DPR-Pemerintah Tetapkan APBN 2027: Setiap Rupiah Harus Bermanfaat bagi Rakyat

DPR RI bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027
Wakil Ketua DPR Dasco mengatakan APBN 2027 tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.
“DPR RI bersama Pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN Tahun 2027. APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” kata Dasco saat membacakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut Dasco, DPR mengarahkan APBN 2027 untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, memanfaatkan kemandirian ekonomi nasional, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.
Dia menilai Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir karena harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” ujar Dasco.
Dasco juga menekankan penggunaan setiap rupiah dalam APBN harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus bekerja bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan manfaat yang nyata serta berkeadilan bagi rakyat,” katanya.
Menurut Dasco, target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak cukup hanya menjadi slogan. Hasil kebijakan APBN harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ucapnya.
Dalam pidatonya, Dasco juga menegaskan DPR menjalankan fungsi anggaran untuk memastikan penggunaan uang rakyat dalam APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Selain fungsi anggaran, DPR, kata Dasco, menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap kewenangan pemerintah dan program negara dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tidak menyimpang dari tujuan konstitusional.
