Surat Terbuka Rakyat Indonesia untuk Presiden Prabowo
Founder Anagata Nusantara Institute/Pemerhati Kebijakan Publik/Magister Sosial
·waktu baca 18 menit
Tulisan dari Fadly Zikry tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJakarta, 9 Oktober 2025
Pak Presiden yang terhormat,
Perkenankan saya, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang Bapak pimpin, menyampaikan sepenggal catatan, harapan, sekaligus kegelisahan. Surat ini lahir dari rasa hormat atas perjuangan panjang Bapak dalam dunia politik, sekaligus dari kecintaan kami pada negeri ini yang Bapak janjikan akan Bapak bangun, bersihkan, luruskan, dan sejahterakan.
Saya menulis surat ini bukan karena ingin menggurui, apalagi mencela. Tapi karena saya percaya, pemimpin sejati akan mendengar bukan hanya dari para Menteri, bukan hanya dari para ahli, tapi juga dari rakyat kecil yang suaranya pelan namun jujur.
Seperti pernyataan Panglima Besar Jenderal Sudirman:
“Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa”
Pernyataan ini bukan sekadar kutipan, apabila semua diam tidak menyampaikan kejujuran yang tulus, maka kita akan berjalan tanpa arah. Juga menjadi harapan besar agar negeri ini terus dipimpin oleh yang berani berdiri demi kebaikan rakyat dan masa depan bangsa.
Satu tahun sudah perjalanan pemerintahan Bapak. Seperti menapaki jalur terjal di pagi hari, kita baru saja melewati tanjakan pertama.
Sebagai rakyat, saya terbiasa mengamati dengan kepala dingin dan jarak yang sehat dari hiruk-pikuk kekuasaan. Tapi dalam satu tahun terakhir ini, saya menyadari bahwa pemerintahan Bapak bukan sekadar tumpukan kebijakan, melainkan sebuah cerita besar yang sedang ditulis bersama oleh istana, oleh rakyat dan oleh sejarah.
Izinkan saya memulai surat ini bukan dengan angka, data, atau opini, melainkan dengan sebuah perjalanan perjalanan Bapak, yang telah kami ikuti, amati, selama lebih dari dua dekade.
Saya masih ingat saat Bapak pertama kali terjun ke dunia politik dan membangun sebuah partai yang kini menjadi partai pemenang Pemilu. Kala itu, banyak yang mencibir, menertawakan, meremehkan, bahkan menuduh. Tapi waktu membuktikan, Bapak tak menyerah. Tiga kali Bapak bertarung dan kalah dalam Pemilu Presiden. Tapi tidak pernah benar-benar tumbang.
Justru dari situlah, rakyat melihat sebuah keteguhan dan tekad seorang pendekar, bahwa kekalahan bukan akhir, melainkan keteguhan sebuah itikad untuk mengabdi kepada rakyat. Ketika akhirnya rakyat memberikan mandat kepada Bapak pada Pilpres 2024, kami percaya bahwa yang terpilih adalah seorang negarawan yang matang oleh waktu, luka, dan penempaan yang panjang.
Dalam buku Paradoks Indonesia, sebuah refleksi jujur Bapak tentang negeri kita yang kaya, namun sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Bapak menulis tentang kesenjangan, ketimpangan, dan penguasaan ekonomi oleh segelintir elit. Dalam buku itu, Bapak menawarkan cita-cita besar: ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, dan pemerintahan yang berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Bahwa ekonomi kerakyatan akan menjadi arus utama. Bahwa keadilan sosial bukan hanya jargon, tapi janji yang akan Bapak realisasikan. Buku itu menjadi harapan, menjadi alasan mengapa rakyat memilih Bapak.
Kini satu tahun kepemimpinan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, satu tahun telah berlalu sejak Bapak dilantik. Dan dalam satu tahun itu pula, kami mulai menyimpan kegelisahan yang tak bisa lagi kami pendam.
