Bullying dan Anak Pejabat: Privilege atau Kekerasan?

Ilustrasi bullying di Korea Selatan. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak remaja atau kerap disebut dengan istilah “bullying”, merupakan isu sosial yang saat ini sering kita dengar. Perkembangan zaman yang ditandai dengan peningkatan di bidang teknologi dan pendidikan, nampaknya tidak diikuti dengan peningkatan nilai dan perilaku moral yang dimiliki oleh para remaja terutama pelajar di Indonesia.

Salah satu contoh kasusnya yaitu bullying yang dilakukan oleh anak dari seorang pejabat pajak. Anak tersebut menganiaya korban hingga tak sadarkan diri dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Dengan terjadinya peristiwa mengenaskan ini, tentu saja akan timbul pertanyaan di benak masyarakat terutama di kalangan orang tua tentang seberapa jauh tindak kekerasan yang dapat dilakukan oleh anak remaja saat ini, terlebih jika pelaku merupakan golongan yang berasal dari keluarga pemerintah?

Tak jarang kita mendengar kasus anak-anak penjabat seringkali memanfaatkan status sosial dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga mereka agar terbebas dari persoalan hukum yang seharusnya menjerat mereka. Apakah ini merupakan salah satu privilege atau hak istimewa tak tertulis yang dimiliki oleh keluarga penjabat di Indonesia?

Jika dilihat dari perspektif psikologi, tindakan bullying dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengaruh lingkungan, kecenderungan pribadi, dan perasaan rendah diri. Dalam kasus anak-anak pejabat, status dan kekuasaan yang dimiliki orang tua dapat menjadi faktor penting dalam perilaku mereka.

Anak-anak pejabat seringkali hidup dalam lingkungan yang kaya dan berkuasa, yang dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka mungkin merasa superior dan lebih berkuasa daripada teman-teman mereka, dan merasa berhak untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak pantas.

Selain itu, anak-anak pejabat juga seringkali diberikan segala sesuatu dengan mudah oleh orang tua mereka, termasuk perlakuan istimewa di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak perlu berusaha keras dan tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain.

Terjadinya peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di Indonesia yang belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya, kesenjangan sosial yang jelas antara pelajar dari keluarga pejabat yang berkecukupan dan pelajar dari keluarga dengan tingkat ekonomi sedang hingga rendah masih sering terjadi.

Hal ini sangat disayangkan. Seyogyanya sekolah adalah tempat bagi para pelajar untuk menambah ilmu dan mengasah kemampuan mereka. Namun kini justru sekolah dapat menjadi tempat mereka mungkin mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tak jarang hal tersebut dapat menyebabkan trauma baik secara fisik maupun psikologis bagi para siswa-siswi di Indonesia.

Mengingat bahwa kasus bullying dapat memberikan dampak yang sangat serius tak hanya bagi siswa-siswi di Indonesia tetapi juga bagi kemajuan perekonomian bangsa kita, maka diperlukannya peran aktif dan sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, serta masyarakat termasuk komunitas sosial non-pemerintah yang terdapat di masyarakat saat ini.

Sekolah harus mengambil tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap kasus ini agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa-siswi mereka. Selain itu, sekolah harus memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika dan sikap yang baik, serta menghormati perbedaan dan keragaman pada siswa. Pemerintah sendiri juga harus berperan aktif dalam menangani masalah ini.

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan regulasi dan kebijakan yang jelas mengenai tindakan bullying, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku dan institusi pendidikan yang gagal mengatasi masalah ini. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan bagi institusi pendidikan dalam hal pemberdayaan tenaga pengajar dan penyediaan sumber daya untuk mengatasi kasus bullying di sekolah.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menangani masalah ini. Komunitas sosial dapat memberikan penyuluhan dan edukasi kepada anak-anak dan remaja tentang pentingnya menghormati orang lain, serta mendorong mereka untuk memiliki sikap pro-sosial, seperti empati dan saling menghargai, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan bullying di sekolah. Komunitas-komunitas ini juga dapat menjadi tempat bagi korban tindak kekerasan untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi efek traumatis yang mungkin akan mereka alami, serta memotivasi mereka untuk melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak yang berwenang.

Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa takut menjadi korban kekerasan atau intimidasi. Dengan tindakan yang tepat dari semua pihak, kasus bullying di sekolah dapat dikurangi dan lingkungan belajar yang aman dan kondusif dapat tercipta.