120 Anggota dari 8 Fraksi di Parlemen Serahkan HMP Terkait Gibran ke Pimpinan DPR
PerbesarPimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Rapat penerimaan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan dari setiap fraksi juga hadir dalam rapat tersebut.
Saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), Saan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
“Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” jelas Saan.
Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan pengajuan hak tersebut.
Setelah itu, perwakilan fraksi menghampiri meja pimpinan DPR untuk menyerahkan surat usulan HMP.
Berikut jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menandatangani usulan HMP:
PDIP 14 orang
Golkar 11 orang
Gerindra 11 orang
NasDem 19 orang
PKB 18 orang
PKS 28 orang
PAB 1 orang
Demokrat 18 orang
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.
Jumlah 120 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.
HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024.