Pimpinan Komisi I Kecam Houthi Serang Bandara Riyadh: Pastikan Keselamatan WNI
PerbesarWakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah menjamin keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi menyusul serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh.
Ia mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal berangkat umrah akibat insiden tersebut.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta, Selasa (13/10).
Kelompok Houthi dilaporkan melakukan serangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, dan Bandara Internasional King Fahd, Dammam. Serangan terparah terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu.
Serangan tersebut memicu kebakaran hebat. Asap hitam pekat terlihat membubung di sekitar bandara hingga operasionalnya terhenti. Laporan awal menyebutkan 14 orang meninggal dunia dan 309 orang mengalami luka-luka.
Hingga Minggu (11/10) malam waktu Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban. Untuk memastikan keselamatan WNI, KBRI Riyadh melakukan penelusuran melalui sejumlah jalur.
“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujar Sukamta.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” lanjut politikus PKS itu.
KBRI Riyadh juga telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Otoritas Arab Saudi menutup Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10). Penutupan tersebut menyusul rangkaian serangan yang terus dilakukan kelompok Houthi.
Minta layanan konsuler disiapkan
Sukamta mengatakan, Komisi I DPR RI akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta KJRI Jeddah. Pengawasan itu bertujuan memastikan layanan bagi WNI yang terdampak insiden di Riyadh tetap berjalan dengan baik.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelas Sukamta.
Sukamta juga meminta pemerintah menetapkan indikator yang dapat dievaluasi. Indikator tersebut mencakup kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah, PMI, dan WNI lainnya di Arab Saudi, serta akses terhadap layanan dan penyelesaian pengaduan.
“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” sebutnya.
KBRI Riyadh meminta WNI yang memiliki rencana penerbangan untuk memeriksa dan mengkonfirmasi jadwal langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara. Jemaah umrah juga diimbau mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pihak bandara, dan maskapai.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.
Sejumlah calon jemaah umrah dilaporkan batal berangkat akibat penutupan Bandara Riyadh. Di antaranya, calon jemaah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10).
Menurut Sukamta, gangguan keamanan akibat serangan di bandara menunjukkan bahwa perjalanan ibadah lintas negara juga membutuhkan kesiapsiagaan menghadapi risiko di luar kendali jemaah.
“Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” paparnya.
Sukamta juga meminta pemerintah menyiapkan skenario jika gangguan berlangsung lebih lama, termasuk dukungan bagi jemaah yang tertahan, kelompok rentan, lansia, dan orang dengan kebutuhan kesehatan khusus.
“Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambah legislator dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Sukamta mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak, sesuai imbauan KBRI.
“Dan apabila membutuhkan bantuan atau fasilitas tertentu, segera hubungi perwakilan otoritas Indonesia terdekat. Terus waspada dan selalu utamakan keselamatan diri,” tutup Sukamta.