Anggota DPR PKB Soroti Karhutla Meluas: Harus Ditangani Serius dan Maksimal
PerbesarAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional.
Menurutnya, karhutla telah meluas dan berdampak terhadap kesehatan serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
Daniel mengatakan, karhutla terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga wilayah lainnya. Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan penanganan yang lebih serius, terkoordinasi, dan berskala nasional.
“Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan,” ujar Daniel dalam keterangannya, Kamis (3/9).
“Pemerintah harus menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional,” lanjutnya.
Daniel menilai karhutla saat ini tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai persoalan lingkungan. Sebab, dampaknya telah menyentuh aspek kemanusiaan karena masyarakat harus menghadapi paparan asap dalam waktu berkepanjangan.
Menurut dia, kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak juga harus menghirup udara yang tercemar.
Daniel meminta pemerintah tidak membiarkan masyarakat terus berada dalam kepungan asap. Ia menilai seluruh kemampuan pemerintah perlu dikerahkan untuk menangani kebakaran sekaligus memastikan keselamatan warga di wilayah terdampak.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” tegasnya.
Selain kesehatan, Daniel menyoroti dampak karhutla terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, asap dapat membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas secara normal.
Mobilitas warga dapat terganggu akibat kondisi udara yang buruk. Di sisi lain, kegiatan usaha juga berpotensi terdampak, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas di luar rumah.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah menangani karhutla secara menyeluruh, baik melalui upaya pemadaman maupun pencegahan. Ia mendorong tim gabungan terus melakukan penanganan di wilayah terdampak maupun wilayah yang memiliki potensi kebakaran.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain pemadaman melalui jalur darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.
Namun, Daniel menekankan upaya pemadaman harus berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap. Pemerintah dinilai perlu memastikan kebutuhan dasar serta layanan kesehatan warga tetap tersedia selama kondisi darurat.
“Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” ujar Daniel.