Mardani Ali Sera Ungkap 50 Anggota DPR Dukung HMP soal Gibran, Harap Dibacakan di Paripurna Besok
PerbesarKetua DPP PKS sekaligus Kapoksi PKS Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, berharap pimpinan DPR membacakan surat pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rapat paripurna (rapur), Kamis (12/11).
Hari Selasa dan Kamis merupakan jadwal rapur rutin.
Mardani mengatakan surat pengusulan HMP tersebut telah ditandatangani lebih dari 50 anggota DPR dari seluruh fraksi. Jumlah dukungan itu bertambah dibandingkan sebelumnya.
“Paripurna besok kami berharap dibacakan oleh pimpinan bahwa sudah masuk surat dari anggota. Ini kan masih usulan anggota. Minimal 25 lebih dari satu fraksi sudah tercapai untuk dibacakan,” kata Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Ia menyebut pengumpulan tanda tangan anggota DPR dari berbagai fraksi masih berlangsung. Mardani bersyukur karena semakin banyak anggota DPR yang menyatakan kesediaannya untuk ikut mengusulkan HMP.
“Yang pertama kami bersyukur, dari pagi kita kontakan, hari ini siang akan ketemu lagi. Yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain, ‘Mas, aku mau ikut!’ ‘Ayo!’ gitu bareng-bareng gitulah. Karena kemarin tuh sepakat di partai masing-masing tanda tangannya anggota, nah nanti kita kumpulkan. Hari ini angka yang masuk sudah bertambah lebih dari 50 bahkan,” ujarnya.
Mardani memastikan dukungan tersebut berasal dari seluruh fraksi di DPR. Ia juga menyebut anggota Fraksi PDIP telah menyatakan kesediaan untuk ikut menandatangani pengusulan HMP.
“Ya, PDIP dari kemarin bahkan sudah sangat bersemangat. Kayaknya malah PKS kan 12 tuh, eh PDIP kayaknya lebih dari 12 nanti. Kayaknya, tapi nanti dikonfirmasi aja,” ucapnya.
Surat HMP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna
Terkait pengusulan HMP yang belum disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya (Selasa, 10/11), Mardani menjelaskan bahwa awalnya terdapat dua skenario untuk menyerahkan surat tersebut kepada pimpinan DPR.
Skenario pertama, para pengusul bertemu dengan pimpinan DPR sebelum rapat paripurna untuk menyerahkan surat pengusulan HMP. Namun, karena rapat paripurna sebelumnya merupakan agenda pembukaan masa sidang dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan (rapim), penyerahan surat disepakati dilakukan setelah paripurna.
Mardani mengatakan para anggota sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk menyampaikan langsung melalui interupsi dalam rapat paripurna. Namun, rencana itu urung dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan.
“Ya, kemarin itu ada dua skenario. Skenario pertama sebelum rapat paripurna tuh kita ketemu pimpinan menyampaikan surat, tetapi karena itu baru pertama pembukaan dan diikuti rapim sesudah paripurna, disepakati setelah paripurna. Kita mau interupsi, kata teman-teman janganlah biar tidak gaduh, tapi yang penting prosesnya jalan, gitu,” jelas Mardani.
Lebih lanjut, Mardani memaparkan mekanisme pengusulan HMP setelah surat diterima pimpinan DPR. Menurut dia, surat tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna untuk kemudian diagendakan dalam pengambilan keputusan oleh anggota DPR.
Pada tahap tersebut, DPR akan menentukan apakah menerima atau menolak usulan HMP. Jika disetujui, proses selanjutnya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Setelah MK memeriksa dan memberikan penilaian, proses tersebut akan kembali ke DPR untuk dilanjutkan dengan penghitungan dan pengambilan keputusan bersama DPR dan MPR.
“Yang pertama tentu surat ini masuk ke pimpinan, nanti dibacakan di paripurna. Kemudian diagendakan untuk pengambilan keputusan di paripurna, adakah kita DPR menerima atau tidak. Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, ‘Oke!’, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR,” tutur dia.
Mardani Sebut Rencana Gibran ke PTUN Tak Menghalangi HMP
Di sisi lain, Mardani menanggapi langkah Gibran yang disebut berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, langkah tersebut merupakan hak Gibran dan tidak menjadi persoalan bagi proses pengusulan HMP.
“Oh, itu haknya Mas Gibran, monggo aja. Mungkin beliau ngerasa ada banyak hak yang beliau belum dapatkan,” kata Mardani.
Ia juga menyebut tidak ada batasan waktu yang mengatur proses tersebut apabila dikaitkan dengan putusan PTUN Jakarta. Menurutnya, persoalan yang tengah berjalan saat ini berada dalam dua ranah berbeda, yakni hukum dan politik.
“Enggak ada ya, enggak ada. Ini kan keputusannya dua fakta hukum, yuridis sekarang di politis,” ujarnya.
Mardani kemudian menjelaskan alasan pengusulan HMP belum langsung disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Ia menyebut sejumlah fraksi masih ingin membahas persoalan tersebut lebih dalam bersama anggota masing-masing sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, ada pula fraksi yang menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada masing-masing anggota karena menganggap pengusulan HMP merupakan hak anggota DPR.
PKS, kata Mardani, memilih mengoordinasikan pengusulan tersebut melalui fraksi karena sikap partai telah disepakati sejak awal oleh pimpinan partai.
“Proses yang ditunggu kita tidak ingin jalannya sendiri-sendiri, kita pengin semua. Beberapa fraksi pengin bincang lebih dalam dengan anggota, terus pengin buat keputusan. Sebagian fraksi, ‘Itu hak anggota, silakan’, tidak dikoordinir fraksi. Kalau PKS karena dari awal presiden dan sekjennya udah sepakat, ayo diatur sama fraksi,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan surat pengusulan HMP dibacakan dalam rapat paripurna besok, Mardani kembali menyatakan harapannya agar hal tersebut dapat terlaksana.
“Kami harapkan demikian. Makasih ya,” tutupnya