NasDem soal AHY Singgung Kekuasaan: Koalisi Solid Kawal Pemerintahan Prabowo
PerbesarWakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
Saan berharap koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap solid dan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal pemerintahan.
“Setidaknya NasDem berharap bahwa koalisi ini tetap solid, koalisi ini tetap punya komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini, program-programnya, kebijakan-kebijakannya bisa terealisasi dengan baik, dan sukses menghantarkan masyarakat kita menjadi lebih baik,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).
Saan mengatakan, pernyataan AHY merupakan sikap politik Partai Demokrat yang disampaikan melalui posisinya sebagai ketua umum. Menurutnya, setiap partai politik berhak menyampaikan sikap politik dan hal tersebut perlu dihormati.
“Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan. Dan itu kan sudah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, ya, sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya,” ujar Saan.
“Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja,” sambungnya.
Namun, Saan menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan stabilitas politik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
“Tapi tentu kita juga berharap bahwa dalam situasi seperti hari ini, di mana tantangan, ya, tantangan kita sebagai sebuah bangsa, baik di domestik, tantangan nasional maupun internasional, itu membutuhkan yang namanya kebersamaan.”
“Membutuhkan situasi politik yang memang secara politik lebih stabil lagi. Dan saya harap bahwa semua partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama untuk sama-sama mengawal pemerintahan hari ini di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo, untuk sama-sama menyukseskan apa yang menjadi program dan kebijakan prioritas maupun kebijakan-kebijakan strategis,” lanjut Saan.
Karena itu, Saan berharap pernyataan politik dari partai-partai yang tergabung dalam koalisi tetap mengedepankan stabilitas. Hal itu dinilai penting agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di antara anggota koalisi.
“Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Saan juga menanggapi anggapan bahwa pernyataan AHY berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal koalisi. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat menimbulkan multiinterpretasi atau tafsir berbeda.
“Ya, menurut saya bahwa interpretasi terhadap, statement tersebut ada multi interpretasi, multi tafsir, itu hal yang biasa,” kata Saan.
Dia mengingatkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi agar menyampaikan pernyataan politik yang dapat menjaga kekompakan.
“Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi.”
“Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” tambah dia.
Terkait apakah pernyataan AHY mengganggu kekompakan koalisi, Saan menyerahkan penilaian tersebut kepada masing-masing partai. Namun, dia menegaskan harapan NasDem agar koalisi tetap solid.
NasDem soal Anggapan Demokrat Tak Puas dengan Pemerintah
Saan juga menanggapi pandangan PDIP yang menilai pidato politik AHY dapat menunjukkan adanya ketidakpuasan Partai Demokrat terhadap pemerintahan Prabowo.
Saan menilai partai yang berada dalam barisan koalisi seharusnya ikut bertanggung jawab menghadapi persoalan yang dihadapi pemerintah.
“Ya kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah, kan gitu loh. Jadi bukan soal ketidakpuasan atau apa, tapi kita harus sama-sama bertanggung jawab, bersama-sama untuk sama-sama mengatasi semua persoalan,” kata Saan.
Dia kemudian mencontohkan sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi pemerintah, mulai dari kebakaran hutan, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga erupsi Anak Gunung Krakatau.
Menurut Saan, berbagai persoalan tersebut semakin menunjukkan pentingnya soliditas partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
“Dan tantangan-tantangan ini membutuhkan tadi, soliditas di internal koalisi. Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti di internal koalisi, ada tafsir yang berbeda, gitu,” katanya.
Pernyataan AHY soal Kekuasaan
Sebelumnya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan terdapat pelajaran yang dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode.
AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan harus berlangsung dengan menghormati kehendak rakyat.