Disinflasi, Haruskah Kita Mulai Waspada?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan indikator berupa harga dari berbagai macam barang dan jasa yang mewakili belanja konsumsi masyarakat. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tekanan dari sisi penawaran, tekanan dari sisi permintaan dan ekspektasi inflasi di masa depan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Pada tanggal 3 Februari 2025, BPS merilis data mengenai inflasi year-on-year (yoy) Januari 2025. Pada data tersebut disebutkan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 sebesar 0,76% yoy. BPS menyebutkan bahwa inflasi tersebut merupakan yang terendah dalam 25 tahun terakhir, bahkan saat Indonesia dilanda Covid-19, inflasi tidak menyentuh angka dibawah 1%. Inflasi Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak pertengahan tahun 2023.

Sumber : Data Inflasi BPS

Inflasi yang sangat rendah pada Januari 2025 dapat disebabkan oleh daya beli masyarakat yang melemah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika masyarakat tidak memiliki pekerjaan maka tidak memiliki penghasilan sehingga menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun.

Sumber : Data Kementerian Ketenagakerjaan

Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah tenaga kerja yang ter-PHK pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari 2023. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dari 2023 ke 2024 yaitu sebanyak 13.110 tenaga kerja.

Kondisi ini akan menimbulkan domino effect dan dapat memperburuk keadaan. Jika ini terus terjadi maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunkan angka Produk Domestik Bruto (PDB).

Tantangan Pemerintah

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan angka inflasi ke angka yang diharapkan, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran negara dan menurunkan pajak, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Salah satu kebijakan yang dapat berpengaruh besar yaitu meningkatkan pengeluaran/belanja pemerintah.

Pada awal tahun 2025, alih-alih meningkatkan belanja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan yang tertera dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Dalam surat tersebut, efisiensi yang diinstruksikan sebesar Rp256,10 triliun yang berasal dari belanja operasional dan non-operasional kementerian dan lembaga, serta Rp50,59 triliun yang berasal dari transfer ke daerah. Tujuan dari efisiensi ini diharapkan dapat mengurangi anggaran yang tidak penting serta tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Selain itu, pemberian subsidi dapat menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, perlu diperhatikan bahwa subsidi yang dilakukan harus tepat sasaran dan tidak menyasar kepada pihak yang tidak berhak. Salah satu bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah yaitu Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.

Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, jumlah anggaran pada tahun 2025 untuk subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp87,6 triliun. Angka ini menjadi salah satu subsidi terbesar yang diberikan oleh pemerintah. Atas subsidi yang diberikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga angka inflasi kembali ke angka yang diharapkan.

Disamping kebijakan fiskal, bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) juga dapat meningkatkan angka inflasi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan uang yang beredar. BI selaku bank sentral dapat memilih untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat perekonomian Indonesia lebih ‘bergairah’. Namun, BI terhambat oleh tekanan nilai tukar Rupiah yang terus melemah dan risiko aliran modal asing keluar dari Indonesia.

Peran Masyarakat

Apakah hanya pemerintah dan bank sentral yang dapat berkontribusi untuk memperbaiki angka inflasi serta meningkatkan perekonomian Indonesia? Kita sebagai masyarakat Indonesia juga dapat berkontribusi langsung walaupun dalam bentuk yang kecil, namun jika dilakukan secara bersama-sama akan memberikan dampak yang signifikan.

Langkah yang dapat kita ambil yaitu untuk tidak melakukan judi online seperti yang sedang marak beberapa tahun belakangan. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak tahun 2017 secara akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai Rp517 triliun dan dimainkan oleh sekitar 4.000.000 orang dengan rentang usia paling banyak yaitu 21 sampai 50 tahun atau sebesar 40% dari total pemain judi online di Indonesia. Judi online ini merupakan momok yang sangat besar yang menyebabkan inflasi Indonesia menurun drastis, daya beli masyarakat melemah dan perekonomian Indonesia yang ‘lesu’. Dana yang sangat besar tersebut mengalir ke luar negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) yang seharusnya adalah target dana tersebut menjadi tidak kebagian.

UMKM merupakan salah satu faktor terpenting dari perekonomian Indonesia, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2022 kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 60%. Dari data tersebut, dapat tercermin bahwa cara yang paling ampuh sebagai masyarakat untuk berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia yaitu berbelanja di UMKM dan membeli produk dalam negeri. Dari beberapa hal diatas, diharapkan kontribusi kecil yang kita lakukan terhadap perekonomian Indonesia dapat memberikan dampak yang akan terasa di kemudian hari.