BPKH Siapkan Rp 260 Miliar untuk Program Kemaslahatan 2027

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan anggaran sebesar Rp 260 miliar untuk program kemaslahatan pada 2027. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tujuh bidang kegiatan, mulai dari pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, hingga penanganan bencana.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan alokasi program kemaslahatan tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
“Di tahun 2027 alokasi kegiatan program kemaslahatan adalah sebesar Rp 260 miliar dengan ruang lingkup yang meliputi tujuh bidang,” kata Fadlul.
Adapun tujuh bidang yang menjadi sasaran program kemaslahatan BPKH meliputi pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta tanggap bencana.
Dia menjelaskan, alokasi anggaran program kemaslahatan tersebut diusulkan sebesar 95 persen dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) pada tahun sebelumnya.
“Pagu alokasi kegiatan kemaslahatan diusulkan sebesar 95 persen dari nilai manfaat dana abadi umat tahun sebelumnya,” tuturnya.
Selain alokasi program kemaslahatan, BPKH juga mengajukan sejumlah target pengelolaan keuangan haji dalam RKAT 2027. BPKH menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 195,29 triliun dengan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 jemaah.
Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp 13,49 triliun dengan imbal hasil sebesar 7 persen per tahun.
“Nilai manfaat sebesar Rp 13,49 triliun, imbal hasil sebesar 7 persen, program kemaslahatan Rp 260 miliar,” tutur Fadlul saat memaparkan target kinerja dan alokasi anggaran BPKH 2027.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, BPKH turut mengusulkan anggaran operasional sebesar Rp 498,83 miliar pada 2027.
Fadlul menerangkan, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.
“Besaran pengeluaran operasional tahun 2027 tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKH, serta pencapaian target kinerja organisasi secara optimal, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan haji,” pungkasnya.
