Perubahan Paradigma Humas Pemerintah

Sumber Foto : Setkab.go.id

Usai mendapatkan informasi yang membuat senyum sendiri terkait kenaikan tunjangan pranata humas. Saya menjadi berpikir, apakah dengan kenaikan tunjangan tersebut diimbangi kinerja para humas pemerintah untuk meningkatkan kompetensinya? Semoga!

Peraturan Presiden terkait kenaikan tunjangan ini berdekatan dengan pengukuhan pengurus Ikatan Pranata Humas (Iprahumas) Periode 2022 – 2024 yang bertempat di Kementerian Kominfo. Bahwa pranata humas dianalogikan sebagai sistem syaraf yang mengumpulkan, mengelola dan mengirimkan informasi ke seluruh tubuh sehingga semuanya dapat bekerja dengan sempurna.

Ini perlu pemahaman bagi pranata humas untuk memberikan edukasi yang positif dan memberikan narasi yang kreatif pada masyarakat sesuai peradaban saat ini. Selain itu, humas pemerintah juga harus mempunyai jiwa melayani. Melalui proses tersebut akan menambah kepercayaan publik pada pemerintah.

Selanjutnya, Pranata humas juga dituntut untuk mempublikasikan ide kreatifnya melalui infografis, video, artikel atau jurnal tentang informasi dan kehumasan, tidak hanya memberitakan kegiatan yang ada pada satkernya masing – masing.

Public Relation Goverment dipaksa untuk menguasai pengelolaan bidang informasi dan komunikasi secara persuasif, efektif dan efisien, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka membangun citra positif reputasi pemerintah.

Saya membayangkan adanya kesadaran dari seorang pimpinan dalam memikirkan suatu kebijakan atau gambaran positif terkait respons masyarakat, sehingga dibutuhkan Public Relations yang berperan memberikan masukan untuk meningkatkan image pada masyarakat. Intinya, humas diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatannya, baik dari anggaran dan prasarana. Dan PR turut serta dalam segala perencanaan terkait informasi dan komunikasi yang ada di instansi.

Belum lama ini, terkait beberapa isu yang bergulir menjadikan peran humas sebagai corong dalam memberikan informasi yang tepat terkait berita miring (hoaks) yang berkembang di masyarakat melalui bahasa kehumasan, agar tidak salah persepsi terhadap pemerintah. Ini menjadikan bahwa peran humas sebagai gambaran pada instansi kita untuk berbagi informasi yang positif.

Menurut Soegiardjo (2016), Public Relations adalah fungsi manajemen yang melakukan penilaian terhadap sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan tata kerja dari suatu organisasi atau perorangan dengan kepentingan publik dan melakukan program aksi untuk memperoleh pengertian dan persetujuan publik.

Memang masih banyak pekerjaan yang harus dilalui para humas pemerintah, salah satunya event yang bergengsi tahun ini, yakni Presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia.

Di perhelatan tersebut, peran humas menjadi tampilan awal dalam menyambut dan memberikan informasi yang cepat dan tepat pada delegasi negara yang akan menghadiri acara tersebut. Sehingga seluruh delegasi merasa aman dan nyaman dalam mengikuti event tersebut. Dan mendapatkan segala kebutuhan informasi yang cepat terkait pertemuan G20.

Banyak cara yang dilakukan dalam menyemarakkan Group Twenty ini. Dengan kolaborasi dan komitmen para Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Bisa melalui media digital maupun media sosial.

Di era teknologi ini, paradigma yang menyamakan humas sebagai “tukang foto” atau pembuatan berita harus diubah. Padahal peran humas lebih dari itu, yakni sebagai jembatan untuk memberikan informasi tentang kebijakan yang diambil oleh instansi.

Oleh sebab itu, kenaikan tunjangan ini, dapat dijadikan pijakan awal dan motivasi para humas pemerintah untuk terus berkarya, melayani dan memberikan informasi yang akurat pada masyarakat. Serta meningkatkan kompetensi humas dalam menjalankan tugasnya.