Konten dari Pengguna

Hukum Tata Negara dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Fadiyah Kamaliyah

Mahasiswi Aktif Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

24 Juni 2025 15:32 WIB·waktu baca 2 menit

Ikuti kumparan di Google

Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google

0

Tulisan dari Fadiyah Kamaliyah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Indonesia sebagai negara hukum, menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengatur jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum tata negara memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas, legitimasi kekuasaan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan praktik hukum tata negara. Demokrasi tidak hanya soal pemilu dan suara mayoritas. Lebih dari itu, demokrasi yang sehat menuntut adanya sistem hukum yang menjamin checks and balances antar lembaga negara, perlindungan terhadap hak asasi, serta kepastian hukum. Di sinilah hukum tata negara menjadi krusial, sebagai instrumen yang membingkai bagaimana kekuasaan dijalankan secara sah, adil, dan konstitusional.

Foto oleh KATRIN BOLOVTSOVA: https://www.pexels.com/id-id/foto/laptop-emas-keemasan-sisik-binatang-6077797/

Sayang, dalam praktiknya hukum tata negara sering kali dikerdilkan oleh tarik-menarik kepentingan politik. Misalnya, perdebatan seputar masa jabatan presiden, revisi undang-undang strategis, hingga pembatasan kebebasan sipil melalui regulasi yang multitafsir. Hal-hal ini menunjukkan bagaimana hukum tata negara tidak cukup hanya menjadi norma, tetapi harus hadir sebagai budaya dan kesadaran bersama. Lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran vital dalam menafsirkan dan menguji keabsahan produk hukum terhadap UUD 1945. Namun, MK juga tak luput dari sorotan, terutama terkait independensi dan integritasnya. Isu politisasi lembaga yudikatif dapat berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan, pada akhirnya, terhadap demokrasi itu sendiri. Untuk menjamin masa depan demokrasi Indonesia, pembenahan dalam praktik hukum tata negara menjadi keniscayaan. Beberapa langkah penting antara lain:

1. Peningkatan literasi konstitusi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

2. Penguatan independensi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga pengawal konstitusi.

3. Reformasi regulasi agar tidak membuka celah abuse of power.

4. Partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, guna memperkuat legitimasi hukum.

Demokrasi yang hanya bersandar pada prosedur, tanpa diiringi penghormatan terhadap hukum tata negara, akan rapuh dan mudah disusupi kepentingan jangka pendek. Maka, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana kita mampu menjadikan hukum tata negara bukan sekadar teks, tetapi ruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.