Gerindra soal AHY Singgung Kekuasaan: Kami Hormati, Tiap Partai Punya Kebebasan
PerbesarJuru Bicara Gerindra Bahtra Banong menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
Menurut Bahtra, setiap partai politik memiliki hak untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, Gerindra tidak menafsirkan terlalu jauh pernyataan AHY karena saat ini fokus mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra.
“Yang pertama tentu kami menghargai, menghormati setiap pendapat partai, baik itu partai yang di luar koalisi, begitupun partai yang ada di apa namanya, pemerintahan sebagai koalisi kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” ujar Bahtra di DPR, Selasa (8/9).
“Namun kami dari Partai Gerindra ya tentu fokus kami saat ini terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo karena pada saat Pilpres yang lalu tentu juga janji kampanye harus ditunaikan,” tambahnya.
Terkait penilaian bahwa pidato AHY menjadi sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029, Bahtra mengatakan setiap partai politik memiliki kebebasan untuk mengusung calonnya sendiri.
“Ya tentu setiap partai punya kebebasan, kemerdekaan masing-masing. Kita juga dari Gerindra tidak bisa melarang ya setiap partai kemudian kalau ada keinginan atau ada kemauan untuk kemudian mencalonkan diri,” tambah Bahtra.
Pidato AHY soal Kekuasaan
Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
Dalam pidatonya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.
AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan ada pelajaran yang dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode.
"Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode," ujarnya.
AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan harus berlangsung dengan menghormati kehendak rakyat.