Kemenkes Bangun 441 Rumah Sakit di Seluruh Kabupaten/Kota: Standar Layanan Sama

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers usai Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS RI di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam jumpa pers usai Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS RI di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan membangun 441 rumah sakit di seluruh kabupaten/kota. Pembangunan tersebut melengkapi 66 rumah sakit yang telah masuk dalam program pemerintah dan dikerjakan sejak 2025.

“Kemudian Bapak Presiden juga tadi menjelaskan, akan dibangun 441 rumah sakit, melengkapi dari 66 yang sudah masuk program Bapak Presiden,” kata Budi dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Budi menjelaskan pembangunan rumah sakit tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemerataan standar layanan kesehatan di seluruh kabupaten/kota.

“Ini akan kita bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” ungkap dia.

Menurut Budi, rumah sakit di berbagai daerah, termasuk Maluku, Nias, Sumba, Tual, dan daerah lainnya, nantinya akan memiliki standar yang sama dengan rumah sakit di Jawa.

Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang telah dilakukan di sejumlah daerah, seperti Halmahera dan Toraja Utara.

“Jadi teman-teman, kalau pernah ke Halmahera, sekarang ada rumah sakit seperti itu. Di Toraja Utara ada rumah sakit seperti itu,” tutur Budi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/5). Foto: Dok. Kemenkes RI

Budi mengatakan, pemerintah telah membahas penganggaran pembangunan rumah sakit bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

Pembahasan dilakukan agar pembangunan rumah sakit tidak membebani arus kas pemerintah maupun defisit APBN.

“Dan sekarang kita sudah bicara dengan Bappenas, kita bicara juga dengan Kementerian Keuangan agar benar-benar penganggarannya tidak memberatkan arus kas dari pemerintah dan tidak memberatkan defisit APBN,” paparnya.

Budi mengatakan struktur penganggaran tersebut telah difinalisasi.

“Jadi strukturnya sudah kita finalisasikan supaya tidak memberatkan baik dari sisi arus kas maupun dari sisi defisit APBN,” ujarnya.