Di Balik Asap Tersingkap Krisis Empati Pejabat

Respons Para Gubernur Kalimantan Terhadap Karhutla Memperlihatkan Lemahnya Komunikasi Publik Pejabat Daerah di Tengah Krisis

Sejak status siaga darurat berlaku pada 1 Juni hingga 8 Oktober 2026, BPBD Kota Palangka Raya mencatat 832 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas terbakar 1.407,75 hektare. Pada awal Oktober, dalam acara hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut karhutla bagian dari takdir, lalu buru-buru menambahkan bahwa sebagian besar ulah manusia. Ia menutupnya dengan guyonan tentang bercerai lalu kawin lagi. Videonya viral. Pada 9 Oktober, api bahkan merambat ke permukiman di Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

Agustiar bukan satu-satunya. Tirto.id mencatat lima gubernur Kalimantan yang pernyataannya menuai kritik: Ria Norsan (Kalimantan Barat) tersulut emosi saat berdialog dengan mahasiswa, Muhidin (Kalimantan Selatan) menyebut kondisi "tidak parah lagi", Rudy Mas'ud (Kalimantan Timur) menyebut kondisi "aman", dan Zainal Paliwang (Kalimantan Utara) menjawab kritik dengan "biarlah saya bodoh". Tribunnews menilainya tone deaf, tuli terhadap penderitaan warga.

Tulisan ini mengajukan satu gagasan: asap karhutla tidak hanya menyingkap krisis ekologi dan kesehatan, tetapi juga krisis empati pejabat. Empati di sini bukan perkara perasaan pribadi. Ia kompetensi komunikasi publik yang menentukan apakah warga mau mempercayai dan mengikuti arahan pemerintahnya di tengah krisis. Berbeda dari kritik yang berhenti pada pribadi tiap gubernur, saya membacanya sebagai gejala struktural.

Angka yang Tak Sejalan dengan Kata "Aman"

Menurut BNPB, luas karhutla kumulatif di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober 2026, dengan Kalimantan Barat terluas (51.124,71 hektare). Pada 28 Agustus, titik panas nasional menembus 18.065, dengan 7.703 di antaranya di Kalimantan Tengah. Dampaknya sampai ke paru-paru: Kementerian Kesehatan mencatat 165.747 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat pada 1 Januari sampai 7 Agustus 2026, sementara Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan menghimpun 36.196 kasus ISPA baru dalam lima minggu hingga 15 Agustus. Pemberitaan detikHealth pada 26 Agustus bahkan menyebut 3,4 juta warga terdampak asap karhutla.

Pada 22 Agustus, Gubernur Muhidin menilai karhutla "tidak parah lagi" karena hari itu tidak tampak helikopter water bombing. Kita perlu jujur secara metodologis: ISPA bersifat multifaktor dan tidak seluruhnya disebabkan asap. Namun penilaian yang bertumpu pada ada tidaknya helikopter, bukan pada data kesehatan warga, memperlihatkan ke mana perhatian pejabat bergerak.

Lima Pernyataan, Satu Pola Defisit Empati

Karhutla bukan krisis baru. Studi Harvard-Columbia (Koplitz dkk., 2016) memperkirakan asap 2015 menyebabkan 100.300 kematian dini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura; Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa angka itu estimasi pemodelan, bukan temuan lapangan.

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari W. Timothy Coombs (2007) menempatkan informasi instruksional (apa yang harus dilakukan warga) dan informasi penyesuaian (simpati serta dukungan psikologis) sebagai fondasi respons, sebelum pembelaan diri. Krisis yang berulang, yang disebut riwayat krisis, juga membuat publik menilai organisasi lebih bertanggung jawab. Karhutla kembali setiap kemarau, sehingga warga tidak lagi membacanya sebagai musibah, melainkan kelalaian berulang.

Dengan kacamata itu, pernyataan para gubernur terbaca sebagai strategi penyangkalan dan pengecilan tanggung jawab. Agustiar membingkai bencana sebagai takdir lalu menutupnya dengan canda. Rudy Mas'ud menyebut kondisi "aman" pada 15 Agustus, padahal pada kesempatan yang sama sekolah diliburkan dan masker dibagikan. Dua bulan kemudian, foto sarapannya di hotel Singapura viral; klarifikasi (pemeriksaan kesehatan, izin lisan Mendagri) baru datang setelah publik telanjur menafsir. Alasannya mungkin sah, tetapi komunikasinya reaktif. Dalam audiensi pada 3 September, Ria Norsan membandingkan jerih payahnya dengan ketiadaan mahasiswa di lokasi, lalu bergestur hendak memukul. Zainal Paliwang, yang memang ikut memadamkan api di Tarakan, membungkus kerjanya dengan keluhan. Pola kelimanya sama: pusat gravitasi pesan adalah citra pejabat, bukan pengalaman warga.

