Setelah Guru, Pemerintah-DPR Mulai Kaji Pengangkatan PPPK Satpol PP dan Damkar

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dorong pemda percepatan penggunaan anggaran bantuan penanganan karhutla sebesar Rp760 miliar dan sesuaikan perda larangan pembakaran dalam rakor virtual dipimpin Presiden Prabowo dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Foto: Kemendagri RI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pemerintah dan DPR mulai mengkaji pengangkatan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran (Damkar) dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Hal itu dibahas dalam pertemuan pemerintah dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Pembahasan kemudian akan dilanjutkan pekan depan.

“Nah, untuk masalah lintas profesi ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar, ini nanti akan sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan. Saya kira itu,” kata Tito.

Tito mengatakan pemerintah masih perlu menghitung jumlah personel Satpol PP dan Damkar di masing-masing daerah sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk terkait pengajuan anggaran.

“Dibicarakan minggu depan,” kata Tito.

“Kita lihat dulu jumlahnya. Jumlahnya mereka berapa yang Damkar, berapa yang Satpol PP per daerah itu kita hitung betul,” sambungnya.

Ia menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari pembicaraan mengenai status PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Menurut Tito, pemerintah sedang membahas keinginan agar PPPK paruh waktu dapat menjadi penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Membahas mengenai masalah PPPK ya. PPPK yang paruh waktu maupun yang penuh waktu, dan ASN. Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta dan hampir 80% itu adalah yang di daerah,” katanya.

“Makanya, Kemendagri kan sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah,” tambah Tito.

Menurut Tito, terdapat keinginan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, PPPK penuh waktu diharapkan dapat menjadi PNS.

“Jadi ada keinginan mereka supaya yang paruh waktu bisa menjadi penuh waktu, yang penuh waktu bisa menjadi PNS,” tuturnya.

Tito kemudian menjelaskan pembahasan yang saat ini telah lebih dulu dilakukan untuk tenaga guru. Ia menyebut terdapat sekitar 172 ribu guru yang masuk dalam pembahasan tersebut.

“Nah, itu yang guru itu ada lebih kurang ada 172.000 lebih kalau nggak salah,” pungkasnya.