Gus Yahya Sampaikan LPJ PBNU: Politik NU Harus Kebangsaan, Bukan Kekuasaan
PerbesarKetua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, politik kelembagaan NU harus dibedakan dari pilihan politik personal warga NU.
Menurutnya, NU perlu tetap berhubungan dengan politik, tetapi tidak boleh menjadikannya sebagai jalan untuk mengejar kekuasaan.
Gus Yahya mengatakan, warga NU sebagai warga negara memiliki hak politik, termasuk memilih, dipilih, dan menduduki jabatan publik. Namun, pilihan politik tersebut tidak boleh disamakan dengan sikap politik kelembagaan NU.
"Selanjutnya mengenai agenda reposisi Nahdlatul Ulama dalam politik dan kekuasaan. Warga NU adalah warga negara, mereka punya hak pilih, mereka berhak memilih dan dipilih, berhak menjadi pejabat ini itu dan sebagainya. Tetapi harus dibedakan antara politik pribadi warga dengan politik kelembagaan dari jam'iyyah Nahdlatul Ulama," kata Gus Yahya saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021-2026 dalam Sidang Pleno II Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8).
Menurutnya, NU tetap perlu memiliki hubungan dengan politik karena kebijakan politik berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Jam'iyyah ini jelas harus berhubungan dengan politik karena kita punya kepedulian kepada nasib orang banyak, yaitu sekurang-kurangnya jemaah kita sendiri dan juga masyarakat luas. Sementara kehidupan jemaah dan masyarakat luas ini ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik," ucapnya.
Namun, Gus Yahya menegaskan politik kelembagaan NU tidak boleh diarahkan menjadi politik kekuasaan. Ia menyebut NU harus mengedepankan politik kebangsaan yang berlandaskan nilai agama dan akhlak.
"Tetapi politik jam'iyyah tidak boleh kita jalankan menjadi politik kekuasaan. Politik jam'iyyah ini harus politik kebangsaan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai dasar yang kita dapatkan dari agama, dari akhlak, yang diajarkan kepada kita semua," ujarnya.
Ia kemudian menyebut persatuan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, supremasi hukum, dan kemaslahatan masyarakat sebagai nilai dasar politik kebangsaan NU.
"Nilai-nilai dasar dari politik kebangsaan NU adalah persatuan, keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan, supremasi hukum, dan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat. NU harus berdiri pada posisi itu," imbuhnya.
Singgung Pengelolaan Konsesi Tambang
Dalam penyampaian LPJ, Gus Yahya menyinggung pengelolaan aset yang berkaitan dengan konsesi tambang. Ia mengatakan koperasi yang menjadi atas nama kepemilikan konsesi tersebut telah menyatakan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh anggota diserahkan kepada jam'iyyah.
"Alhamdulillah telah kami selesaikan bahwa koperasi yang menjadi atas nama kepemilikan dari konsesi tambang ini semua anggotanya telah menyatakan menyerahkan semua manfaat ekonomi yang diperoleh anggota kepada jam'iyyah," kata Gus Yahya.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan amanah organisasi tetap melekat pada kelembagaan meski pengurus, direksi, maupun mitra dapat berganti.
"Karena pengurus dapat berganti, direksi dapat berganti, mitra dapat berganti, tapi amanah tidak boleh berpindah menjadi kepentingan pribadi," ucapnya.
Ia menekankan pentingnya mengubah kendali personal atas aset menjadi kendali kelembagaan.
"Prinsipnya adalah kendali dari kendali personal harus kita arahkan menjadi kendali kelembagaan, kendali organisasi," kata Gus Yahya.
Gus Yahya Kembalikan Amanah Lima Tahun
Gus Yahya mengawali penyampaian LPJ dengan menyebut amanah yang diterimanya lima tahun lalu kini harus dikembalikan melalui laporan pertanggungjawaban.
"Para masyayikh, para kiai, para muktamirin yang kami hormati, lima tahun yang lalu kami menerima amanah ini. Sekarang saatnya kami mengembalikannya dengan laporan tentang apa yang telah kami kerjakan," ucapnya.
