BNPB Catat 53.971 Rumah Rusak Pascagempa 7,7 M NTT
PerbesarBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 53.971 rumah rusak akibat gempa bumi 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendataan kerusakan terus dilakukan secara paralel dengan penanganan fase tanggap darurat.
BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menerjunkan tim ke tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi data kerusakan rumah.
Berdasarkan pembaruan data pada hari kedelapan atau Sabtu (22/8), dari 53.971 rumah rusak, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.
Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten terdampak.
Kabupaten Nagekeo mencatat 4.829 rumah rusak, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.
Kabupaten Ende, terdapat 3.953 rumah rusak, dengan rincian 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai mencatat 7.045 rumah rusak, meliputi 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak, yakni 17.039 unit. Rinciannya, 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.
Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 9.402 rumah rusak, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.
Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, dengan rincian 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.
Kabupaten Sikka, terdapat 3.574 rumah rusak, terdiri dari 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.
Data Masih Diverifikasi
BNPB menegaskan, angka tersebut masih bersifat sementara dan harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, proses penginputan data di Kabupaten Manggarai masih berlangsung dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari.
Di Kabupaten Nagekeo, proses verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh pemerintah daerah menggunakan instrumen pendataan BNPB.
Jika hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Namun, apabila hasil sampling BNPB menunjukkan data belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan untuk memastikan akurasinya.
Pendataan tersebut juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.
Khusus rumah dengan kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
Pendataan Berjalan Bersamaan dengan Tanggap Darurat
BNPB menegaskan pendataan kerusakan tidak menunggu fase tanggap darurat berakhir. Proses tersebut dilakukan sejak dini agar kebutuhan pemulihan dapat dipersiapkan lebih cepat dan terukur.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah kepada masyarakat terdampak.
Untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, BNPB akan menggelar bimbingan teknis pada Selasa (25/8). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah di masing-masing kabupaten terdampak.
BNPB bersama pemerintah daerah tetap memprioritaskan penanganan darurat untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pada saat yang sama, pendataan kerusakan dilakukan sebagai bagian dari persiapan pemulihan.
BNPB menyatakan seluruh dukungan bagi masyarakat terdampak gempa 7,7 M Flores akan didasarkan pada data yang telah diverifikasi agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.