Penyadapan Ilegal Ujian Bagi Prinsip Seribu Kawan dan Satu Musuh

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026 untuk meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (BPMI Setpres).

Ada satu prinsip yang kerap dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, "seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak". Prinsip itu menggambarkan pentingnya membangun persahabatan, memperluas kerja sama, dan menghindari permusuhan yang tidak perlu.

Dalam politik, diplomasi, maupun hubungan antarnegara, kemampuan merangkul sebanyak mungkin pihak tentu merupakan kekuatan. Namun, ada satu hal yang harus dibedakan secara tegas, membangun seribu kawan bukan berarti membiarkan satu pelanggaran hukum. Menjaga hubungan baik bukan berarti menutup mata terhadap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan negara. Dan memaafkan seseorang sebagai manusia tidak sama dengan membebaskannya dari pertanggungjawaban hukum.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi ujian penting bagi prinsip tersebut. Persoalan ini tidak lagi semata-mata menyangkut privasi atau kepentingan pribadi seorang presiden. Ketika penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, terlebih jika menyasar kepala negara, persoalannya telah memasuki wilayah yang jauh lebih besar, yakni keamanan komunikasi pemerintahan, integritas institusi negara, dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Ini Bukan Lagi Soal Pribadi Prabowo

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Menurut keterangan penyidik, dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah. Nomor-nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi sebagaimana mestinya.

Perkembangan ini patut mendapat perhatian serius, bukan hanya karena salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran adalah Presiden Republik Indonesia, tetapi juga karena penyadapan ilegal disebut turut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Artinya, perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada hubungan antara seorang presiden dan pihak yang diduga menyadapnya.

Presiden bukan sekadar individu yang kebetulan menduduki jabatan tertinggi pemerintahan. Ia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan mandat konstitusional dan memimpin penyelenggaraan negara. Komunikasi, agenda, dan informasi strategis yang berada dalam lingkup tugasnya dapat berkaitan langsung dengan kepentingan hampir 300 juta penduduk Indonesia. Karena itu, penyadapan ilegal terhadap kepala negara tidak patut direduksi menjadi persoalan pribadi Prabowo. Yang dipertaruhkan adalah keamanan institusi kepresidenan dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Bayangkan jika informasi mengenai agenda strategis negara, pembicaraan diplomatik, keputusan pertahanan, atau komunikasi penting pemerintahan dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dampaknya tidak berhenti pada seorang Presiden. Konsekuensinya dapat menjalar ke hubungan luar negeri, keamanan nasional, stabilitas politik, bahkan kepentingan masyarakat luas.Inilah mengapa perkara tersebut harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan bukti.

Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur, atau tindakan melawan hukum, maka pertanggungjawaban harus ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.Tidak boleh ada pengecualian hanya karena seseorang pernah memiliki jabatan tinggi, kedekatan dengan kekuasaan, atau jasa besar kepada negara.

Seribu Kawan Bukan Seribu Kekebalan Hukum

Prinsip Seribu Kawan Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak adalah prinsip untuk membangun hubungan, bukan memberikan kekebalan. Seorang pemimpin memang perlu memiliki banyak kawan. Ia perlu merangkul orang-orang yang berbeda pandangan, membuka ruang dialog, dan menghindari konflik yang tidak produktif. Namun, ada batas yang tidak boleh dilampaui, yakni kepentingan negara dan supremasi hukum.

Persahabatan tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap pelanggaran hukum. Loyalitas tidak boleh menjadi alasan untuk menutup penyimpangan. Apalagi jika dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan keamanan negara dan integritas lembaga pemerintahan. Justru di sinilah makna kepemimpinan diuji. Apakah seorang pemimpin mampu membedakan urusan personal dengan tanggung jawab konstitusionalnya? Apakah ia mampu bersikap tegas ketika pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah orang yang pernah bekerja bersamanya, memiliki kedekatan dengannya, atau bahkan pernah berjasa dalam perjalanan politiknya?

Pertanyaan itu penting karena negara tidak boleh dijalankan berdasarkan hubungan pertemanan. Presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum bekerja tanpa diskriminasi. Tentu, ketegasan tidak berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah, mengintervensi proses peradilan, atau menentukan kesalahan seseorang sebelum pengadilan membuktikannya. Justru proses hukum yang objektif dan independen harus menjadi fondasi dari ketegasan tersebut.

Namun, jika pelanggaran terbukti, tidak semestinya ada ruang untuk menghapus konsekuensi hukum hanya karena pelakunya pernah menjadi kawan.

Jasmerah Sukarno dan Kartosuwiryo

Sejarah Indonesia menyimpan satu kisah yang relevan untuk direnungkan. Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, pernah berada dalam hubungan dekat dengan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Keduanya pernah berada dalam lingkungan pondokan HOS Tjokroaminoto di Surabaya dan kemudian menempuh jalan politik yang berbeda. Dalam kisah yang dituturkan Sukarno kepada Cindy Adams, ia mengenang Kartosuwiryo sebagai kawan baik yang pernah hidup bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama pada masa muda mereka.

Namun, sejarah kemudian membawa keduanya ke posisi yang berseberangan. Kartosuwiryo memimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang memberontak terhadap Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 1949. Setelah ditangkap pada 1962 dan melalui proses peradilan, ia dijatuhi hukuman mati. Sukarno kemudian menandatangani keputusan pelaksanaan hukuman tersebut. Kartosuwiryo dieksekusi pada 5 September 1962.

Kisah ini bukan untuk menyamakan setiap perkara penyadapan dengan pemberontakan bersenjata, apalagi untuk menyimpulkan bahwa dugaan dalam perkara saat ini merupakan tindak pidana makar.

