Kenapa Orang Enggan Naik Kelas? Dampak Pajak pada Produktivitas Kerja
Mahasiswa PKN STAN yang sedang belajar akuntansi sektor publik dan tertarik kebijakan keuangan publik.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari FADHIL RAHMAN tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPajak: Kewajiban atau Beban?
Bicara soal pajak, sebagian besar orang langsung teringat kewajiban tahunan yang bikin pusing: isi SPT, setor PPh, atau potongan gaji bulanan. Padahal, pajak adalah sumber utama negara membiayai pembangunan. Tanpa pajak, jalan, sekolah, hingga layanan kesehatan tidak akan berdiri.
Tapi mari jujur, di lapangan sering terdengar keluhan: “Kalau penghasilan naik, pajak juga naik. Buat apa kerja lebih keras kalau potongannya makin besar?” Pertanyaan ini wajar, dan justru membuka diskusi penting: apakah sistem pajak kita justru membuat orang enggan naik kelas?
Pajak Bisa Mengubah Perilaku Kerja
Dalam buku Public Finance and Public Policy, Jonathan Gruber menjelaskan bahwa pajak bukan hanya urusan fiskal, tapi juga bisa memengaruhi perilaku tenaga kerja. Pajak yang tinggi pada upah bisa menurunkan motivasi kerja, membuat orang memilih jam kerja lebih sedikit, atau bahkan enggan pindah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi karena takut potongan pajaknya membengkak.
Fenomena ini dikenal sebagai disincentive effect: ketika orang merasa tambahan usaha mereka tidak sebanding dengan tambahan penghasilan yang diterima, setelah dipotong pajak.
Kasus Indonesia: UMKM dan Pekerja Bergaji Pas-Pasan
Di Indonesia, gejala ini nyata terasa. Misalnya pada sektor UMKM. Banyak pelaku usaha kecil menengah yang memilih tetap dalam skala mikro agar tidak kena kewajiban pajak lebih besar. Alih-alih naik kelas menjadi usaha menengah, mereka menahan diri karena takut kewajiban administrasi dan pajaknya makin rumit.
Hal serupa juga dialami pekerja dengan gaji menengah. Ketika pendapatan mereka naik dan masuk ke lapisan tarif pajak lebih tinggi, potongan PPh bisa mencapai 15–25%. Akhirnya muncul rasa enggan: “Daripada naik jabatan tapi kerja lebih berat, lebih baik tetap di posisi sekarang, toh gaji bersih tidak jauh beda.”
Pajak dan Produktivitas: Antara Kewajiban dan Motivasi
Masalah ini sebenarnya bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan. Masyarakat rela membayar pajak tinggi jika merasa uang itu kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata. Tapi jika infrastruktur rusak, birokrasi lambat, atau kasus korupsi pajak mencuat, maka potongan pajak terasa seperti beban, bukan kontribusi.
Seperti yang pernah dikatakan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati:
“Masyarakat akan patuh membayar pajak jika mereka percaya bahwa pemerintah menggunakan uangnya dengan benar.” Kepercayaan inilah yang sering goyah di mata wajib pajak kita.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Agar pajak tidak membuat orang enggan naik kelas, kuncinya ada pada kesederhanaan aturan dan kepercayaan publik. Sistem yang mudah dipahami akan mendorong orang patuh tanpa merasa terbebani, sementara transparansi penggunaan pajak memastikan masyarakat melihat langsung manfaatnya. Insentif bagi usaha produktif,seperti menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan keterampilan akan membuat pajak bukan sekadar potongan gaji, tapi dorongan untuk tumbuh.
Kesimpulan: Pajak Bukan Sekadar Potongan Gaji
Pajak memang wajib, tapi cara kita merancang dan menerapkannya menentukan apakah ia menjadi beban atau justru dorongan bagi masyarakat untuk lebih produktif.
Jika sistem pajak terlalu memberatkan, orang akan memilih bertahan di zona nyaman dan enggan naik kelas. Namun, jika pajak dirancang adil, sederhana, dan transparan, maka semangat kerja justru bisa meningkat.
Pada akhirnya, pajak seharusnya tidak membuat orang takut berusaha lebih keras. Justru sebaliknya, pajak adalah bukti kontribusi kita bagi negara, sekaligus jaminan bahwa kerja keras kita akan kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.