Mengkaji Dampak Penghapusan Ujian Nasional

Lembar Jawaban Ujian Nasional (UN). Sumber : Abdullah Fadllan Harist

Hampir tiga tahun setelah diterapkannya Kurikulum Merdeka, kebijakan tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Salah satu aspek yang paling disoroti dalam program ini adalah penghapusan Ujian Nasional (UN). Keputusan ini memunculkan pro dan kontra, dengan dampak yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Pada dasarnya, kebijakan penghapusan UN dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa ujian nasional memberikan tekanan akademis yang berlebihan kepada siswa. Nadim Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, menyatakan bahwa UN terlalu fokus pada ujian sebagai ukuran keberhasilan siswa, yang cenderung mendorong pembelajaran lebih berfokus pada hafalan materi ketimbang pada pengembangan kompetensi siswa.

Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan UN justru berdampak negatif, di antaranya dengan menurunnya motivasi dan semangat belajar siswa. Tanpa adanya ujian nasional sebagai tolok ukur, banyak siswa yang kehilangan tujuan yang jelas dalam proses belajar mereka. Selain itu, kebijakan yang menyatakan bahwa tidak ada lagi siswa yang bisa "tinggal kelas" turut mengurangi kesadaran siswa akan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam pendidikan.

Pro dan Kontra Penghapusan Ujian Nasional

Banyak pakar pendidikan yang turut memberikan pandangannya mengenai kebijakan ini. Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, misalnya, berpendapat bahwa ujian nasional perlu diterapkan kembali. Menurutnya, UN memiliki peran penting dalam memberikan motivasi bagi siswa dan sebagai alat ukur standar pendidikan di Indonesia. Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus lebih komprehensif dalam mengevaluasi dampak kebijakan ini.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Martadi, seorang pengamat pendidikan. Ia berpendapat bahwa jika UN kembali diterapkan, soal-soalnya seharusnya tidak hanya menguji pengetahuan umum, tetapi juga berfokus pada pengembangan higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Martadi juga menegaskan bahwa ujian nasional tidak seharusnya menjadi satu-satunya penentu kelulusan, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang lebih holistik.

Dari berbagai tanggapan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan ujian nasional perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, video-video yang viral yang menunjukkan siswa SMA yang tidak bisa membaca atau berhitung menjadi bukti nyata bahwa beberapa siswa telah kehilangan makna dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kualitas pendidikan yang seharusnya diperbaiki.

Momen yang Tepat untuk Mengkaji Ulang Kebijakan

Dengan kepemimpinan baru dan pemerintah yang baru, saat ini adalah momen yang tepat untuk mengkaji ulang kebijakan terkait penghapusan ujian nasional. Dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045, penting bagi kita untuk memiliki kebijakan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, disiplin, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah harus benar-benar fokus dalam menangani masalah ini agar dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih unggul dalam berbagai bidang.

Sebagai negara yang ingin terus maju, pendidikan menjadi faktor kunci dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan yang bijak dan komprehensif akan memastikan bahwa Indonesia dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga siap menghadapi dunia yang semakin kompleks.

Abdullah Fadllan Harist, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang.