Capaian 2 Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenkes Ungkap Cek Kesehatan Gratis Jangkau 114 Juta Orang
PerbesarKementerian Kesehatan (Kemenkes) memaparkan sejumlah capaian program kesehatan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 114 juta orang sepanjang 2026.
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes Liendha Andajani mengatakan, program CKG menjadi salah satu dari tiga prioritas presiden di bidang kesehatan untuk periode pemerintahan lima tahun ke depan.
Dua program lainnya yakni penuntasan tuberkulosis (TB) dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota.
“Ini ada tiga hal, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis atau yang kita kenal sekarang adalah CKG, kemudian penuntasan kasus TB, kemudian juga membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota,” sebut Liendha dalam rapat koordinasi penyampaian informasi capaian kinerja dia tahun pemerintahan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11).
Liendha menjelaskan, masyarakat yang menjalani pemeriksaan CKG pada 2025 telah menjangkau 70 juta orang. Sementara pada 2026, jumlahnya meningkat mencapai 114 juta orang.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut menjadi salah satu program skrining kesehatan dengan cakupan terbesar yang pernah dilakukan.
“Ini adalah pemeriksaan screening dengan cakupan terbesar sepanjang sejarah, di mana kita lakukan ada dengan dua metode, ada CKG tahunan, ada CKG sekolah,” ujar Liendha.
Program tersebut telah dilaksanakan di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi. Kata Liendha, pemeriksaan dilakukan melalui sekolah dan puskesmas, dengan rata-rata jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan mencapai 487 ribu orang setiap hari.
Dari hasil pemeriksaan CKG, Kemenkes menemukan sejumlah penyakit tidak menular yang menjadi perhatian, terutama hipertensi, diabetes, dan dislipidemia (gangguan kadar lemak dalam darah).
Liendha menyebut, sekitar 8 juta orang yang menjalani pemeriksaan teridentifikasi mengalami hipertensi, sedangkan 1,2 juta orang mengalami diabetes. Sementara jumlah temuan dislipidemia mencapai 260.145 orang.
Menurutnya, ketiga kondisi tersebut menjadi prioritas penanganan karena berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus pembiayaan kesehatan.
“Penyakit hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol ini menjadi prioritas utama tata laksana karena ini memang sumber utama dari penyakit tidak menular yang akan sangat mempengaruhi kualitas hidup dan juga biaya kesehatan kita,” terang Liendha.
Lebih lanjut, Kemenkes juga mencatat sekitar 9,3 juta kasus hipertensi dan diabetes dari hasil pemeriksaan tersebut.
Namun, Liendha menyebut baru sekitar 1 juta orang yang telah mendapatkan pengobatan, sementara 8,3 juta kasus lainnya masih membutuhkan tindak lanjut melalui pemberian obat, dukungan tenaga kesehatan, dan pemantauan pasien.
“Dari hasil 9,3 juta kasus hipertensi dan diabetes, ini sudah dilakukan pengobatan yaitu 1 juta jiwa, di mana ketersediaan obat, tenaga kesehatan, dan pemantauan pasien di daerah menjadi kunci utama pengobatan 8,3 juta kasus lainnya,” ucap Liendha.
66 RSUD Ditargetkan Naik Kelas
Selain pemeriksaan kesehatan, prioritas presiden di bidang kesehatan juga mencakup peningkatan kualitas layanan rumah sakit di daerah.
Dalam hal inj, Kemenkes menargetkan sebanyak 66 RSUD kelas D Pratama ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Liendha memaparkan, dari target tersebut, sebanyak 22 rumah sakit telah selesai dibangun dan 21 di antaranya sudah beroperasi. Sementara itu, 18 rumah sakit masih dalam proses pembangunan.
“Seperti RSUD Boven Digoel gitu sebelumnya saya juga tidak pernah mengetahui. Ini alhamdulillah ini kita sudah berhasil membangun rumah sakit yang bagus,” ujarnya.
Adapun 24 rumah sakit lainnya direncanakan mulai dibangun pada 2027 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada 2028. Sebagian besar rumah sakit dalam tahap perencanaan tersebut berada di wilayah Indonesia timur.
“24 rumah sakit yang sebagian besar adalah di wilayah Indonesia Timur, kita harapkan nanti di tahun 2028 sudah selesai dan sudah bisa beroperasi,” ungkap Liendha.
Peningkatan kelas rumah sakit tersebut juga disertai pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan penyakit kanker, jantung, dan stroke.
Karena itu, Kemenkes telah mengirimkan peralatan seperti mammografi, CT scan, dan catheterization laboratory (cath lab) ke 22 rumah sakit tersebut.
