Hakikat Asas Legalitas: Tinjauan Hukum Menurut KUHP

Sumber: https://pixabay.com/id/photos/kantor-keadilan-hukum-konsultasi-4249388/

Dalam Hukum dapat dikatakan dasar dari segala dasar hukum adalah terkait asas legalitas,yang di mana terkait asas tersebut pada dasarnya mengatur terkait perbuatan seseorang yang tidak dihukum karena terkait tindak pidana yang dilakukan belum diatur dalam ketentuan peraturan Undang-Undang.

Terkait asas legalitas dalam bentuk adagium berbunyi "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali", yang di mana jika mengacu pada hukum Indonesia hal tersebut dimuat pada pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika kita memahami dan mendalami pasal tersebut pada dasarnya suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat dimaafkan jika hal tersebut belum dimuat dalam peraturan Undang-Undang.

Tetapi pada dasarnya dalam hukum Indonesia walaupun tidak diatur dalam KUHP secara jelas, terdapat Undang-Undang Khusus yang mengatur tindak pidana tersebut sesuai dengan asas "Lex specialis derogat legi generali", yang di mana hal tersebut dimaksudkan kepada Undang-undang yang yang secara khusus mengesampingkan yang umum.

Sebagai contoh, dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat terkait tindak pidana Narkotika yang di mana secara logika hal tersebut sesuai asas legalitas tidak dapat dikenakan perbuatan atas tindakan tersebut,tetapi secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur ancaman pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kesimpulan

Dari Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa asas legalitas bukan hanya dalam lingkup aturan KUHP saja tetapi kita juga harus melihat ketentuan Undang-undang lainnya.

Sesuai dengan asas "Lex specialis derogat legi generali", maka asas legalitas tidak berlaku terhadap tindak pidana tersebut jika sudah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana tersebut.