Indonesia di BRICS: Perwujudan Politik Bebas Aktif di Kancah Internasional

Indonesia kini tengah memasuki babak baru dalam diplomasi internasional dengan statusnya sebagai mitra BRICS, Aliansi ekonomi yang terdiri dari Rusia, Brasil, India, China, dan Afrika Selatan. Ini merupakan langkah yang signifikan dalam menjalin kerjasama ekonomi strategis serta menunjukkan prinsip politik bebas aktif sebagai dasar kebijakan luar negeri yang telah lama dianut oleh Indonesia. Dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks, BRICS menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk menunjukkan perannya dalam kancah internasional.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, menghadiri BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia Foto: Instagram / @sugiono_56

BRICS bukan sekedar aliansi ekonomi, melainkan kumpulan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat yang ingin mengurangi ketergantungan pada blok ekonomi besar seperti G7. BRICS menyumbang kurang lebih 43 % populasi dunia dan hampir sepertiga dari ekonomi global. Dengan menjadi mitra, Indonesia membuka peluang kerjasama ekonomi, investasi, dan diplomasi dengan negara-negara ini.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menerapkan kebijakan luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. Menurut UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 3, yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia. 

Indonesia telah lama menerapkan politik bebas aktif melalui berbagai perannya, seperti dalam Gerakan Non-Blok dan ASEAN. Dengan menjadi mitra BRICS, Indonesia semakin menunjukkan penerapan politik bebas aktifnya. Bukan hanya membuka peluang kerjasama ekonomi bagi Indonesia, Tetapi Indonesia juga dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang, dengan kata lain sebagai “jembatan” yang menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kekuatan besar di BRICS. 

Sebagai negara yang memiliki populasi terbanyak keempat di dunia dan ekonomi yang berkembang, Indonesia bisa membawa perspektif unik ke dalam dialog BRICS. Sebagai mitra, Indonesia tetap memiliki suara dalam memperjuangkan isu-isu global seperti ketahanan pangan, akses kesehatan, dan kesetaraan ekonomi.

Namun, kemitraan dengan BRICS bukan tanpa tantangan. BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang politik dan kepentingan yang beragam. Dengan menjadi mitra, Indonesia harus bijak dalam menjaga keseimbangan kepentingan, khususnya ketika beberapa negara anggota memiliki posisi yang kuat. Indonesia perlu berhati-hati agar kemitraan ini tidak mempengaruhi prinsip politik bebas aktif yang menjadi pegangan diplomasi Indonesia selama ini.

Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa keputusannya sebagai mitra BRICS memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional, baik dalam hal ekonomi maupun diplomasi.

Kemitraan Indonesia dengan BRICS merupakan langkah yang mencerminkan politik bebas aktif yang mengedepankan kemandirian dan partisipasi aktif dalam komunitas internasional. Dengan status ini, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penghubung yang memperjuangkan solidaritas negara-negara berkembang tanpa kehilangan independensi. Ke depan, peran Indonesia sebagai mitra BRICS diharapkan bisa membawa dampak positif bagi kawasan Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya.

Pada akhirnya, kemitraan Indonesia dengan BRICS bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang memperkuat peran diplomatik di panggung internasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip bebas aktif.