Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Naik, BMKG Ungkap Alat-Data yang Dibutuhkan
PerbesarPresiden Prabowo Subianto meminta alokasi anggaran untuk mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Menanggapi hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap sejumlah kebutuhan anggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan peringatan dini bencana.
Sekretaris Utama (Sestama) BMKG Guswanto mengatakan, BMKG memiliki tugas dalam deteksi dini dan sistem peringatan dini. Karena itu, salah satu kebutuhan utama BMKG adalah memastikan peralatan operasional utama tetap layak dan valid digunakan.
“Kalau dari BMKG sendiri itu kan bencana secara nasional ya. Namun kita kan BMKG sendiri bekerja dalam bidang deteksi dini, sistem peringatan dini. Kalau dari sisi sistem peringatan dini yang banyak difokuskan adalah bagaimana kita memperkuat peralatan alat operasional utama kita itu tetap valid tetap layak untuk operasional. Itu yang pertama,” kata Guswanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Selain penguatan dan pemeliharaan peralatan, BMKG membutuhkan anggaran untuk edukasi publik. Guswanto mengatakan edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai program sekolah lapang yang disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan masyarakat.
“Yang kedua juga kita membutuhkan penganggaran di dalam edukasi publik yang kita menggunakan sekolah lapang iklim, sekolah lapang bencana, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang meteorologi penerbangan dan sekolah lapang barangkali ada satu lagi yang gempa, gempa bumi dan tsunami. Itu kita lakukan,” ujarnya.
Menurut Guswanto, BMKG juga membutuhkan dukungan anggaran untuk sosialisasi dan diseminasi informasi. Hal ini dinilai penting agar informasi mengenai cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami dapat diterima masyarakat dengan cepat.
Butuh Bandwidth Besar untuk Diseminasi Informasi
Guswanto menjelaskan, kebutuhan anggaran BMKG juga berkaitan dengan infrastruktur komunikasi data. Ia menyebut proses diseminasi informasi BMKG membutuhkan bandwidth yang cukup besar.
“Perlu dipahami juga dalam hal diseminasi informasi BMKG ini cukup memakan banyak bandwidth. Kita juga sudah bekerja sama dengan BRI, menggunakan bantuan BRI-sat, ya, kemudian kita juga menggunakan dalam diseminasi informasi itu tidak hanya informasinya, tapi kita juga menggunakan komunikasi data,” tuturnya.
Menurutnya, kebutuhan bandwidth tersebut dapat mencapai kapasitas yang sangat besar. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kebutuhan komunikasi data BMKG dapat mencapai hingga 1 gigabit.
“Satu hari bisa berapa Giga itu untuk komunikasi saja bandwidth-nya? Sampai 1 Giga satu hari itu, satu detik bahkan kadang-kadang. Ya itu yang cukup besar yang dibutuhkan, jadi anggaran sistem peringatan ini, anggaran pemeliharaan peralatan, anggaran edukasi, anggaran untuk sosialisasi dan ini itu dibutuhkan,” jelas Guswanto.
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan
Guswanto juga menanggapi kemungkinan adanya alat BMKG yang rusak atau sulit diganti dan dipelihara akibat efisiensi anggaran. Ia mengatakan BMKG memandang kondisi tersebut sebagai tantangan, tetapi tetap memastikan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan data memenuhi standar kelayakan.
“Jadi gini, untuk menghadapi masalah efisiensi anggaran kami itu kami anggap itu sebagai tantangan, ya. Sebagai tantangan. Yang penting itu adalah alat BMKG itu valid, ya, layak operasi dan dikalibrasi setiap saat. Itu yang penting. Data yang keluar maka itu akan valid. Nah kalau data valid maka untuk prakiraan itu bagus, ya, artinya hasilnya nanti juga baik,” kata Guswanto.
Ia menjelaskan BMKG menerapkan dua lapis pemeliharaan peralatan, yakni pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif.
“Nah kita juga melihat bahwa dari ditanyakan tadi tentang sulit enggak sih? Kita memiliki dua lapis maintenance. Satu preventive maintenance, satu corrective maintenance,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, BMKG melihat jenis dan karakteristik setiap alat. Sebab, dampak kerusakan satu alat dengan alat lainnya tidak selalu sama.
“Preventive maintenance itu kita berusaha mana sih yang alat-alat yang bekerja dengan jaringan? Ada yang alat-alat bekerja dengan single. Seperti seismograf itu bekerja dengan jaringan. Kalau satu Jawa Barat ada 100 mati satu mungkin masih oke. Tapi kalau radar, itu jangkauannya misalkan 250 km. Kalau radar yang mati ya habis sudah. Maka itu enggak bisa. Jadi ada alat-alat kan gitu,” jelas Guswanto.
Karena keterbatasan anggaran, BMKG menerapkan strategi shifting dalam pemeliharaan peralatan. Artinya, prioritas pemeliharaan dapat bergantian dari satu alat atau lokasi ke alat atau lokasi lainnya.
“Kita melakukan strategi shifting. Hari tahun ini, ini yang dipelihara tahun besok yang ini. Sampai seperti itu,” katanya.
“Yang penting adalah kami melakukan layanan 24 jam per tujuh. Itu, dan akurasi kami memiliki minimal, minimal standar akurasi,” sambung dia.
Standar Akurasi hingga Golden Time Tsunami
Guswanto mengatakan, BMKG memiliki standar minimum akurasi untuk masing-masing layanan. Untuk informasi meteorologi kepada publik, misalnya, tingkat akurasi tidak boleh berada di bawah 90 persen.
“Kalau di meteorologi misalkan publik tidak boleh kurang dari 90. Kalau di penerbangan harus 100 persen,” katanya.
Ia menekankan tingkat akurasi tersebut penting karena informasi BMKG berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Khususnya dalam penerbangan, kesalahan informasi cuaca dapat memengaruhi keputusan keselamatan penerbangan.
“Kalau akurasinya rendah kan baca alat. Kalau alatnya salah yo orang kan takut naik pesawat terbang,” ujar Guswanto.
Sementara dalam bidang geofisika, BMKG memiliki batas waktu tertentu untuk menyampaikan informasi peringatan dini. Salah satunya terkait tsunami yang memiliki golden time kurang dari tiga menit.
“Jadi ada minimum akurasi yang dimiliki, seperti di geofisika kan punya golden time. Untuk tsunami itu kurang dari 3 menit. Ya udah harus terinformasi. Kalau kita molor sampai 5 menit, wah nggak ada gunanya itu. Jadi peringatan dininya sudah terlambat,” pungkasnya.
Prabowo Minta Anggaran Mitigasi Ditambah
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan permintaan penambahan anggaran tersebut saat memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan sejumlah bencana di Indonesia secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9).
Menurutnya, kondisi Indonesia yang berada di dalam lingkaran api membuat pemerintah harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan bencana.
“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the Ring of Fire. Jadi, ini membawa kita untuk harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo.
Prabowo mengapresiasi seluruh unsur yang telah bekerja dalam penanganan bencana. Meski demikian, ia meminta setiap kendala maupun keterlambatan yang masih terjadi dicatat sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipatif pemerintah.
“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” katanya.