Ia mengakui kepengurusan PBNU periode 2021-2026 menjalankan amanah dengan berbagai keterbatasan dan kelebihan. Menurutnya, tidak seluruh agenda berjalan sempurna.
"Kami menerima amanah itu dengan segala keterbatasan dan kelebihan kami. Kami berusaha membaca perubahan zaman, kami mengambil sejumlah pilihan, kami menjalankan apa yang mampu kami jalankan," imbuh dia.
"Ada yang berhasil, ada yang belum sempurna, ada yang masih membutuhkan waktu, ada yang mungkin dan mungkin terdapat keputusan-keputusan kami yang sebetulnya kelak dinilai perlu diperbaiki," sambungnya.
Atas berbagai kekurangan tersebut, Gus Yahya meminta maaf kepada NU, warga NU, dan sejarah NU.
"Atas segala yang baik, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan, kami mohon ampunan kepada-Nya dan kami mohon maaf kepada Nahdlatul Ulama. Kami mohon maaf kepada seluruh jam'iyyah Nahdlatul Ulama, kami mohon maaf kepada warga Nahdlatul Ulama, kami mohon maaf kepada sejarah Nahdlatul Ulama," terang dia.
Ia juga menegaskan capaian kepengurusan selama lima tahun bukan hasil kerja personal, melainkan kontribusi seluruh struktur NU.
"Seluruh capaian dalam masa khidmah ini bukan capaian personal, bukan hasil kerja orang per orang, bukan hasil bukan bahkan bukan hanya hasil kerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," katanya.
Gus Yahya menyebut kontribusi PWNU, PCNU, lembaga, badan otonom, pesantren, para kiai, kader, warga NU, masyarakat, dan mitra organisasi.
"Karena itu sekali lagi, laporan ini bukan klaim atas keberhasilan. Ini adalah pertanggungjawaban atas ikhtiar, pertanggungjawaban atas ikhtiar bahwa kami telah berikhtiar. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan," terang dia.
NU Masuki Abad Kedua
Gus Yahya kemudian mengaitkan pertanggungjawaban tersebut dengan perjalanan NU yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Menurutnya, NU bertahan bukan karena kekuatan individu, melainkan karena warisan nilai, ilmu ulama, pesantren, dan persaudaraan warga.
"Hadirin muktamirin yang kami muliakan, Nahdlatul Ulama telah berjalan lebih dari satu abad bukan karena bertumpu pada kekuatan orang per orang. Ia berjalan karena nilai-nilai yang diwariskan para ulama, karena ilmu para masyayikh, karena ketulusan para khadim, karena pesantren, karena persaudaraan warga, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada jam'iyyah ini," ucapnya.
Memasuki abad kedua, Gus Yahya menilai NU tidak perlu mempertentangkan tradisi dengan perubahan. Menurutnya, tradisi harus tetap hidup dengan kemampuan organisasi beradaptasi tanpa kehilangan arah.
"Maka memasuki abad kedua, tugas kita bukan memilih antara tradisi dan perubahan, tugas kita adalah membuat tradisi tetap hidup melalui kemampuan untuk berubah tanpa kehilangan arah," katanya.
Ia berharap NU memiliki tradisi yang semakin berakar, organisasi yang semakin mampu berkhidmah, independensi yang semakin teguh, dan khidmah yang semakin luas.
"Tradisi yang semakin berakar, organisasi yang semakin mampu berkhidmah, independensi yang semakin teguh, dan khidmah yang semakin luas," ucapnya.
Gus Yahya menutup penyampaian LPJ dengan harapan agar capaian yang baik dapat dilanjutkan, kekurangan disempurnakan, dan kesalahan diperbaiki.
"Semoga apa yang telah kami ikhtiarkan dapat menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang itu. Yang baik semoga dilanjutkan, yang kurang semoga disempurnakan, yang keliru semoga dikoreksi dan diperbaiki, dan apa pun yang telah kami kerjakan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," terang dia.