Pemprov DKI Percepat Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
PerbesarPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembebasan lahan untuk mendukung normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan masih ada puluhan bidang tanah yang belum dibebaskan di kedua wilayah tersebut.
“Berdasarkan laporan kewilayahan, banjir di Kelurahan Cawang berdampak pada 22 RT yang mencakup sekitar 1.037 kepala keluarga (KK) atau 3.380 jiwa. Di Kelurahan Cililitan, banjir memengaruhi 25 RT dengan sekitar 1.157 KK atau 3.077 jiwa,” ujar Chico dalam keterangannya, Minggu (15/11).
“Hingga saat ini masih tersisa 74 bidang tanah yang belum dibebaskan di Cawang dan 23 bidang di Cililitan,” lanjutnya.
Lebih lanjut Chico mengatakan, usai memimpin rapat di Kecamatan Kramat Jati pada Jumat (13/11), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pengadaan tanah sekaligus penerbitan penetapan lokasi (penlok).
“Pembebasan lahan yang sudah berjalan diharapkan segera dituntaskan sehingga penanganan normalisasi Kali Ciliwung dapat dilanjutkan sebagai solusi permanen,” kata Chico.
Normalisasi Ciliwung di Balekambang Juga Dipercepat
Percepatan normalisasi juga dilakukan di Kelurahan Balekambang. Banjir di wilayah tersebut berdampak pada 17 RT dengan sekitar 530 KK atau 2.030 jiwa.
Selain banjir, longsor juga merusak 15 bangunan dan menyebabkan erosi tanah seluas sekitar 500 meter persegi.
“Penanganan sementara berupa pemasangan turap bambu telah dilakukan, namun solusi permanen tetap pada percepatan normalisasi Kali Ciliwung,” ujarnya.
Chico menjelaskan, program normalisasi Kali Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017 kini terus dilanjutkan. Proses pengadaan tanah dilakukan langsung oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) tanpa perantara.
Penilaian ganti rugi dilakukan oleh BPN. Pemprov DKI, kata Chico, juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar pada 2026 untuk memperkuat pengendalian banjir jangka menengah dan panjang.
“Percepatan pengadaan tanah di Cawang, Cililitan, dan Balekambang adalah langkah konkret agar normalisasi Kali Ciliwung segera memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” kata Chico.
“Komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, dengan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan warga,” lanjutnya.
Pemprov DKI Jakarta memastikan koordinasi dengan instansi terkait akan terus dilakukan. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi proses pengadaan tanah serta memperhatikan hak warga terdampak.