Sejarah Hukum Administrasi Negara

ilustrasi palu dan timbangan | sumber : freepik.com

Hukum Administrasi Negara, yang sering disingkat sebagai HAN, adalah cabang hukum yang mengatur tentang cara kerja pemerintahan dan hubungannya dengan warga negara. Awal mula HAN terkait erat dengan perkembangan sistem pemerintahan. Di Eropa, konsep hukum administrasi modern muncul bersamaan dengan munculnya negara-bangsa di abad ke-18 dan ke-19. Di masa ini, HAN berfokus pada regulasi aktivitas pemerintahan, yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Pengaruh Revolusi dan Doktrin Montesquieu

Pemikiran Charles de Montesquieu tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan HAN. Revolusi Prancis dan pemikiran Montesquieu mendorong ide tentang pemerintahan yang terikat oleh hukum dan prinsip keadilan. Ini menjadi landasan awal bagi pengembangan HAN sebagai alat untuk menjamin keadilan administratif.

Perkembangan di Abad ke-20

Abad ke-20 melihat perkembangan besar dalam HAN, terutama setelah Perang Dunia II. Di banyak negara, HAN berkembang menjadi lebih terstruktur dan komprehensif, dengan penekanan pada hak-hak warga negara dalam menghadapi pemerintahan. Banyak negara mengadopsi undang-undang administrasi yang lebih detail dan sistematis, yang menetapkan prosedur untuk tindakan administratif dan penyelesaian sengketa administratif.

HAN dalam Konteks Global

Di era globalisasi, HAN tidak hanya berfokus pada dinamika domestik, tetapi juga pada aspek internasional. Prinsip-prinsip seperti good governance, akuntabilitas, dan transparansi menjadi penting dalam konteks internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa memiliki peran dalam membentuk standar HAN yang diterapkan secara global.

HAN telah berkembang menjadi alat penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang adil dan efisien. Memahami sejarahnya membantu seseorang mengapresiasi pentingnya HAN dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak-hak warga negara.