Gerindra Kritik Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran Survei CELIOS: Tuduhan Tanpa Bukti
PerbesarJuru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengkritik laporan rapor dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Gerindra menilai laporan tersebut memuat tuduhan tanpa bukti dan menggunakan penilaian subjektif.
“Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum, jika memang pemerintahan ini otoriter tidak mungkin rilis Celios ini bisa beredar dalam wacana publik kita,” ujar Sugiat dalam keterangannya, Rabu (14/10).
Sugiat menilai penggunaan hasil survei dan rapor yang disusun oleh “Kabinet Bayangan” sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintahan merupakan bentuk pengalihan perhatian dari pekerjaan pemerintah.
“Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” sebutnya.
Menurut Sugiat, kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa sebagian pihak belum terbiasa dengan pemimpin yang berbicara dan bertindak langsung demi kepentingan negara. Ia menyebut ketulusan kepemimpinan Prabowo terlihat dari keberaniannya mengambil risiko politik demi kedaulatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
Sugiat juga menanggapi klaim dalam laporan CELIOS bahwa 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Ia menilai angka tersebut berlebihan dan mendramatisasi proses transisi ekonomi.
“Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara,” tegasnya.
Soroti kebijakan ekonomi dan pajak
Sugiat menilai perubahan atau pergeseran posisi menteri di kabinet Prabowo merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, bukan akibat tekanan dari pihak luar.
Ia juga membantah kritik terhadap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Prabowo. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk membangun postur pertahanan yang kuat dan mendorong kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
“Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing manapun,” imbuhnya.
Sugiat menilai laporan CELIOS menggunakan sistem penilaian yang lebih mencerminkan pandangan kelompok tertentu daripada ukuran objektif kinerja birokrasi. Ia mengatakan Prabowo tetap melakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan negara.
Sugiat juga menanggapi rekomendasi CELIOS yang disebut mengusulkan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan indeks kebahagiaan (happiness index) dan planetary boundaries.
“Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,” ungkapnya.
Sugiat mengatakan pemerintah tetap berpegang pada indikator pembangunan yang terukur secara komprehensif. Indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menolak usulan pajak kekayaan sebesar 1-2 persen bagi kelompok super kaya yang, menurut laporan CELIOS, berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun.
“Laporan CELIOS menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya dengan asumsi bisa menambah penerimaan hingga Rp 142,2 triliun. Menarik pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi justru berisiko memicu pelarian modal (capital flight) dan mematikan gairah investasi domestik yang sedang dibangun pemerintah untuk membuka lapangan kerja,” jelas Sugiat.
“Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat, bukan dengan kebijakan gegabah yang menakutkan para investor,” tambahnya.
Tanggapi kritik terhadap MBG dan Dana Desa
Gerindra juga menanggapi sorotan CELIOS terhadap pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sugiat menilai program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan melalui pembangunan kelembagaan ekonomi lokal agar masyarakat memiliki kemandirian finansial.
Sugiat turut menanggapi kritik CELIOS terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memberikan manfaat langsung kepada anak-anak sekolah dan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Survei Celios yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput. Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah,” ucapnya.
“Ketika laporan Celios terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?” tambah Sugiat.
Sugiat juga menegaskan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak sekolah sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
“Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM), tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan,” ungkapnya.
Bantah kritik soal penegakan hukum dan karhutla
Selain program ekonomi, Sugiat menanggapi sorotan CELIOS terhadap penegakan hukum dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Laporan tersebut disebut menilai aturan itu berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan.
Sugiat menolak anggapan bahwa penegakan hukum pemerintah bermuatan politis. Ia menilai kritik tersebut mengabaikan upaya pemerintah membersihkan aparatur negara.
“Laporan juga menyoroti penegakan hukum dan RUU Perampasan Aset yang dianggap membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Menuduh langkah penegakan hukum pemerintah bermuatan politis adalah bentuk kepanikan pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh bersih-bersih aparatur negara yang sedang gencar dilakukan tanpa pandang bulu,” tuturnya.
Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sugiat membantah penilaian bahwa pemerintah gagal menangani persoalan tersebut. Ia menyoroti pengerahan aparat, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap korporasi yang dinilai merusak lingkungan.
Menurut laporan CELIOS sebagaimana dikutip dalam pernyataan tersebut, 96 persen responden menilai penanganan karhutla tidak efektif, sementara kerugian diperkirakan mencapai Rp 123,1 triliun.
Sugiat menilai angka tersebut mengabaikan upaya pemerintah di lapangan. Ia menyebut ribuan aparat telah dikerahkan, teknologi modifikasi cuaca digunakan, dan penegakan hukum dilakukan terhadap korporasi yang merusak lingkungan.
Sugiat juga menanggapi sorotan terhadap beban bunga utang pemerintah yang disebut mencapai Rp 599,4 triliun, melampaui anggaran kesehatan sebesar Rp 247,3 triliun. Ia menilai perbandingan kedua pos anggaran tersebut tidak menggambarkan keseluruhan struktur pembiayaan negara.
Tanggapi kunjungan luar negeri dan penempatan figur militer
Sugiat membantah kritik CELIOS terhadap kunjungan luar negeri Prabowo yang disebut tidak memberikan manfaat. Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi dibutuhkan untuk membuka peluang investasi dan menjaga pasokan strategis bagi Indonesia.
“Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan. Pemerintah sangat memahami beban hidup masyarakat, dan justru karena itulah berbagai program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja terus digenjot setiap hari,” ucapnya.
Sugiat juga menanggapi sorotan terhadap penempatan figur militer di lingkaran Istana. Ia menilai penempatan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden dalam mengatur manajemen kabinet agar dapat bekerja secara cepat dan responsif.
Sugiat menilai ketegasan dan kedisiplinan Prabowo kerap dicap militeristik. Namun, menurutnya, karakter kepemimpinan tersebut dibutuhkan ketika Indonesia menghadapi persoalan pangan dan bencana.