Perbandingan sejarah ini memiliki pesan yang berbeda dan lebih mendasar. Hubungan pribadi tidak boleh mengalahkan tanggung jawab seorang kepala negara terhadap hukum dan Republik. Sukarno menghadapi keputusan yang sangat berat ketika harus menandatangani keputusan hukuman terhadap orang yang pernah menjadi kawannya. Namun, pada akhirnya, ia menjalankan tanggung jawab kenegaraan berdasarkan putusan hukum yang berlaku saat itu.

Ada pelajaran penting dari peristiwa tersebut. Seorang pemimpin tidak boleh membiarkan ikatan personal mengaburkan kewajibannya terhadap negara. Tentu, konteks hukum, jenis perbuatan, dan sistem peradilan pada masa Sukarno berbeda dengan Indonesia hari ini. Karena itu, yang relevan untuk ditarik bukanlah bentuk hukumannya, melainkan prinsip bahwa kedekatan personal tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum.

Jasa Besar Tidak Menghapus Kesalahan

Dalam kehidupan bernegara, seseorang mungkin pernah memberikan kontribusi besar. Ia mungkin pernah menduduki jabatan strategis, berjasa dalam perjalanan pemerintahan, membantu memenangkan pertarungan politik, atau menjadi bagian penting dari sebuah institusi. Semua jasa tersebut dapat dicatat dan dihargai. Namun, penghargaan atas jasa masa lalu tidak boleh berubah menjadi pengampunan otomatis atas pelanggaran hukum pada masa kini.

Negara tidak boleh memiliki dua standar, satu standar bagi orang biasa dan standar lain bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Jika seorang warga biasa melakukan penyadapan ilegal, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seorang pejabat melakukan hal yang sama, ia pun harus menghadapi proses hukum.

Jika seseorang pernah menjadi pejabat tertinggi di institusinya, status tersebut tidak seharusnya menjadi tameng. Bahkan, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya. Kekuasaan memberikan kewenangan, tetapi sekaligus menuntut akuntabilitas. Tidak ada jabatan yang berada di atas hukum. Tidak ada persahabatan yang dapat membatalkan kewajiban hukum. Dan tidak ada jasa masa lalu yang secara otomatis menghapus kesalahan yang terbukti dilakukan.Inilah prinsip negara hukum yang sesungguhnya.

Kompromi Personal jangan Mengalahkan Kepentingan Nasional

Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa prinsip persahabatan yang selama ini ia gaungkan tidak bertentangan dengan ketegasan dalam menjaga negara. Seribu kawan memang terlalu sedikit. Namun, mempertahankan seribu kawan dengan mengorbankan prinsip hukum justru dapat menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Seorang Presiden boleh memaafkan secara pribadi. Ia boleh memilih tidak menyimpan dendam. Ia bahkan boleh tetap menghormati orang-orang yang pernah berjasa dalam perjalanan hidup dan karier politiknya.

Tetapi, pengampunan pribadi tidak boleh menjadi pengganti proses hukum.Jika dugaan penyadapan ilegal terbukti, proses hukum harus berjalan sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan kesalahannya. Tidak boleh ada perlindungan berdasarkan kedekatan, jabatan, senioritas, atau jasa masa lalu.

Sebaliknya, apabila bukti tidak cukup, hukum juga harus memberikan perlindungan kepada pihak yang dituduh. Itulah makna keadilan. Tidak menghukum orang yang belum terbukti bersalah, tetapi juga tidak melindungi orang yang terbukti melanggar hukum. Presiden tidak perlu membuktikan ketegasannya dengan kemarahan atau tindakan di luar kewenangan.

Ketegasan justru terlihat ketika ia membiarkan institusi penegak hukum bekerja secara independen, memastikan tidak ada intervensi, dan menghormati hasil proses peradilan. Sebab, negara yang kuat bukan negara yang pemimpinnya bebas dari kritik atau ancaman, melainkan negara yang institusinya mampu melindungi hukum dan kepentingan publik, siapa pun orang yang terlibat di dalamnya.

Pada Akhirnya, Ini Tentang Republik

Ada perbedaan mendasar antara menyerang seorang Presiden sebagai pribadi dan melakukan tindakan ilegal terhadap Kepala Negara dalam kapasitasnya sebagai pemegang mandat konstitusional. Kritik terhadap Presiden adalah bagian dari demokrasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Bahkan, seorang Presiden harus terbuka terhadap kritik paling keras sekalipun.

Namun, kritik tidak boleh dicampuradukkan dengan tindakan melawan hukum. Demokrasi tidak memberikan izin kepada siapa pun untuk menyalahgunakan kewenangan, mengakses informasi secara ilegal, atau merusak mekanisme keamanan negara. Karena itu, perkara ini tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan pertemanan, kompromi politik, ataupun kesepakatan di balik pintu tertutup.

Ia harus diselesaikan melalui hukum. Prabowo perlu memastikan bahwa prinsip "Seribu Kawan Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak" tidak disalahartikan sebagai kewajiban untuk selalu mengampuni. Membangun persahabatan adalah pilihan politik dan kemanusiaan. Menegakkan hukum adalah kewajiban negara.

Pada akhirnya, yang harus dilindungi bukanlah perasaan seorang Presiden, bukan pula kehormatan kelompok tertentu, yang harus dilindungi adalah Republik Indonesia. Hampir 300 juta penduduk negeri ini berhak mendapatkan jaminan bahwa negara tidak akan tunduk pada penyalahgunaan kekuasaan. Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Tetapi satu pelanggaran hukum yang dibiarkan dapat menjadi preseden bagi ribuan pelanggaran berikutnya.