Pak Presiden,
Saya adalah satu dari jutaan rakyat kecil yang ingin percaya penuh kepada pemimpinnya. Tapi dalam satu tahun ini, terlalu banyak hal yang membuat kami bertanya-tanya, “Apakah suara kami masih didengar? Apakah kami masih ada di dalam hati pemimpin kami?”
20 Oktober 2024, kami menyaksikan Bapak dilantik sebagai Presiden. Ada yang gembira, ada yang khawatir, ada juga yang biasa saja. Tapi bagi kami yang esok belum tahu apakah kami masih bisa makan, harapan kami sederhana, semoga hidup kami bisa sedikit lebih baik, dan masa depan anak-anak kami lebih jelas.
Hari ini (9 Oktober 2025), setahun telah lewat. Di televisi, saya lihat pidato Bapak panjang, penuh angka, penuh janji, penuh pencapaian. Ekonomi tumbuh 5%, inflasi rendah, IHSG tinggi, kemiskinan turun. Semua itu terdengar hebat. Tapi izinkan saya bertanya, apa arti angka-angka itu bagi kami yang hidup dari warung kecil, kerja serabutan, makan dengan seadanya bahkan tidak makan, entah sampai kapan kami akan menganggur, hidup dengan gaji pas-pasan bahkan kurang.
Pak Presiden, satu tahun pemerintahan Bapak, kami banyak dilanda kegelisahan, korban kebijakan, bukan kebijakan Bapak, tapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para Menteri yang terasa tidak berpijak pada kondisi real rakyat di bawah.
Tidak sedikit kebijakan para Menteri yang bukannya memberi solusi, tetapi malah semakin menjepit sendi-sendi kehidupan rakyat. Hasilnya bisa kita lihat dari aksi demo anarkis beberapa waktu lalu. Meski kita tidak menutup mata bahwa aksi tersebut ada yang menunggangi, namun awal gerakannya muncul dari kekecewaan rakyat akibat kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat.
Kenaikan PPN yang direncanakan oleh Menkeu kala itu, larangan pengecer menjual gas 3KG yang sempat membuat rakyat panik bahkan sampai meregang nyawa, izin tambang di wilayah adat, hingga polemik batas wilayah Aceh – Sumut yang hampir saja merusak persatuan bangsa.
Dan belum pulih dari luka-luka itu, muncul lagi blunder demi blunder, gagasan rumah subsidi 18 meter persegi hingga penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK.
Semua kebijakan ini Bapak cabut cepat-cepat. Bapak turun langsung mengakhiri polemik demi polemik kebijakan anggota Kabinet Indonesia Maju yang rasanya jauh dari Asta Cita yang Bapak cita-citakan.
Kami berterima kasih atas itu. Namun pertanyaan saya, kenapa kebijakan semacam itu bisa muncul tanpa kajian matang sejak awal? Apakah suara kami, rakyat, tidak cukup terdengar di ruang-ruang penyusunan kebijakan? Apakah ruang-ruang perumusan kebijakan sudah terlalu jauh dari denyut nadi rakyat?
Dengan berbagai kebijakan yang terkesan kurang riset, kurang analisis, muncul adagium:
“Kebijakan publik pemerintahan Prabowo: Viral dulu, Cabut Kemudian.”
Tentu narasi-narasi seperti ini sangat kita sayangkan. Sebagai rakyat, kami tak ingin mempercayai itu. Tapi terlalu sering kami dipaksa untuk membuktikannya sendiri.
Dalam ilmu sosial, ada istilah yang disebut modal sosial kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ia seperti jembatan yang menghubungkan rakyat dan pemimpinnya. Bila jembatan itu goyah, partisipasi rakyat melemah, legitimasi kekuasaan pun akan rapuh. Regulasi yang sering berubah, komunikasi publik yang buruk, dan kebijakan yang dianggap kontroversial adalah penyebab turunnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Ketika publik mulai meragukan, mereka juga meragukan keseluruhan sistem pemerintahan.
