Bahlil soal 2 Tahun Prabowo-Gibran: Golkar Dukung Penuh, Kami Ada 12 di Kabinet

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya bertanggung jawab untuk bekerja maksimal dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menanggapi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, 20 Oktober 2026.
“Ya alhamdulillah, hari ini kita bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka," kata Bahlil usai ziarah dalam rangka HUT ke-62 Golkar di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (20/10).
"Golkar sebagai partai yang ikut mencalonkan, mendukung dan memperjuangkan dan tergabung dalam koalisi, dan partai dalam koalisi itu, Partai Golkar adalah yang mempunyai kursi paling besar,” ujar Bahlil yang juga Menteri ESDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini.
Bahlil mengatakan, Golkar mengapresiasi kinerja kolektif pemerintah selama dua tahun terakhir. Menurut dia, dukungan partainya tidak hanya diwujudkan melalui posisi politik dalam koalisi, tetapi juga melalui keterlibatan kader Golkar dalam program pemerintah.
Ia menyebut sekitar 12 kader Golkar saat ini berada di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk dirinya. Karena itu, Golkar merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan program prioritas Presiden terlaksana secara maksimal.
“Tanggapan Partai Golkar adalah Golkar yang pertama memberikan apresiasi atas kinerja kolektif yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo, dan sudah barang tentu kami sebagai kader Partai Golkar ada sekitar 12 orang dalam anggota kabinet, merasa ikut bertanggung jawab dalam bekerja secara maksimal dalam mewujudkan seluruh program-program yang telah menjadi program prioritas Bapak Presiden,” kata dia.
Bahlil menjelaskan, salah satu perhatian Golkar adalah pelaksanaan program yang berpihak kepada masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak global.
“Di antaranya terutama program-program kerakyatan. Di antaranya bagaimana harga BBM tidak dinaikkan di tengah gejolak global yang begitu besar sekali. Tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan bahwa sedikit negara yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, Indonesia salah satu di antaranya. Ini semua karena perintah Bapak Presiden,” tuturnya.
Selain kebijakan harga BBM, Golkar juga mengapresiasi sejumlah program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah. Bahlil turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai program pembangunan infrastruktur.
“Yang kedua adalah program-program pro-kerakyatan tentang bantuan-bantuan sosial. Kemudian makanan bergizi, dan masih banyak program-program infrastruktur, ini adalah bagian yang Golkar memberikan apresiasi,” kata Bahlil.
Meski mengapresiasi berbagai program tersebut, Bahlil mengakui pelaksanaannya tidak terlepas dari kekurangan. Ia menegaskan Golkar tetap akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan program dan mendukung pembangunan nasional.
“Sudah barang tentu dari semua program itu pasti sebagai manusia ada kekurangan. Nah, Golkar selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif sesuai dengan budaya, karakteristik Partai Golkar dalam rangka memberikan masukan untuk perbaikan yang lebih baik dalam rangka pembangunan nasional ke depan,” ucapnya.
12 Anggota Kabinet dari Golkar
Adapun 12 anggota kabinet dari Golkar adalah:
Airlangga Hartarto — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Bahlil Lahadalia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) / Menko Hilirisasi & Transisi Energi
Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian
Meutya Hafid — Menteri Komunikasi dan Digital
Nusron Wahid — Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Maman Abdurrahman — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Wihaji — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN
Mukhtarudin — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Kepala BP2MI
9. Lodewijk Freidrich Paulus — Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
10. Christina Aryani — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
11. Dyah Roro Esti — Wakil Menteri Perdagangan
12. Sulaiman Umar — Wakil Menteri Kehutanan
