diukur dari cara ia memperlakukan warganya yang paling lemah." Jika ASN DKI mampu menjadi teladan dalam melayani, jika 5 pilar kota global kita benahi satu per satu, maka pada 2045 Jakarta ditargetkan masuk 20 Besar Kota Global Dunia, sekaligus menjadi penopang utama Visi Indonesia Emas. Itulah kemerdekaan sejati: ketika Jakarta merdeka dari masalahnya sendiri, dan mampu memerdekakan rakyatnya.