Menhut Raja Juli: Kemenhut Bekukan Izin 26 Perusahaan Terkait Karhutla
PerbesarKementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin usaha 26 perusahaan atau korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pembekuan izin tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kemenhut sebagai salah satu bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang terkait dengan karhutla.
“Di Gakkum kami, di Gakkum Kemenhut, sudah ada 26 perusahaan/korporasi yang sudah kami bekukan izin usahanya. Pertama, pembekuan izin usaha; kedua, paksaan pemulihan lingkungan, mereka harus melakukan pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum. Dan ketiga, apabila ada indikasi pidana terhadap korporasi tersebut, maka akan kita lanjutkan ke tindak pidana yang akan kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Raja Juli menjelaskan pembekuan izin merupakan sanksi administratif. Artinya, pembekuan tersebut tidak serta-merta membuat izin perusahaan dicabut secara permanen.
“Ada istilahnya itu sanksi administratif pembekuan izin usaha. Itu bagian dari cara kita melakukan perbaikan terhadap kinerja mereka,” ujar politikus PSI ini.
Selain pembekuan izin, Kemenhut dapat memaksa perusahaan melakukan pemulihan ekosistem. Jika ditemukan unsur pidana, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses hukum pidana dengan berkoordinasi bersama kepolisian.
“Tapi pada saat yang bersamaan, saya katakan tadi, ada paksaan pemulihan ekosistem. Yang ketiga, tadi ada unsur kalau bila ada unsur pidananya akan kita lakukan,” kata Raja Juli.
46 Kasus Karhutla Diproses Gakkum Kehutanan
Secara keseluruhan, Raja Juli menyebut saat ini ada 46 kasus yang tengah diproses Gakkum Kehutanan. Kasus tersebut terdiri dari 15 korporasi dan 31 perorangan.
“Jadi secara singkat untuk penegakan hukum di Gakkum Kehutanan, sedang ada 46 kasus yang berproses: 15 korporasi dan 31 perorangan. Dengan status yang macam-macam, sudah ada 2 yang P21, sebagian masih penyidikan dan penyelidikan,” ujarnya.
Raja Juli juga menyinggung penanganan kasus karhutla oleh Polri. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mengumumkan sekitar 112 kasus yang masuk dalam proses di kepolisian.
“Keempat adalah penegakan hukum. Kemarin Bapak Kapolri juga sudah mengumumkan, saya lupa angkanya, mungkin sekitar 112 kasus yang sudah masuk dalam proses di Kepolisian Republik Indonesia,” kata dia.
Raja Juli menegaskan penegakan hukum terkait karhutla tidak hanya menyasar masyarakat atau pelaku perorangan. Korporasi juga diproses apabila ditemukan pelanggaran.
“Nanti sudah disampaikan ya, ada tadi yang tidak hanya ini, Pak Presiden selalu mengatakan: jangan sampai penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” kata Raja Juli.
Hotspot Karhutla Menurun
Di sisi lain, Raja Juli menyampaikan jumlah titik panas atau hotspot karhutla menunjukkan tren penurunan. Namun, pemerintah belum dapat memprediksi apakah jumlah titik api akan kembali meningkat hingga Oktober atau awal November.
“Saya tidak bisa memprediksi ya, namun perlu saya laporkan per hari ini, angkanya terus menurun ya. Dan ini angka yang sangat terbuka, transparan,” ujarnya.
Menurut Raja Juli, masyarakat dapat memantau data hotspot melalui Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (SiPongi) Kemenhut. Data yang digunakan merupakan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high level confidence.
“Teman-teman bisa cek di SiPongi Kemenhut ya. Titik api atau hotspot yang high level confidence, yang memiliki kepercayaan tinggi ya, bisa saya sebutkan ya,” katanya.
Raja Juli kemudian memaparkan perkembangan jumlah hotspot dalam beberapa hari terakhir.
“Dari tanggal 12 (September) totalnya 398. Tanggal 12 turun 576 titik api, Tanggal 14 naik lagi 1.309 titik api. Dan tanggal 15 itu turun lagi 968,” ujar Raja Juli.
Ia juga merinci perkembangan hotspot di enam provinsi yang menjadi wilayah utama rawan karhutla.
Di Kalimantan Barat (Kalbar), jumlah titik api turun. “Kalbar, kemarin 221 titik api, per malam kemarin itu sudah turun menjadi 51 titik api,” katanya.
Di Kalimantan Tengah (Kalteng), jumlah hotspot juga turun. “Kalteng masih tinggi tapi juga menunjukkan tren turun terus: 697 titik api, per malam tadi berkurang menjadi 226 titik api,” ujar dia.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan (Kalsel), jumlah hotspot turun tipis dari 112 menjadi 106 titik. Di Sumatera Selatan (Sumsel), hotspot turun dari 259 menjadi 200 titik.
Adapun di Jambi, jumlah hotspot naik. “Jambi ada kenaikan dari 14 ke 18, tapi ini alhamdulillah Jambi dan Riau terkontrol dengan baik,” katanya.
Di Riau, hotspot naik dari 5 menjadi 15 titik setelah selama empat hari sebelumnya tidak ditemukan titik api.
Dengan perkembangan tersebut, Raja Juli mengatakan pemerintah masih memusatkan perhatian pada sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi karhutla.
“Jadi sekali lagi, trennya terus menurun karena kerja keras teman-teman dari Manggala Agni Kemenhut, TNI-Polri, BPBD, masyarakat peduli api,” ujarnya.
Namun, Raja Juli mengingatkan penanganan karhutla dapat kembali menghadapi persoalan apabila masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar.
“Kalau seandainya masyarakat tetap melakukan cara-cara lama, cara-cara ya bolehlah ‘primitif’ gitu ya, masih membakar membuka kebun dengan cara membakar—memang murah, tapi dampaknya sangat luar biasa. Terutama karena tadi, kondisi alamnya sangat tidak bersahabat dengan kita,” ungkapnya.