Komisi X Setuju Buku Pelajaran Siswa Diperbarui: Jangan Jadi Ladang Bisnis Baru
PerbesarKomisi X DPR menyatakan setuju dengan rencana pembaruan buku mata pelajaran untuk siswa yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, Komisi X meminta pembaruan tersebut tidak hanya menyasar tampilan fisik buku, tetapi juga materi dan konten di dalamnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan rencana pembaruan buku pelajaran tersebut. Meski demikian, ia meminta pemerintah melibatkan banyak pihak, khususnya para pakar pendidikan, dalam proses penyusunannya.
“Ide Pak Presiden kemarin melalui Mensesneg terkait dengan buku mata pelajaran yang akan diubah. Kami di Komisi X prinsipnya setuju, nggak ada masalah, dengan catatan, kan,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8).
Lalu mengatakan pembaruan buku pelajaran tidak boleh hanya sebatas mengganti sampul, desain, atau bentuk fisiknya. Menurutnya, materi, isi, dan konten buku juga perlu dievaluasi.
“Satu, buku yang akan diubah ini tidak hanya tampilan fisik. materi, isi, kontennya, juga tentu harus diubah. Libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 hari, libatkan seluruh pakar-pakar pendidikan. Kemudian, dilakukan uji publik, ya kan? Uji publik ini penting agar tidak muncul isu, tidak muncul opini hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu saja untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.
Menurut Lalu, pelibatan pakar pendidikan dan uji publik diperlukan agar proses perubahan buku pelajaran dilakukan secara terbuka dan tidak hanya melibatkan kelompok tertentu.
Selain kualitas materi, Lalu menyoroti persoalan akses siswa terhadap buku pelajaran yang telah diperbarui. Ia meminta pemerintah memastikan buku tersebut dapat diperoleh secara gratis oleh seluruh siswa di Indonesia.
"Kemudian berikutnya, tentu harapan kami dengan adanya perubahan buku mata pelajaran ini, ini tidak menjadi ladang bisnis baru."
-Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani
"Ini harus gratis diberikan kepada siswa-siswi kita, tidak hanya di kota saja, tetapi di seluruh pelosok negeri. Nah, ini harapan kami. Ya, tentu ini moga-moga bisa sampai kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden langsung,” tutur Lalu.
Lalu menegaskan pembaruan buku pelajaran jangan sampai justru membebani siswa dan orang tua melalui biaya pembelian buku baru. Ia berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan buku hingga ke daerah-daerah pelosok.
Ia juga berharap pembaruan buku pelajaran tersebut dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan lainnya.
“Dan harapan kami juga, besok pada saat diumumkan melalui nota keuangan, kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, juga akan diakomodir oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto,” kata Lalu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar kualitas buku pelajaran bagi siswa Indonesia diperbarui. Arahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengevaluasi buku-buku pelajaran yang ada saat ini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa perhatian Prabowo terhadap pembaruan buku pelajaran berawal dari kunjungannya ke sejumlah sekolah.
Dalam kunjungan itu, Prabowo meninjau langsung buku-buku pelajaran yang digunakan para siswa dan menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian.
“Saat mengecek buku pelajaran, itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, sehingga anak-anak SD khususnya bacanya sangat dekat, kemudian ya kalau dibaca kurang baik. Sehingga atas dasar itu, beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Menurutnya, setelah mempelajari buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia, Prabowo kemudian menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas buku pelajaran nasional.