Mengapa Kekuasaan Menumpulkan Empati

Ini bukan sekadar soal watak lima orang. Psikologi sosial menunjukkan kekuasaan cenderung menumpulkan empati. Psikolog membedakan empati kognitif (memahami sudut pandang orang lain) dari empati afektif (ikut merasakan), dan komunikasi krisis lebih bergantung pada yang pertama. Keltner, Gruenfeld, dan Anderson (2003) menjelaskan bahwa kekuasaan mendorong orang pada tujuannya sendiri dan membuatnya kurang peka pada sinyal sekitar. Galinsky dkk. (2006) menemukan orang yang merasa berkuasa lebih sulit mengambil perspektif orang lain. Hogeveen dkk. (2014) mendapati respons otak terhadap tindakan orang lain melemah pada partisipan yang diprimer dengan kekuasaan.

Pejabat daerah dikelilingi protokol, ajudan, dan laporan yang disaring. Jarak itu membuat "aman" lebih mudah terucap daripada "saya paham ini menyesakkan". Implikasinya penting: bila defisit empati bersifat struktural, imbauan agar pejabat lebih peka tidak cukup. Dibutuhkan sistem.

Model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Reynolds dan Seeger (2005), rujukan CDC Amerika Serikat, sudah menempatkan ekspresi empati sejajar dengan kecepatan dan akurasi. Warga baru mau memakai masker atau melaporkan titik api ketika mempercayai sumber informasinya. Peter Sandman merumuskannya lebih tajam: risiko adalah bahaya ditambah kemarahan (outrage). Pejabat sibuk mengukur bahaya, lalu lupa bahwa warga juga bereaksi pada rasa tidak didengar.

Bukankah yang Penting Api Padam?

Keberatan paling kuat: para gubernur sudah turun ke lapangan. Muhidin ikut menangani api di Banjarbaru bersama Kapolda dan Ketua DPRD pada 31 Agustus, Zainal terjun di Tarakan, Ria Norsan mengaku empat hari di lapangan. Potongan video juga kerap kehilangan konteks, dan warganet gemar menggoreng kekeliruan. Keberatan lain: empati bersifat subjektif, sehingga sulit dijadikan ukuran.

Keberatan itu sebagian benar, dan kerja lapangan tidak boleh diremehkan. Namun kehadiran fisik tanpa empati tidak otomatis terbaca sebagai kepedulian; Zainal justru terseret kritik saat membela diri. Empati pun bisa diukur lewat perilakunya: apakah pesan mengakui dampak bagi warga, memuat instruksi yang jelas, dan menyebut langkah pemerintah. Kata "aman" dan "tidak parah lagi" gagal pada butir pertama. Ongkosnya nyata. Anggota DPR RI Daniel Johan meminta Agustiar lebih mengayomi dan berempati, dan koalisi warga Nafas Kalimantan Barat menggugat pemerintah pusat dan daerah ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan dalil kelalaian.

Survei Cyrus Network (1-5 April 2026, 1.260 responden) tentang bencana Sumatera mendapati 85,4 persen publik puas pada kinerja pemerintah daerah, tetapi 95,6 persen tetap meminta penanganan ditingkatkan. Itu bencana berbeda, namun polanya jelas: publik memberi kredit pada kehadiran negara, lalu menaikkan standar. Presiden sudah terbang ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus; di hadapan standar itu, guyonan dari podium gubernur terdengar seperti dua dunia yang tidak bertemu. Bingkai takdir pun menutup pertanyaan akuntabilitas, padahal Walhi mencatat sebagian besar titik panas Kalimantan berada di konsesi korporasi.

Melembagakan Empati dalam Komunikasi Publik Pejabat Daerah

Kita sudah mengerahkan helikopter pengebom air, tetapi belum membangun infrastruktur empati. Saya mengusulkan empat langkah sederhana. Pertama, pembagian peran: data disampaikan juru bicara teknis dari BPBD, Dinas Kesehatan, atau BMKG, sedangkan gubernur memegang instruksi dan empati. Kedua, uji tiga pertanyaan sebelum berbicara: apakah kalimat ini bisa dibantah data hari ini, apakah warga tahu apa yang harus dilakukan setelah mendengarnya, dan apakah korban merasa didengar. Ketiga, permintaan maaf pada alamat yang benar: permintaan maaf Muhidin pada 12 Oktober ditujukan kepada "netizen", bukan kepada warga yang sesak napas. Keempat, jadikan komunikasi krisis bagian dari evaluasi kinerja kepala daerah, sehingga empati tidak bergantung pada watak, melainkan pada insentif.

Hujan akan datang dan asap akan reda. Yang tertinggal di ingatan warga adalah siapa yang berdiri bersama mereka ketika langit memutih. Empati tidak bisa dibom air dari udara; ia hanya tumbuh ketika pejabat mau turun dan mendengar. Maka pertanyaannya bagi setiap pejabat: ketika krisis empati pejabat telanjur terbaca di layar ponsel warga, apakah kalimat berikutnya membuat mereka merasa didengar?