Pendidikan Mahal, Masa Depan Terbatas? Membahas Ketimpangan Akses Pendidikan

Mahasiswa Universitas Pamulang, prodi pendidikan ekonomi
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Fadliatuzzahra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pendidikan sering disebut sebagai jalan untuk memperbaiki kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, ada satu persoalan yang tidak bisa diabaikan: apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan? Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, melanjutkan sekolah atau kuliah bukan sekadar persoalan kemauan, tetapi juga kemampuan membiayai kebutuhan pendidikan.
Biaya pendidikan tidak berhenti pada uang sekolah atau uang kuliah. Ada biaya transportasi, buku, seragam, internet, dan kebutuhan belajar lainnya. Pengeluaran tersebut mungkin terasa ringan bagi sebagian keluarga, tetapi bisa menjadi beban bagi keluarga yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi tertentu, anak bahkan harus mempertimbangkan keinginan melanjutkan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi keluarganya.
Persoalan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak cukup diukur dari tersedianya sekolah. Pemerintah memang mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) Kemendikdasmen, anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp724,20 triliun atau 20 persen dari total APBN. Pada tahun yang sama, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau sekitar 36,83 persen dari total peserta didik. Data tersebut memperlihatkan adanya dukungan pembiayaan pendidikan, tetapi besarnya anggaran tetap perlu diikuti dengan pemerataan manfaat dan ketepatan sasaran bantuan.
Tantangan keberlanjutan pendidikan juga masih terlihat dari data Kemendikdasmen. Berdasarkan data verifikasi November 2025, tercatat 32.849 peserta didik putus sekolah di jenjang SD, 10.088 di SMP, 6.273 di SMA, dan 8.807 di SMK. Angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa biaya merupakan penyebab seluruh kasus putus sekolah. Namun, data itu menjadi pengingat bahwa upaya menjaga peserta didik agar tetap bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya masih perlu diperkuat.
Dalam ekonomi pendidikan, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang. Gary Becker melalui teori modal manusia (human capital) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Pendidikan karena itu berpotensi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, manfaat tersebut sulit diperoleh secara optimal apabila seseorang tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengakses pendidikan sejak awal.
Ketimpangan kesempatan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak dari keluarga yang lebih mampu mungkin memiliki akses lebih luas terhadap fasilitas belajar, kursus, dan teknologi pendukung. Sementara itu, anak dari keluarga berpenghasilan rendah bisa menghadapi keterbatasan sarana atau harus membagi waktu untuk membantu keluarga. Perbedaan kondisi tersebut dapat memengaruhi proses belajar dan pilihan pendidikan yang tersedia bagi mereka. Pada akhirnya, ketimpangan akses pendidikan berpotensi ikut mempertahankan kesenjangan ekonomi.
Karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal yang juga penting adalah apakah bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang membutuhkan, apakah fasilitas belajar tersedia secara merata, dan apakah siswa dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa terbebani persoalan biaya. Pemerintah perlu memperkuat evaluasi bantuan pendidikan, sedangkan sekolah dapat membantu mengidentifikasi peserta didik yang berisiko terkendala secara ekonomi.
Pendidikan seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki masa depan, bukan kesempatan yang hanya mudah dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih baik. Cita-cita dan potensi seorang anak tidak semestinya terhambat oleh kondisi ekonomi keluarganya. Sebab, ketika akses pendidikan semakin merata, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan hidup yang lebih baik.
