Siapa yang Menanggung Biaya dari Kerusakan Lingkungan?
halo , saya Aril! Mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari fadilah aril tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika sebuah kegiatan ekonomi menghasilkan keuntungan, manfaatnya dapat terlihat dengan jelas. Perusahaan memperoleh pendapatan, pekerja mendapatkan penghasilan, masyarakat memperoleh barang dan jasa, dan pemerintah menerima penerimaan dari aktivitas ekonomi tersebut. Namun, bagaimana dengan kerugian yang muncul ketika kegiatan ekonomi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan?
Kerusakan lingkungan sering kali tidak berhenti pada rusaknya hutan, tercemarnya sungai, atau meningkatnya polusi udara. Dampaknya dapat merambat ke kehidupan masyarakat dan perekonomian. Masyarakat dapat kehilangan sumber penghasilan, menghadapi biaya kesehatan yang lebih tinggi, atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air dan lingkungan yang lebih layak.
Di sinilah muncul persoalan yang menarik dalam ekonomi lingkungan: siapa sebenarnya yang menanggung biaya dari kerusakan tersebut?
Ketika Biaya Lingkungan Tidak Terlihat dalam Harga
Dalam kegiatan ekonomi, harga suatu produk biasanya mencerminkan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan biaya lainnya. Namun, tidak semua dampak terhadap lingkungan otomatis masuk ke dalam harga produk.
Misalnya, sebuah kegiatan produksi menghasilkan limbah yang kemudian mencemari sungai. Perusahaan mungkin memperoleh keuntungan dari produk yang dihasilkan, tetapi masyarakat di sekitar sungai dapat mengalami dampak berupa air yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik, terganggunya kegiatan sehari-hari, atau berkurangnya pendapatan bagi masyarakat yang bergantung pada sungai.
Artinya, terdapat biaya yang muncul akibat kegiatan ekonomi tetapi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menghasilkan dampak tersebut. Dalam ekonomi, kondisi seperti ini dikenal sebagai eksternalitas negatif.
Masalahnya, biaya tersebut tidak selalu terlihat dalam laporan keuangan perusahaan. Namun, bukan berarti biayanya tidak ada. Biaya tersebut dapat berpindah kepada masyarakat dalam bentuk biaya kesehatan, kehilangan pendapatan, kerusakan fasilitas, maupun penurunan kualitas hidup.
Masyarakat Sering Berada di Posisi yang Rentan
Kerusakan lingkungan tidak selalu memberikan dampak yang sama kepada semua orang. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, pertambangan, sungai tercemar, atau wilayah rawan bencana akibat kerusakan lingkungan dapat merasakan dampak secara langsung.
Seorang pedagang kecil, misalnya, dapat kehilangan pelanggan ketika lingkungan tempat usahanya tercemar. Petani dapat mengalami penurunan hasil produksi ketika kualitas tanah atau air terganggu. Nelayan juga dapat terdampak ketika kualitas perairan menurun.
Pada kondisi tersebut, kerusakan lingkungan bukan lagi sekadar persoalan ekologis. Ia berubah menjadi persoalan ekonomi karena berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan, kesehatan, dan biaya hidup masyarakat.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih besar: apakah keuntungan dari aktivitas ekonomi sebanding dengan biaya sosial dan lingkungan yang muncul?
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup Dilihat dari Angka
Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang hanya melihat peningkatan produksi dan pendapatan belum tentu menggambarkan seluruh kondisi masyarakat.
Bayangkan suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi karena berkembangnya industri. Lapangan kerja bertambah dan aktivitas perdagangan meningkat. Namun, pada saat yang sama, kualitas udara menurun, sumber air tercemar, dan masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk menjaga kesehatan.
Secara statistik, aktivitas ekonomi mungkin terlihat meningkat. Akan tetapi, masyarakat juga menghadapi biaya yang sebelumnya tidak mereka tanggung.
Karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya bertanya, “berapa besar keuntungan yang dihasilkan?”, tetapi juga “berapa besar biaya sosial dan lingkungan yang ditimbulkan?”
Siapa yang Seharusnya Membayar?
Dalam ekonomi lingkungan, salah satu pendekatan yang dikenal adalah prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle. Gagasan dasarnya adalah pihak yang menyebabkan pencemaran seharusnya menanggung biaya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan pencemaran tersebut.
Prinsip ini penting karena dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum melakukan kegiatan produksi. Jika pencemaran hanya dianggap sebagai biaya yang harus ditanggung masyarakat, maka pelaku ekonomi memiliki lebih sedikit dorongan untuk mengurangi dampaknya.
Namun, penerapannya tidak sederhana. Diperlukan aturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, transparansi, serta penegakan hukum agar biaya lingkungan benar-benar diperhitungkan.
Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan melalui pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pada akhirnya memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga agar kegiatan ekonomi tidak menghasilkan kerugian lingkungan yang lebih besar.
Jangan Sampai Keuntungan Dinikmati Sekarang, Biayanya Dibayar Kemudian
Kerusakan lingkungan memiliki satu persoalan penting: sebagian dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama daripada keuntungan ekonomi yang dihasilkan.
Sebuah kegiatan ekonomi mungkin menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun. Namun, kerusakan ekosistem yang ditimbulkannya dapat membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan. Bahkan dalam kondisi tertentu, sebagian kerusakan mungkin sulit atau tidak dapat dikembalikan seperti semula.
Hal ini menunjukkan pentingnya melihat lingkungan sebagai bagian dari sistem ekonomi, bukan sesuatu yang berada di luar perhitungan ekonomi.
Sumber daya alam memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekologis. Sungai bukan hanya sumber air, hutan bukan hanya sumber kayu, dan laut bukan hanya tempat mengambil hasil perikanan. Semua memiliki fungsi yang menopang kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Ketika keuntungan menjadi milik segelintir pihak, jangan biarkan biaya kerusakan menjadi beban masyarakat.”
Membangun Ekonomi Tanpa Memindahkan Beban kepada Masyarakat
Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sebenarnya tidak harus selalu ditempatkan sebagai dua kepentingan yang bertentangan. Tantangannya adalah bagaimana kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya.
Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan pengawasan lingkungan. Dunia usaha dapat mengembangkan proses produksi yang lebih efisien dan mengurangi limbah. Masyarakat dapat berperan melalui konsumsi yang lebih bertanggung jawab serta ikut mengawasi kondisi lingkungan di sekitarnya.
Yang paling penting adalah jangan sampai keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sementara biaya kerusakan lingkungan tersebar dan akhirnya ditanggung masyarakat luas.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang menanggung biaya dari kerusakan lingkungan?” bukan sekadar pertanyaan tentang uang. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana kita memahami keadilan dalam pembangunan.
Ekonomi yang berkembang seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan hari ini, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang akan menanggung dampaknya di kemudian hari. Sebab, ketika lingkungan rusak, tagihannya mungkin tidak datang dalam bentuk faktur, tetapi hadir melalui biaya kesehatan, hilangnya mata pencaharian, berkurangnya sumber daya, dan menurunnya kualitas hidup.
Jangan sampai keuntungan menjadi milik hari ini, sementara biaya kerusakan menjadi warisan untuk generasi berikutnya.