Ayam, Anak Bangsa dan Rencana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Anak-anak disebuah sekolah menerima susu MBG (istimewa)

Jakarta, 11 November 2025

Beberapa waktu lalu, saya membaca rencana besar pemerintah, pembangunan peternakan ayam secara masif di seluruh Indonesia, dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun. Rencana ini bukan proyek biasa , ia adalah bagian dari upaya negara mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada Januari 2026.

Bagi saya, ini langkah strategis sekaligus visioner. Program MBG adalah manifestasi dari kepedulian negara terhadap generasi masa depan: anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga masyarakat rentan yang membutuhkan gizi cukup.

Namun di balik visi mulia itu, ada pekerjaan besar yang menanti, pekerjaan yang tidak hanya soal membangun peternakan, tetapi juga soal membangun sistem ekonomi rakyat.

Lonjakan Permintaan dan Tantangan Ketersediaan

Program MBG akan menciptakan lonjakan permintaan bahan pangan dalam skala nasional. Pemerintah memperkirakan kebutuhan tahunannya mencapai 1,1 juta ton ayam pedaging dan 700 ribu ton telur. Angka itu bukan kecil, ini akan menjadi gelombang permintaan baru dalam rantai pasok pangan nasional.

Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berencana menggelontorkan dana Rp20 triliun untuk membangun sentra peternakan modern di berbagai daerah. Langkah ini penting, tapi saya percaya, cara melaksanakannya jauh lebih penting.

Apakah pemerintah akan mengelola sendiri proyek ini?atau akan membukakan ruang bagi koperasi dan UMKM untuk ikut menjadi tulang punggung produksi?

Koperasi dan UMKM Harus di Garis Depan

Saya meyakini, proyek sebesar ini tidak seharusnya dikerjakan langsung oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya melibatkan koperasi dan sektor swasta, khususnya UMKM, agar dampak ekonominya benar-benar terasa di lapisan bawah masyarakat.

Pemerintah cukup berperan sebagai off-taker, pembeli hasil produksi ayam dan telur dari para peternak rakyat. Dengan begitu, negara memastikan pasokan pangan tetap stabil, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan produksinya.

Kalau pemerintah menjadi pembeli hasil produksi, sementara koperasi dan UMKM yang mengelola, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Ini juga sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi yang diusung Presiden Prabowo.

Model seperti ini bukan hanya efisien, tapi juga adil. Ia memperluas kepemilikan ekonomi rakyat, sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional dari bawah.

Mengawal Anggaran, Menghindari Korupsi

Rp20 triliun adalah angka besar. Dan di negeri kita, setiap angka besar selalu berisiko bocor jika tidak diawasi dengan serius. Karena itu, saya menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat guna dan transparan.

Jangan sampai dana untuk memberi makan anak-anak bangsa justru menjadi ladang korupsi baru bagi oknum tak bertanggung jawab. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah tersalurkan pada infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan peternak, bukan pada laporan fiktif atau proyek kertas.

Proyek Rakyat, Bukan Proyek Elite

Ada hal lain yang juga perlu digarisbawahi, mitra pelaksana proyek. Pemerintah harus berhati-hati agar proyek ini tidak dikuasai segelintir korporasi besar atau kelompok elite bisnis yang selama ini sudah kenyang dengan proyek negara.

Yang perlu diangkat adalah pelaku usaha kecil dan menengah, mereka yang tersebar di desa-desa, yang memiliki lahan, tenaga, dan semangat untuk memproduksi. Keterlibatan UMKM bukan hanya soal keadilan ekonomi, tapi juga soal ketahanan pangan nasional yang sesungguhnya.

Karena peternakan yang dikelola rakyat bukan hanya menghasilkan ayam dan telur, tapi juga menghidupkan ekonomi desa, membuka lapangan kerja, dan menjaga perputaran uang di daerah.

Program ini memiliki potensi ganda, menyediakan bahan pangan bergizi bagi anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Karena itu, desain implementasinya harus pro-UMKM dan koperasi.

Momentum Kolaborasi Nasional

Menariknya, Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) juga ikut mendukung program ini. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ketika itu, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan kodim-kodim di seluruh Indonesia untuk mulai beternak ayam petelur dan menanam tanaman pangan di lahan milik TNI.

Dukungan ini menunjukkan bahwa MBG bukan hanya program gizi, tapi sebuah gerakan nasional. Sebuah orkestrasi besar yang melibatkan pemerintah, lembaga, dan masyarakat sipil.

Namun, seperti orkestra mana pun, keindahannya tergantung pada harmoni. Jika semua memainkan nada masing-masing tanpa arah bersama, suara yang lahir bukanlah simfoni, melainkan kebisingan.

MBG sebagai Gerakan Ekonomi Baru

Saat ini, menurut Kementerian Kesehatan, baru sebagian kecil dari 14 ribu dapur MBG di Indonesia yang memenuhi standar higiene dan sanitasi. Artinya, masih banyak ruang untuk perbaikan, bukan hanya dalam aspek infrastruktur, tapi juga tata kelola.

Target pemerintah untuk menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026 adalah ambisi besar yang harus disertai kesiapan besar pula. Dan di titik ini, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan.

Saya percaya, MBG bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat, jika dikelola dengan benar. Dari ayam dan telur, kita bisa membangun kemandirian pangan. Dari dapur-dapur sekolah, kita bisa membangun rantai ekonomi baru yang berpihak kepada rakyat kecil.

Dan dari program bergizi, kita bisa menumbuhkan bangsa yang tidak hanya sehat tubuhnya tapi juga kuat ekonominya.