BNPB: Pariwisata NTT Mulai Pulih Pascagempa 7,7 M, 10 Hotel Rusak Ringan
PerbesarSektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai berangsur pulih setelah gempa bumi 7,7 magnitudo mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu (15/8). Sejumlah destinasi wisata dan akses transportasi mulai kembali beroperasi, meski pendataan kerusakan masih dilakukan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, gempa berdampak pada sejumlah sektor pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung.
Berdasarkan pemantauan Pos Pendamping Nasional (Pospenas), Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) masih melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan, terutama di wilayah yang mengalami kendala jaringan listrik dan telekomunikasi.
Di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo, aktivitas pariwisata secara umum telah kembali berjalan setelah akses pelayaran dibuka.
Pada Minggu (16/8), sebanyak 308 kapal wisata tercatat berangkat dengan membawa 3.651 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 811 wisatawan domestik dan 2.840 wisatawan mancanegara.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo juga menyatakan aktivitas di Pelabuhan Marina Labuan Bajo berjalan normal, lancar, aman, dan kondusif.
Akses pelayaran menuju Taman Nasional Komodo telah dibuka kembali. Aktivitas wisatawan di kawasan tersebut juga terpantau berjalan normal.
Operasional Bandara Masih Dinamis
Di sektor transportasi udara, sejumlah bandara di NTT masih melakukan penyesuaian operasional berdasarkan kondisi pascagempa.
Bandara Komodo Labuan Bajo telah kembali beroperasi normal berdasarkan hasil asesmen pada Senin (17/8).
Sementara operasional sejumlah bandara lain masih mengalami kendala.
Di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende, sebagian penerbangan masih dibatalkan. Seluruh penerbangan terjadwal di Bandara Soa-Bajawa pada Senin (17/8) juga sementara dibatalkan.
Bandara Frans Sales Lega Ruteng masih mengalami pembatalan penerbangan. Kondisi fasilitas bandara juga masih membutuhkan pemantauan karena ditemukan kerusakan atau retakan pada bangunan terminal, gedung administrasi, gedung PKP-PK, serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Sebagian penerbangan di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu masih beroperasi, sedangkan sebagian lainnya mengalami pembatalan.
Kondisi penerbangan di Flores masih dinamis dan bergantung pada hasil pemeriksaan keselamatan serta keputusan operasional masing-masing maskapai dan pengelola bandara.
12 Hotel Rusak
Dampak gempa juga dirasakan sektor perhotelan. Berdasarkan pendataan sementara, 10 hotel mengalami kerusakan ringan dan dua hotel mengalami kerusakan berat. Sementara itu, tujuh hotel lainnya tidak mengalami kerusakan.
Salah satu hotel yang mengalami kerusakan berat berada di Kabupaten Nagekeo.
Kerusakan juga ditemukan pada sejumlah akomodasi berupa homestay. Sebanyak lima bangunan mengalami kerusakan ringan dan tiga lainnya rusak berat. Akomodasi tersebut berada di Kabupaten Manggarai.
Sejumlah Destinasi Masih Ditutup
Pendataan kondisi daya tarik wisata (DTW) juga dilakukan di sejumlah kabupaten. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan wisatawan serta kelayakan infrastruktur pariwisata.
Hasil pendataan sementara menunjukkan delapan DTW mengalami kerusakan ringan. Namun, mayoritas wisatawan dilaporkan berada dalam kondisi aman.
Sejumlah destinasi utama, khususnya Taman Nasional Komodo dan kawasan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Barat, telah kembali diakses wisatawan. Secara umum, aktivitas pariwisata di kawasan tersebut berjalan baik.
Meski demikian, sejumlah destinasi masih ditutup sementara. Destinasi tersebut antara lain Goa Rangko di Kabupaten Manggarai Barat, Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, dan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende.
Otoritas pariwisata akan terus memperbarui informasi mengenai pembukaan kembali destinasi yang masih ditutup.
Wisatawan diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi melalui saluran resmi pemerintah daerah.