Mengulas Kepemimpinan Inovatif: Sri Mulyani

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Sumber Gambar : Instagram (@smindrawati)

Mengapa Pemerintah Membutuhkan Sosok Pemimpin Inovatif?

Organisasi sektor publik dituntut untuk melakukan inovasi dan beradaptasi secara cepat di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang dimana sekarang dunia mengalami perubahan dengan sangat mudah dan cepat, penuh ketidakpastian, kompleksitas yang tinggi dan sulit, serta informasi yang diterima oleh seorang pemimpin dalam sektor publik seringkali penuh ketidakjelasan. Berdasarkan hal tersebut, sektor publik perlu memiliki sosok pemimpin yang inovatif sehingga untuk mengatasi dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat dan ketidakpastian global dibutuhkan pemimpin yang dapat berpikir kritis dan inovatif, dapat memecahkan permasalahan dunia yang kompleks, memiliki kreativitas yang tinggi, berani mengambil risiko, dan berorientasi pada dunia digital. Seringkali, organisasi sektor publik tidak dapat mengatasi permasalahan di masyarakat karena sektor publik bersifat kaku dan lambat dalam merespon dunia yang selalu berubah. Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang inovatif seperti Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani.

Sri Mulyani Menembus Fenomena Glass Ceiling

Sri Mulyani berhasil menembus glass ceiling atau yang sering dikenal dengan “langit-langit kaca” yang merupakan sebuah penghalang seorang perempuan untuk bergerak maju dan menduduki posisi pimpinan tertinggi atau strategis dalam sebuah organisasi. Hal itu terbukti ketika Sri Mulyani yang merupakan seorang wanita dan memiliki kewarganegaraan Indonesia berhasil menduduki posisi strategis yaitu sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Selain itu, Sri Mulyani berhasil mematahkan bahwa kepemimpinan tidak memiliki kaitan dengan gender. Hal itu tercermin ketika Sri Mulyani menjadi wanita pertama yang menduduki posisi tertinggi dan prestise dalam organisasi yaitu sebagai Menteri Keuangan Indonesia yang tercatat telah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 2 masa yang berbeda yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan yang terakhir pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jefriando, 2017). Sosok wanita Sri Mulyani yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan selama 2 periode kepemimpinan membuktikan bahwa kinerja Sri Mulyani dibutuhkan oleh Indonesia untuk mengatasi perubahan dunia yang dinamis dan memiliki ketidakpastian yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pemilihan Sri Mulyani menunjukkan bahwa Sri Mulyani memiliki pemikiran yang kritis untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan pemikiran yang kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan sebuah kebijakan (policy) mengenai ekonomi yang dapat menjawab ketidakpastian global sehingga dapat menciptakan perekonomian Indonesia yang stabil dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Kepemimpinan Inovatif Sri Mulyani melalui Kebijakan Ekonomi

Kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi kelompok terorganisir untuk mencapai tujuan organisasi (Hughes, et al., 2018). Kepemimpinan merupakan sebuah proses seseorang dalam memimpin dan bukan hanya sebuah posisi atau jabatan struktural. Kepemimpinan inovatif adalah kepemimpinan yang memiliki pemikiran dan tindakan yang bersifat pembaruan sehingga menjadi pelopor dan panutan bagi pengikut (followers). Kepemimpinan inovatif memiliki beberapa karakteristik yaitu memiliki visi yang inovasi, memiliki passion, berani bertindak, mau mengambil risiko, dan kolaborasi (Ramli, 2017). Berdasarkan hal tersebut Sri Mulyani dalam memimpin Kementerian Keuangan memiliki karakteristik tersebut. Sebagai contoh, Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan yang inovatif yaitu mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak pribadi sehingga dengan kebijakan tersebut masyarakat sebagai wajib pajak dipermudah untuk melakukan pembayaran pajak sehingga tidak berbelit-belit dengan menggunakan berbagai kartu. Selain itu, Sri Mulyani mengambil kebijakan yang inovatif dan visioner dengan berani mengambil risiko melalui kebijakan menaikkan pajak yang dimana Sri Mulyani menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dan menaikkan pajak pribadi kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan diatas Rp 5 miliar akan mendapatkan pungutan pajak sebesar 35 persen. Hal itu dilakukan Sri Mulyani sebagai respon pemerintah terhadap dunia yang mengalami perubahan yang sangat cepat dan ketidakpastian tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut sebagai bagian yang panjang dalam proses reformasi perpajakan di Indonesia dan dilakukan untuk menciptakan penerimaan negara yang memiliki orientasi terhadap keberlanjutan di masa mendatang. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang nantinya dapat mendukung program pembangunan. Kebijakan menaikkan pajak tersebut sebagai respon pemerintah menghadapi penerimaan negara yang turun akibat pandemi Covid-19 yang kebijakannya menyebabkan ekonomi melambat (Ananda, 2021).

