Akademisi Unila Soroti Praktik 'Titipan' dalam Seleksi KPU-Bawaslu: Kita Lelah Pemilu Tak Netral
PerbesarAkademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Zulkarnain Ridlwan, menyoroti dugaan praktik titipan dalam proses rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut dia, proses seleksi penyelenggara pemilu masih diwarnai praktik titipan, alih-alih mengutamakan kapasitas dan profesionalitas calon anggota.
“Sudah menjadi rahasia umum, saya ingin secara fair saja membuka karena menemukan fenomena ini sampai di tingkat provinsi dan kabupaten, bahwa keanggotaan di Bawaslu, di penyelenggara negara itu, KPU Bawaslu itu tidak begitu besar porsi basis merit. Nah, yang ada adalah titipan siapa,” kata Zulkarnain dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Sebab, penyelenggara pemilu yang tidak netral, independen, dan profesional dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut Zulkarnain, keterbukaan kriteria seleksi menjadi salah satu hal penting untuk memastikan calon anggota KPU dan Bawaslu memiliki kapasitas sesuai kebutuhan lembaga.
“Saya kira ini kita harus merasa lelah bahwa ekses pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang tidak netral, tidak independen, tidak profesional itu berbuah pada catatan-catatan yang sangat banyak. Untuk itu, dalam hal rekrutmennya, publik itu penting untuk tahu ya apa saja kriterianya, sehingga sama-sama bisa memeriksa kualifikasi dari kandidat yang pada akhirnya terpilih,” ujarnya.
Zulkarnain juga menyoroti kedudukan dan kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, perlu ada penegasan mengenai fungsi utama Bawaslu, apakah hanya bertugas mengawasi atau sekaligus memiliki kewenangan mengadili perkara tertentu.
“Kami mencatat di sana penting untuk menegaskan fungsi dari terutama Bawaslu. Karena kalau dalam kajian di tingkat doktoral, sudah cukup banyak disertasi yang membahas bagaimana seharusnya kedudukan Bawaslu itu, apakah dia secara murni diberikan wewenang untuk mengawasi saja atau juga harus ikut menjadi pengadil,” jelasnya.
Zulkarnain mengatakan, apabila Bawaslu tetap diberi kewenangan mengadili perkara administrasi pemilu, persyaratan dan kualifikasi anggota yang direkrut juga harus disesuaikan.
“Karena kita tahu kalau pada kebutuhannya adalah sebagai pengadil juga terhadap perkara-perkara yang terjadi administrasi, saya kira nanti model persyaratannya itu harus mengikuti. Jadi fungsi yang nanti dilekatkan, ditegaskan kepada Bawaslu itu harus mengikat juga metode rekrutmennya. Karena pengadil itu enggak sama dengan pengawas, dia butuh kualifikasi yang kira-kira beda spesifikasinya,” tuturnya.
Soroti Desain Keserentakan dan Ambang Batas Parlemen
Zulkarnain juga menyampaikan sejumlah catatan mengenai prinsip konstitusional dan sistem pemilu dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
Poin pertama berkaitan dengan desain keserentakan pemilu, terutama setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur penataan ulang keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
“Kami melihat bahwa ada masih ada keraguan dari Komisi II apakah betul akan mengikuti Putusan MK 135 ini atau dengan desain yang di 2024. secara pribadi, kami punya standing untuk mengulas ini, tapi nanti kita ulas dalam pendalaman kalau nanti diperkenankan,” katanya.
“Pada poinnya adalah apa pun pilihannya ke depan, kami berharap daulat rakyat itulah yang dikedepankan. Tentu dalam konteks ketaatan atau etika penyelenggaraan negara, etika antarlembaga negara, kepatuhan terhadap Putusan MK itu yang terbaik. Nah, tapi nanti perkembangan selanjutnya bisa kita ulas,” sambung dia.
Poin lainnya yang menjadi perhatian Zulkarnain adalah pengaturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Menurut dia, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah dampak ambang batas parlemen terhadap jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.
“Sama, ini menindaklanjuti Putusan MK 116. kami kira ini terkait dengan analisis dampak terhadap suara yang tidak terkonversi menjadi kursi. Walaupun ini merupakan open legal policy, tentu 17,3 juta atau 11,4% suara yang terbuang, kita sebut begitu, wasted vote yang terjadi di 2024 itu penting untuk didalami bagaimana supaya bisa dikecilkan atau kalau sampai dihilangkan sama sekali saya kira agak sulit ya,” jelasnya.
Zulkarnain menilai ambang batas parlemen sebesar 4 persen juga perlu diubah. Namun, perubahan tersebut seharusnya tidak hanya didasarkan pada kompromi antarpartai politik, melainkan menggunakan data yang dapat diuji secara terbuka oleh publik.
“Kita berada pada kegamangan terkait dengan efektivitas dan representasi. Nah, tentu pada bagian ini juga norma 4% itu memerlukan perubahan. Namun kami berharap tidak hanya bersandar pada kompromi partai saja, tapi pada bersandar pada data yang bisa diuji oleh publik. Jadi, keterbukaan terhadap pilihan nantinya itu sangat diharapkan,” pungkasnya.