Pimpinan DPR Minta PP Turunan Aturan Transportasi Online Segera Dipercepat

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Pimpinan DPR menerima audiensi aliansi driver ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pimpinan DPR menerima audiensi aliansi driver ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah segera mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan yang mengatur transportasi online, khususnya ojek online (ojol).

Percepatan penyusunan aturan tersebut dinilai perlu agar ketentuan mengenai transportasi online dapat segera diterapkan dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

Hal itu disampaikan Dasco usai menerima audiensi federasi pengemudi ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

“PP turunan nanti kita akan minta segera dipercepat, tetapi kemudian ini juga kita akan coba sinkronkan di dalam undang-undang, dua undang-undang tersebut supaya tidak saling tumpang tindih,” kata Dasco.

Dasco menjelaskan, DPR juga tengah mengoordinasikan pembahasan dua rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan pengaturan transportasi online. Keduanya adalah RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibahas Komisi V DPR serta RUU tentang Transportasi Online yang dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menurut Dasco, kedua regulasi tersebut perlu disinkronkan agar tidak mengatur hal yang sama secara tumpang tindih.

“Iya, jadi tadi kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi V yang membahas Undang-Undang Jalan Raya dan Baleg yang akan membahas Undang-Undang tentang Transportasi Online,” kata Dasco.

“Nah, kami akan melakukan sinkronisasi dan juga kami akan memberikan pandangan kepada masing-masing komisi tersebut atau AKD tersebut terhadap masukan dari unsur-unsur masyarakat yang terkait. Sehingga kemudian antara undang-undang yang satu dan yang lain tidak ada kemudian tumpang tindih, bahkan undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain itu bisa saling menguatkan untuk kepentingan daripada masyarakat,” sambungnya.

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (11/3). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

Tarif Ojol hingga Regulasi Pengantaran Barang

Dalam audiensi tersebut, Dasco mengatakan para pengemudi ojol menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Salah satunya terkait tarif yang disebut tidak mengalami kenaikan selama empat tahun.

“Ya, yang pertama tadi kami menerima dari federasi yang mewakili driver online baik roda dua maupun roda empat, berbagai aspirasi yang kemudian disampaikan,” tutur Dasco.

“Antara lain tarif yang sudah 4 tahun tidak naik, lalu kemudian pengaturan roda dua dan empat yang terkendala regulasi karena roda empat itu adanya di pemerintah daerah, lalu kemudian barang dan makanan yang diatur di kementerian lain selain Perhubungan yaitu Kementerian Komdigi,” sambungnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Dasco mengatakan DPR telah berkoordinasi dengan kementerian terkait agar para pengemudi online dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

Pimpinan DPR menerima audiensi aliansi driver ojek online di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Pertemuan antara federasi pengemudi online dan kementerian terkait dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan difasilitasi DPR.

“Nah, dari situ kami sudah kemudian berdiskusi, lalu kemudian saya sudah minta kepada kementerian terkait untuk kemudian menerima mereka untuk memberikan masukan-masukan. Dan tadi sudah tersambung, dan minggu depan mereka akan bertemu, akan difasilitasi oleh pihak DPR,” katanya.

Dasco juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membahas persoalan pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan.

“Oh, tadi soal koordinasi masalah tarif barang dan makanan. Karena tarif barang dan makanan itu ternyata diatur bukan di Kementerian Perhubungan, tetapi di Kementerian Komdigi,” pungkasnya.