MUI Tetapkan Vape Haram, Minta Presiden Larangan Peredarannya

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk rokok elektrik atau vape. Fatwa itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape.

MUI tidak hanya mengharamkan penggunaan vape, tapi seluruh peredarannya, mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut. Keputusan itu hadir usai Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan. Fatwa ditandatangani di Jakarta, Senin (9/11).

Niam menuturkan vape diharamkan karena membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, maupun sosial.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam dalam keterangannya, Senin (9/11).

MUI juga menyoroti kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok elektrik tersebut. Menurut MUI kandungan nikotin itu bersifat adiktif. Itu juga serta memiliki dampak negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Niam.

Niam berharap masyarakat, khususnya generasi muda dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.

Berikut diktum fatwa MUI terkait rokok elektrik atau vape:

FATWA MUI

Nomor: 131 Tahun 2026

Tentang

HUKUM PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (REL)/VAPE

KETENTUAN HUKUM

1. Menggunakan rokok elektrik(REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL) / vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

REKOMENDASI

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. Kepolisian Negara RI dan BNN haru menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.

9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku

10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.