Pemprov Jabar Ambil Alih Teras Cihampelas, Pembongkaran Segera Dilelang
PerbesarPemerintah Kota Bandung resmi menyerahkan pengelolaan Teras Cihampelas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah serah terima tersebut, Pemprov Jabar akan memulai proses administrasi hingga lelang pembongkaran untuk menata kembali kawasan tersebut.
Proses administrasi ditargetkan rampung dalam satu bulan. Pemprov Jabar menargetkan pembongkaran selesai dan kawasan Teras Cihampelas sudah bersih pada Oktober 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, penyerahan Teras Cihampelas merupakan bagian dari kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
"Bahwa kolaborasi yang memiliki hasil yang nyata terus dilakukan," kata KDM di Balai Kota Bandung, Rabu (29/7).
Menurut KDM, setelah proses administrasi selesai, pemerintah akan membenahi kawasan Cihampelas agar kembali menjadi pusat industri kreatif, mode, serta destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
"Selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Cihampelas agar kembali seperti dulu menjadi pusat industri kreatif, kemudian pusat berbagai bentuk mode, dan kemudian juga pusat kunjungan warga berbagai daerah, termasuk mancanegara ke sini," ujarnya.
Pembongkaran Teras Cihampelas Dilelang
Terkait rencana pembongkaran Teras Cihampelas, Dedi mengatakan proses tersebut akan dilakukan melalui mekanisme lelang.
"Nanti kita siapkan perangkat administratifnya dan nanti kita akan buatkan lelang. Lelang pembongkaran kan itu ada nilai. Nanti siapa yang paling mahal, ya dia berhak untuk membongkar," katanya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, proses administrasi ditargetkan rampung dalam satu bulan. Setelah itu, proses lelang pembongkaran akan dilakukan.
"Kalau untuk administrasi sebulan ini selesai. Satu bulan selesai lelang segala macam, Oktober sudah bersih. Bismillah," ujar Herman.
KDM menegaskan proses pembongkaran akan dilakukan secara transparan. Pemerintah akan terlebih dahulu menunjuk tim appraisal untuk menentukan nilai aset sebelum proses lelang dilaksanakan.