Manajemen Risiko Sri Mulyani dalam Pengelolaan Utang Negara

Manajemen risiko dalam sektor publik lebih sulit daripada sektor swasta karena terdapat banyak stakeholder yang ikut terlibat dan memiliki kepentingan politik sehingga jangkauan atas risiko yang diakibatkan memiliki dampak yang luas (Braig, et al., 2011; Brown & Osborne, 2013). Sri Mulyani berhasil melakukan manajemen risiko dengan baik, hal itu dapat terlihat dalam manajemen risiko pengelolaan utang negara yang dimana rasio utang negara terhadap PDB Indonesia termasuk ke dalam batas yang wajar dan masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, manajemen risiko utang negara dilakukan dengan melakukan diversifikasi portofolio utang. Portofolio utang negara per Juli 2022 didominasi oleh investor domestik melalui instrumen SBN mencapai 88,5 persen dan 11,5 persen berasal dari pinjaman asing (Putri, 2022).

Pemanfaatan Teknologi dalam Kepemimpinan Sri Mulyani

Kepemimpinan di era VUCA sangat menuntut penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Sektor publik harus dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan yang dinamis. Masyarakat menuntut pelayanan publik menggunakan secara digital untuk menghilangkan praktik korupsi di era keterbukaan informasi. Sri Mulyani memiliki kebijakan yang inovatif dan berorientasi pada masa depan dengan melakukan pemanfaatan teknologi dalam kepemimpinan di era digital. Hal itu dapat terlihat dalam Sri Mulyani menerapkan kebijakan e-filing (Sembiring, 2022). Kebijakan e-filing merupakan kebijakan dimana wajib pajak dalam menyerahkan SPT secara digital tanpa melalui perantara dan tanpa dikenakan biaya sehingga cepat dan murah. Sri Mulyani dalam kepemimpinannya memanfaatkan perkembangan IT sehingga reformasi perpajakan melalui birokrasi yang cepat dan mudah dapat tercapai. Dengan pemanfaatan teknologi melalui e-filing akan mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak yang nantinya berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Kepemimpinan Kolaboratif Sri Mulyani dalam Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan kolaboratif adalah kepemimpinan yang menggunakan ide dan masukan dari berbagai sumber daya yang dimiliki sebelum melakukan pengambilan keputusan dan tindakan. Kepemimpinan kolaboratif memiliki pemikiran bahwa kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama sehingga kepemimpinan dapat berjalan secara efektif daripada hanya dilakukan oleh satu orang. Dalam kepemimpinan kolaboratif terdapat beberapa karakteristik yaitu kepercayaan, delegasi, komunikasi dan berani mengambil risiko (Ibnu, 2022). Sri Mulyani memiliki latar belakang sebagai lulusan ekonomi dan sebagai akademisi yaitu sebagai dosen sehingga ketika Sri Mulyani menduduki puncak pimpinan di Kementerian Keuangan dalam merumuskan sebuah kebijakan menggunakan perkembangan informasi berdasarkan evidence based yang berasal dari penelitian atau hasil kolaborasi dengan akademisi lainnya untuk mendapatkan masukan mengenai perumusan sebuah kebijakan (Kunjana, 2021).

REFERENSI

Ananda, C. (2021, October 20). Mengejar Reformasi Perpajakan – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. FEB UB. Retrieved December 15, 2022, from https://feb.ub.ac.id/id/mengejar-reformasi-perpajakan.html

Braig, Stephan, Biniam Gebre, & Andrew Sellgren, (2011). Strengthening risk management in the US public sector. McKinsey & Company: Washington DC

Brown, Louise & Stephen P. Osborne, (2013). “Risk and Innovation: Towards a Framework for Risk Governance in Public Services. Public Management Review. 15 (2): 186 - 208

Hughes, et al. (2018). Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. Mc.Graw-Hill Education.

Ibnu. (2022, November 15). Apa Itu Kepemimpinan Kolaboratif? Berikut Pengertian Lengkapnya. Accurate Online. Retrieved December 15, 2022, from https://accurate.id/marketing-manajemen/kepemimpinan-kolaboratif/

Jefriando, M. (2017, April 21). Kisah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Perempuan Pertama di RI. Detik Finance. Retrieved December 15, 2022, from https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3480229/kisah-sri-mulyani-menteri-keuangan-perempuan-pertama-di-ri

Kunjana, G. (2021, February 23). Sri Mulyani: Ini Berkat Kepemimpinan Presiden Jokowi. investor.id. Retrieved December 15, 2022, from https://investor.id/national/sri-mulyani-ini-berkat-kepemimpinan-presiden-jokowi

Putri, c. (2022, August 15). Utang RI Kini Tembus Rp 7.163,12 Triliun. CNBC Indonesia. Retrieved December 15, 2022, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20220815211155-4-363988/utang-ri-kini-tembus-rp-716312-triliun

Ramli, M. (2017). Kepemimpinan Inovatif dalam Implementasi Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Politik Profetik, 5(2), 173.

Sembiring, L. (2022, March 14). Lapor SPT Pajak Lewat e-Filing & e-Form, Apa Bedanya? CNBC Indonesia. Retrieved December 15, 2022, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20220314155856-4-322632/lapor-spt-pajak-lewat-e-filing-e-form-apa-bedanya