Bahas Efekivitas Nusakambangan Komisi XIII DPR RI Kunjungi Nusakambangan

Cilacap – INFO_PAS. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah menerima kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi XIII DPR RI di Nusakambangan, Sabtu (22/02).

Rapat kunjungan kerja ini berlangsung di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, dengan dihadiri oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Brigjen Pol. Drs. Mashudi dan Kakanwil Ditjenpas Jateng, Kunrat Kasmiri, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kantor Wilayah serta seluruh Kepala Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Se-Nusakambangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil, Kunrat Kasmiri mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Anggota XIII DPR RI atas kedatangannya di Pulau Nusakambangan. Beliau juga memaparkan terkait program asta cita presiden di pulau Nusakambangan yang saat ini sudah berjalan.

"Kami tentunya menindaklanjuti dari program asta cita presiden dan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan UMKM terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," papar Kunrat Kasmiri.

"Saat ini, ada sekitar 115 hektare lahan di pulau Nusakambangan yang sudah kami manfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan," lanjut Kakanwil.

Kemudian kegiatan dilanjutkan sesi diskusi antara anggota XIII DPR RI yang dipimpin oleh Rinto Subekti, S.E., MM., dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah.

Dalam diskusi tersebut membahas mengenai isu-isu penting yang ada di Nusakambangan seperti tanah kepemilikan, program ketahanan pangan, dan penanganan narapidana berisiko tinggi.

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kanwil Ditjenpas Jateng dalam meningkatkan efektivitas Lapas di Nusakambangan, termasuk optimalisasi sumber daya petugas, serta penguatan keamanan melalui sistem pengawasan berbasis teknologi dalam menghadapi potensi gangguan pemasyarakatan.