Golkar soal AHY Singgung Kekuasaan: Sinyal Kuat Jadi Contender di Pilpres
PerbesarWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, gestur Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan sinyal kuat bahwa AHY siap menjadi salah satu contender (pesaing) dalam Pilpres 2029.
Hal itu disampaikan Doli saat merespons pidato politik AHY yang mengatakan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
Doli menilai, secara substansi, pernyataan AHY mengenai demokrasi dan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang tepat. Namun, dia melihat ada pesan politik lain dari cara AHY menyampaikan pidatonya.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara,” ungkap Doli kepada wartawan, Senin (7/9).
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” lanjutnya.
Menurut Doli, situasi tersebut menunjukkan kontestasi Pilpres 2029 mulai semakin terbuka. Dia bahkan menilai sejumlah kekuatan politik mulai melakukan persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden mendatang.
“Fenomena seperti itu, semakin menguatkan bahwa ternyata “magnet” Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” katanya.
Doli kemudian membandingkan sikap AHY dengan Ketua Umum Projo Budi Arie. Menurut Doli, kondisi tersebut menjadi menarik lantaran kedua poros politik yang disebutnya itu saat ini sama-sama berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu “poros politik” (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi “poros politik” (Cikeas) ikut memberikan signal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada “satu kapal” di dalam pemerintahan,” ujar Doli.
“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu “poros politik” penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029,” sambungnya.
Meski melihat sinyal politik menuju Pilpres 2029 mulai menguat, Doli mengatakan Golkar tetap menghormati sikap dan keputusan setiap partai politik.
“Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik,” tuturnya.
Doli menegaskan, Golkar saat ini masih memilih fokus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Golkar akan membantu pemerintah menjalankan program-programnya hingga 2029.
“Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” ujar Doli.
Di sisi lain, Doli menilai posisi AHY sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya turut membuatnya bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Situasi yang dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga Partai Politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” imbuh Doli.
Sebelumnya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan terdapat pelajaran yang dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode.
AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan harus berlangsung dengan menghormati kehendak rakyat.