Namun bila jembatan itu kokoh, apa pun program yang Bapak jalankan akan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Ketika kepercayaan publik terbangun, legitimasi terhadap institusi bisa meningkat, membuat masyarakat lebih kooperatif, kebijakan publik mudah diimplementasikan, resistansi terhadap kebijakan berkurang, efektivitas pemerintahan lebih tinggi. Sehingga program-program prioritas akan kembali mendapat dukungan penuh dari publik.
Kami tahu, mengelola negeri ini bukan perkara mudah. Kami pun sadar, Bapak tidak bisa mengawasi semua. Tapi inilah saatnya dalam momentum satu tahun pemerintahan Bapak kembali menata arah, Apakah akan terus membiarkan pembantu-pembantu Bapak menguji kebijakan di atas penderitaan rakyat?
Karena ketika publik kehilangan kepercayaan, yang runtuh bukan hanya kebijakan, tapi seluruh fondasi pemerintahan yang telah Bapak bangun.
MBG Seharusnya Menjadi Legacy, Bukan Luka
Pak Presiden,
Saya punya dua anak balita yang ikut merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Awalnya mereka sangat gembira setiap melihat makanan itu datang. Sebelum mereka konsumsi, saya selalu sempatkan untuk mengecek, terkadang makanannya enak mereka suka, namun tidak jarang juga makanannya sudah basi, dan hari ini makanan itu hanya jadi pajangan. Saya berharap ada perbaikan signifikan dari program ini. Apabila hanya untuk difoto, anak kami tidak butuh makan sekali. Mereka butuh makan setiap hari. Dan kami, para orang tua, ingin ini jadi sistem yang rapi, bukan sekadar bantuan.
Dalam sebuah tayangan video saya melihat seorang anak kecil duduk bersila di lantai kelasnya. Tangannya menggenggam menu sederhana, matanya berbinar, wajahnya penuh syukur. Di hadapannya, tergeletak kertas belajar, dan ia berkata pada gurunya dengan suara kecil, “Saya bisa belajar lebih semangat sekarang, Bu, karena saya tidak lagi lapar.”
Itulah potret kecil dari impian besar Bapak dalam program makan bergizi gratis yang kami tahu, lahir dari hati seorang pemimpin yang ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang gagal tumbuh karena perut kosong.
Program ini, kami sambut dengan penuh harap. Sebuah langkah revolusioner, bukan hanya di negeri ini, tapi di dunia. Rakyat melihatnya sebagai bukti nyata bahwa Bapak peduli, bahwa negara hadir di ruang paling intim kehidupan rakyat yaitu di meja makan.
Namun sejak diluncurkan hingga hari-hari terakhir ini Pak, harapan itu mulai terguncang.
Kami mencium bau yang tidak berasal dari dapur, tapi dari lemahnya pengawasan dan operasional. Kami mendengar isak tangis, bukan dari rasa syukur, tapi dari anak-anak yang muntah-muntah setelah makan. Kami melihat ambulans bukan di rumah sakit, tapi di halaman-halaman sekolah.
Laporan resmi Badan Gizi Nasional (BGN) per November 2025 lebih 11.000 anak menjadi korban keracunan MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka yang membuat dada sesak, hingga Agustus 2026, terdapat lebih dari 43.000 jiwa anak terdampak makan beracun yang diduga berasal dari MBG. Meski persentasenya 'kecil' dibanding penerima manfaat, namun angka tersebut adalah nyawa anak-anak bangsa, nyawa penerus bangsa ini. Dan disetiap angka tersebut, ada ibu hamil, ada guru, bahkan anggota keluarga yang ikut memakan sisa makanan yang dibawa pulang oleh anak-anak.
