DPR-Mendes Buka Rakernas AKSI, Dorong Desa Jadi Pusat Pembangunan
PerbesarWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Rakernas tersebut diikuti kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota.
Dasco mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi para kepala desa yang tergabung dalam AKSI untuk menyampaikan visi, misi, dan rekomendasi kepada pemerintah.
“Teman-teman media sekalian, pada hari ini di DPR RI Nusantara IV, di Pustakaloka, tadi kita menghadiri sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia yang hadir dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota,” kata Dasco.
Dasco menghadiri kegiatan tersebut bersama sejumlah pimpinan DPR lainnya, yaitu Saan Mustopa dan Sari Yuliati. Mendes PDT Yandri Susanto serta Wamendes PDT Ahmad Riza Patria juga turut hadir.
Dasco mengatakan, setelah seluruh rangkaian Rakernas selesai, para kepala desa akan kembali ke wilayah masing-masing.
“Dan setelah melewati beberapa rangkaian-rangkaian acara, mereka kemudian akan kembali ke desa masing-masing. Demikian, terima kasih,” tutur Dasco.
Mendes Tunggu Rekomendasi Kepala Desa
Sementara Yandri mengapresiasi pimpinan DPR yang telah memberikan ruang bagi AKSI untuk menggelar Rakernas di Gedung DPR RI.
Yandri mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan menunggu rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas AKSI. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi bahan untuk membangun desa sesuai dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.
“Tentu kami dari Kementerian Desa memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dan tadi kami sudah sampaikan, kami akan menunggu rekomendasi dari AKSI untuk membangun dari desa sesuai Asta Cita ke-6 Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Yandri menyebut sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pembangunan desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pengembangan desa tematik.
Dia menegaskan pemerintah ingin menyelaraskan berbagai program tersebut dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Intinya kami siap untuk berselaras bersama dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menilai tema Rakernas AKSI, yakni “Desa Episentrum Pembangunan Nasional”, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa.
Yandri mengatakan Kementerian Desa dan PDT telah menetapkan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Dia berharap program tersebut dapat diterjemahkan dalam pembangunan di desa-desa di seluruh Indonesia.
“Kementerian Desa dan PDT sudah menetapkan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Inilah yang mesti kita terjemahkan di setiap desa di seluruh Indonesia. Jumlahnya banyak: 75.266 desa, Bang Dasco,” ujarnya.
Kopdes hingga Desa Tematik
Yandri mengajak AKSI bersama-sama mengawal Asta Cita keenam Presiden Prabowo. Menurutnya, Prabowo merupakan presiden pertama yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa.
“Oleh karena itu, kami berharap dengan 12 aksi ini seperti pidato top dari Pak Irawadi tadi, mari kita bersama-sama bekerja sama mengawal asta cita keenam Bapak Presiden. Karena belum ada Presiden Republik Indonesia yang menempatkan asta cita tentang desa. Baru Bapak Presiden Prabowo yang menempatkan asta cita tentang desa, membangun dari desa,” ujarnya.
Yandri kemudian menyebut sejumlah program pemerintah yang menurutnya berkaitan langsung dengan desa, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan desa tematik, serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Dan betul sekarang banyak program di desa, Bapak Ibu. Ada MBG, semuanya di desa. Maka kita buat desa petelur, desa lele, kita buat juga desa ekspor, desa wisata, dan lain sebagainya, ya. Itu semua di desa. Ada juga koperasi desa Merah Putih di desa. Asetnya menjadi milik desa. Pendapatan nanti Kopdes itu 20 persen buat pendapatan asli desa, yang bekerja orang desa. Maka saya kira AKSI sangat strategis dalam hal ini,” katanya.
Yandri memastikan Kementerian Desa dan PDT akan terus bekerja sama dengan AKSI dalam menjalankan berbagai program pembangunan desa.
Yandri mengatakan pembangunan desa menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki peluang yang besar.
“Saya kira itu, selamat intinya. Mari rapatkan barisan, tantangan kita banyak, ya, tapi peluang kita juga sangat luar biasa,” kata Yandri.
Program Sehati dan Pemuda Bangun Desa
Yandri juga menjelaskan program Sehati yang merupakan program swasembada ekonomi hijau dan pangan terintegrasi.
“Kita sudah punya program Sehati. Sehati ini Bang Dasco kita punya program swasembada ekonomi hijau dan pangan terintegrasi, ya. Jadi nanti per desa maksimal bisa ada 2,5 miliar, tapi tidak banyak desanya, maksimal 10.000 desa. Mungkin nanti AKSI juga bisa berkontribusi di sini, ya,” ujarnya.
Selain itu, Yandri memaparkan program Pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia. Program tersebut, kata dia, memberikan kesempatan kepada pemuda desa untuk mengikuti program pendidikan di Jepang.
“Kami juga punya program pemuda Bangun Desa Bangun Indonesia. Satu desa, satu pemuda yang akan kita kirim ke Jepang dengan beasiswa Rp 300 juta per orang, dengan langsung gaji per bulan Rp 17 juta,” kata Yandri.
Dia kemudian membuka peluang agar AKSI ikut berkontribusi dalam program tersebut dengan mengirimkan pemuda dari desa-desa yang tergabung dalam asosiasi.
Yandri juga menyebut Kementerian Desa dan PDT telah melakukan kick-off program Duta Desa Gen Z. Program tersebut menyasar anak muda berusia 18 hingga 35 tahun untuk ikut terlibat dalam pembangunan desa.
Kepala Desa Siap Dukung Kebijakan Pemerintah
Sementara itu, Ketua Umum DPP AKSI Didik Irawadi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pelaksanaan Rakernas AKSI di Gedung DPR RI.
Menurut Didik, pelaksanaan Rakernas di Gedung DPR menjadi kesempatan bagi kepala desa untuk berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan DPR maupun pemerintah.
“Saat ini desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi. Saya kepala desa, pemerintah terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR, juga kementerian. Ini hal yang sangat kami banggakan,” katanya.
Dia berharap aspirasi dan harapan pemerintah pusat dapat berjalan sejalan dengan kepentingan kepala desa. Didik menegaskan AKSI siap mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Didik mengatakan kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat paling bawah memiliki posisi untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat. Dia menegaskan AKSI menyerahkan keputusan mengenai berbagai kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Sebagai pelaku pemerintah terbawah, kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja meludah itu akan jatuh ke muka kami,” katanya.
“Maka kami tetap akan mendukung terkait kebijakan, terkait segala peluangnya itu, biarlah menjadi keputusan pusat karena kami percaya apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang. Begitu kira-kira,” pungkas Didik.