Liendha menerangkan, mammografi digunakan untuk mendukung deteksi dini kanker payudara, CT scan untuk membantu diagnosis stroke, sedangkan cath lab menunjang penanganan penyakit jantung.
Dengan ketersediaan alat tersebut, pasien di daerah diharapkan tidak lagi harus dirujuk ke ibu kota provinsi untuk mendapatkan layanan kesehatan tertentu.
“Di mana dengan mammografi kita rumah sakit tersebut mampu melakukan deteksi dini kanker payudara yang dulunya ini mesti dirujuk ke ibukota provinsi mungkin ya,” tutur Liendha.
Ia mencontohkan kondisi di Namlea, Maluku, ketika pasien serangan jantung sebelumnya harus dibawa ke Ambon karena rumah sakit setempat belum memiliki cath lab.
Menurut dia, kondisi itu menyulitkan pasien, terutama apabila serangan terjadi ketika transportasi laut menuju Ambon tidak tersedia.
“Kemarin kami mendapat laporan dulu di Namlea itu tidak ada alat cath lab ini, jadi kalau ada serangan jantung mesti dibawa ke Ambon, sementara kapal yang ke Ambon itu tidak setiap saat ada. Nah, sekarang ini alatnya sudah tersedia, jadi layanan kepada masyarakat untuk penanganan penyakit jantung sudah sangat meningkat,” jelasnya.
Dengan peningkatan dari kelas D menjadi kelas C, kata Liendha, rumah sakit di daerah diharapkan mampu memberikan layanan yang sebelumnya belum tersedia, termasuk penanganan kanker, jantung, dan stroke.
Masyarakat pun dapat memperoleh pelayanan lebih dekat tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit di ibu kota provinsi.
“Jadi dulunya pemberian layanan tadi saya sampaikan kanker, jantung, stroke itu belum mampu. Sekarang menjadi tipe C itu menjadi mampu melaksanakan itu. Jadi enggak perlu lagi ke ibu kota provinsi,” papar dia.
“Jadi semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang membutuhkan sudah bisa dilayani di rumah sakit terdekat,” tambahnya.
Kemenkes Masih Kekurangan 55 Ribu Dokter Spesialis
Meski pembangunan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan terus dilakukan, Kemenkes mengakui ketersediaan tenaga medis masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan.
Saat ini, Indonesia masih membutuhkan 55.192 dokter spesialis yang tersebar di 481 kabupaten/kota.
“Memang kita masih terdapat kekurangan ataupun gap yang cukup signifikan yang harus segera kita kejar bersama pemenuhannya. Nah, ini bisa kita baca bersama datanya di mana untuk dokter spesialis kita masih membutuhkan 55.192 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota,” ungkap Liendha.
Dalam hal ini, Kemenkes telah menyusun perencanaan kebutuhan tenaga medis untuk periode 2025–2032. Perencanaan tersebut juga telah melalui peninjauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Karena itu Liendha menilai, pemenuhan tenaga kesehatan perlu dipercepat agar kesenjangan jumlah dokter spesialis tidak semakin besar.
“Kita harapkan kita bisa melakukan percepatan produksi karena kalau kita tidak ada upaya untuk mengupayakan percepatan produksi tenaga medis, nanti gap-nya akan semakin bertambah,” jelas dia.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kemenkes mengembangkan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Melalui skema ini, lulusan diharapkan dapat langsung ditempatkan di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis, khususnya wilayah DTPK.
“Pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mana ini akan memastikan lulusan langsung didayagunakan di daerah terpencil yang kosong, kosong dalam arti dokter spesialisnya belum ada, sesuai kebutuhan nasional,” tutur dia.
Pada 2026, Kemenkes juga mengembangkan 55 program studi baru pendidikan dokter spesialis di 52 rumah sakit pendidikan. Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat penambahan jumlah dokter spesialis guna memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di berbagai daerah.
“Tahun 2026 untuk pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit kita juga mengembangkan 55 prodi baru pada 52 rumah sakit pendidikan, rumah sakit penyelenggara pendidikan utama, yang nantinya ini kita harapkan akan bisa mempercepat pengurangan gap kebutuhan dokter spesialis tadi,” kata Liendha.
Selain memperluas pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Menurut Liendha, sepanjang 2024 hingga 2026, Kemenkes telah memberikan beasiswa kepada 4.592 peserta didik, yang terdiri dari 1.687 penerima beasiswa dokter spesialis, 1.910 dokter dan dokter gigi, serta 917 tenaga kesehatan lainnya.