Sahroni: Kalau PDIP Gentle, ya Harus Beroposisi Total

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespon soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah. Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.
"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (19/6).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, jika PDIP ingin di luar pemerintah, maka harus oposisi secara tegas.
"Nah, kita pengin berharap PDIP melakukan oposisi secara total," kata Sahroni.
Lebih jauh, Sahroni meminta jangan sampai sikap PDIP abu-abu.
"Jangan anggap jadi mainan seolah-olah mendukung, tapi pada saat posisi pemerintah lagi susah, dia libas pemerintah gitu," kata Sahroni.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai posisi politik PDIP terhadap pemerintahan masih belum tegas. Ia meminta partai berlambang banteng itu memperjelas sikap politiknya.
"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6).
Merespons pernyataan tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan bahwa posisi politik partainya telah diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), yakni sebagai partai penyeimbang.
"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).
Menurut Said, sikap sebagai partai penyeimbang telah ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam menjalankan peran tersebut, PDIP akan bersikap objektif dan proporsional terhadap setiap kebijakan pemerintah.
"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.
