Mencari Keadilan dalam Kegelapan Politik: Teori Kontrak Sosial

Ilustrasi Pengadilan. Foto: Shutter Stock

Di balik tirai hitam yang menjilat dosa, kita menemukan Bandit-bandit berdasi, predator yang tersembunyi, lapar akan kuasa. Mereka mengenakan topeng kebohongan, meracuni pikiran, dan menggerogoti bangsa dengan gegap gempita. Bandit berwajah dua, berdusta dengan lihai, menjalani sandiwara pura-pura terperinci.

Konspirasi mengalir seperti darah di nadi, rakyat tertipu, dan kebenaran tenggelam dalam kekacauan. Inilah negeri yang penuh dengan penjahat, mengenakan jubah suci, sementara mereka berlumur dosa. Politik yang kejam, mengoyak jiwa dan hati, tapi kita harus bangkit, melawan dalam kegelapan yang menjijikkan ini.

Teori Kontrak Sosial ini pertama kali diajukan oleh filsuf Jean-Jacques Rousseau dan kemudian dikembangkan oleh pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke. Teori Kontrak Sosial menyelidiki hubungan antara individu dan pemerintah, dan berfokus pada pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah harus berinteraksi untuk mencapai keadilan dan harmoni.

Teori ini dapat menjelaskan situasi di mana “Bandit-bandit berdasi” telah mengkhianati kepercayaan rakyat, dan masyarakat merasa terperangkap dalam “negeri yang penuh dengan penjahat.” Dalam teori kontrak sosial, ada beberapa konsep penting:

Kepercayaan dan Kesepakatan: Masyarakat membentuk pemerintah berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama. Bandit-bandit yang mengkhianati kepercayaan ini bisa dianggap telah melanggar kontrak sosial dengan rakyat.

Keadilan dan Kepemimpinan: Teori kontrak sosial membahas ide keadilan dalam pemerintahan. Jika pemerintah tidak memenuhi tugasnya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, maka itu melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam kontrak sosial.

Hak dan Kewajiban: Teori ini menekankan hak dan kewajiban individu dan pemerintah. Bandit-bandit berdasi telah melupakan kewajiban mereka untuk melayani masyarakat, sementara rakyat memiliki hak untuk mengubah atau melawan pemerintahan yang tidak adil.

Dalam konteks ini, masyarakat mungkin merasa bahwa tindakan melawan “Bandit-bandit berdasi” yang telah mengkhianati kontrak sosial adalah suatu kewajiban dalam rangka mengembalikan keadilan dan memulihkan harmoni dalam masyarakat. Teori kontrak sosial dapat memberikan dasar filsafat untuk perjuangan melawan korupsi dan ketidakadilan dalam pemerintahan.

Sebagai penutup, ketika Bandit-bandit berdasi berkuasa dan masyarakat terperangkap dalam kegelapan politik yang menjijikkan, teori kontrak sosial menjadi landasan moral untuk tindakan perbaikan, memulihkan kontrak yang rusak antara pemerintah dan rakyat, dan mencari keadilan dalam masyarakat.