Politik Etis, Pergerakan Nasional, dan PNI

Perluasan kesempatan belajar bagi para golongan muda pribumi ternyata mampu mengubah pola pikir generasi muda pribumi. Kesempatan belajar ini muncul akibat adanya politik etis (politik balas budi) yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1901 dengan penerapan 3 prinsip utama yaitu pengairan (irigasi), pendidikan, serta perpindahan penduduk.

Ketiga hal pokok ini memiliki tujuan tersendiri di mana irigasi menguntungkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan adanya pembangunan fasilitas pertanian yang dapat menunjang kesuburan dan keberhasilan perkebunan. Kedua, bidang pendidikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas SDM serta dalam rangka untuk mengurangi angka buta huruf seiring dengan kemajuan teknologi yang membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mau tak mau harus mencari tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Ketiga, adanya perpindahan penduduk karena pada saat itu pulau Jawa sudah terlalu penuh populasi penduduknya, sehingga diadakan perpindahan penduduk di luar pulau Jawa.

Pada mulanya, politik etis ini ditujukan demi keuntungan rakyat. Seiring berjalannya waktu banyak terjadi penyimpangan yang membuat rakyat pribumi sengsara. Pada akhirnya penyimpangan politis ini membuat pikiran para generasi muda pribumi lebih terbuka dan memicu lahirnya beberapa organisasi nasional maupun perhimpunan yang nantinya akan berperan sebagai tonggak pergerakan nasional.

Seiring berjalannya waktu, dengan dilatarbelakangi pemberontakan PKI pada 1926, para pemuda Indonesia tergerak dengan semangat menciptakan kekuatan baru untuk melawan kolonialisme Belanda di tanah Indonesia ini. Kemudian, Ir. Soekarno dan kawan-kawan mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung pada 4 Juli 1927.

Dokumen Pribadi

Pola pikir para pelajar yang semakin terbuka membuat PNI dengan cepat mendapat dukungan dari rakyat. Dengan bermodalkan pengalaman dan pengamatan terhadap kelemahan dari organisasi terdahulu seperti Syarekat Islam dan PKI, PNI melakukan aktualisasi dengan menggabungkan ideologi politik seperti ideologi Islam, nasionalisme, serta marxisme. Pada intinya, tujuan didirikannya partai ini bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Hanya saja, eksistensi PNI tidak berlangsung lama. Hal ini diakibatkan karena sikap kooperatif PNI dianggap sebagai bentuk tindakan radikal oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka dari itu, pada tahun 1929, beberapa tokoh PNI ditangkap dan diberi hukuman.

Pada akhirnya, partai yang semula bernama Partai Nasional Indonesia ini mengalami perpecahan dan timbul partai baru atas usulan Mr. Sartono sebagai PNI baru walau hanya bertahan sampai tahun 1931. Atas dasar perpecahan yang dilandasi oleh perbedaan pendapat di antara para pemimpinnya, kemudian PNI terbagi menjadi dua yaitu Partai Indonesia (Partindo) dan Partai Nasional Indonesia (PNI-Baru).