Program yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru menjadi penderitaan dan menimbulkan trauma. Apakah tidak ada kontrol mutu yang ketat? Apakah tidak ada mitigasi risiko sebelum distribusi dilakukan? Bagaimana mungkin program sebesar ini diluncurkan tanpa pengendalian mutu yang mumpuni?
Memang bukan Bapak secara langsung yang turun membagi makanan itu. Tapi kami juga tahu, semua pejabat yang menangani program ini bertindak atas nama Bapak. Mereka membawa nama Bapak ke tiap nampan yang dibagikan. Dan ketika satu nampan itu menimbulkan sakit, yang tercoreng bukan hanya programnya, tapi juga kepercayaan pada pemerintahan.
Bapak Presiden,
Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah tiangnya. Tapi hari ini, tiang-tiang itu terasa rapuh, pengelolaan dapur program dan pengawasan terkesan lemah. Jangan sampai demi ‘mengejar target’ jajaran Bapak melemahkan pengawasan.
Saya menulis ini bukan karena saya kecewa sepenuhnya. Tapi karena saya belum ingin kehilangan harapan.
Saya percaya visi Bapak untuk memberi makan bergizi bagi rakyat adalah visi yang luhur. Tapi kami rakyat, perlu lebih dari niat baik, kami butuh jaminan bahwa nyawa anak-anak kami tidak akan jadi taruhan akibat ambisi-ambisi politik atau kinerja pejabat yang tidak memahami kedalaman cita-cita Bapak. Ini bukan sekadar program bantuan. Ini adalah soal hidup dan mati serta penentu nasib bangsa ke depan.
Dan kami, rakyat kecil, tidak bisa menanggung kehilangan lebih banyak hanya karena kelalaian sistemik yang dibiarkan berlarut-larut.
Bapak Presiden,
Kuatkan kembali fondasi program ini. Kuatkan kontrol mutu. Bersihkan konflik kepentingan. Dan tegur siapa pun yang menganggap nyawa anak-anak sebagai data statistik semata. Mereka bukan angka di laporan mingguan. Mereka adalah masa depan bangsa. Mereka adalah alasan kenapa program ini diciptakan sejak awal.
Saya menulis ini bukan mulai pesimis dengan program ini, justru karena saya optimis, hanya yang mengerti program ini yang bisa mengembalikan harapan yang mulai retak ini. Saya percaya pada program ini, tapi rakyat butuh jaminan, bahwa kesehatan apalagi nyawa anak-anak tidak menjadi korban dari target pejabat yang tidak memahami visi Bapak dengan baik dalam program MBG ini.
Rakyat yang Bersuara di Dunia Digital
Pak Presiden,
Di era ini, suara rakyat tidak hanya terdengar di jalanan atau di depan gedung DPR. Mereka kini bersuara lantang di ruang-ruang digital. Menurut data Reportica (Juli 2025) yang saya kutip, nama Bapak mendominasi percakapan publik di berbagai platform: YouTube: 116.364 mentions, TikTok: 55.101, Facebook dan Instagram: puluhan ribu lagi. Engagement: lebih dari 75 juta interaksi Namun tidak semua suara itu memuji. Bahkan ada jangkauan hingga 177 juta interaksi, tapi reaksi mayoritas adalah anger.
Mereka banyak yang diwarnai rasa kecewa, bahkan kemarahan akibat dari kebijakan-kebijakan anggota Kabinet. Bapak mungkin tidak hadir langsung membaca komentar-komentar itu. Tapi kami, mendengarnya setiap hari. Rakyat tidak ingin sekadar disuruh percaya. Mereka ingin didengar.
Bapak Presiden, kekuatan digital sebagai salah satu komuniksi publik di era saat ini, bukan hanya untuk kampanye citra, tapi sebagai ruang dialog, bukan dominasi narasi semata. Karena disanalah sekarang rakyat bersuara. Media sosial juga bukan lagi ruang kampanye. Ia telah menjadi ruang akuntabilitas. Dan suara rakyat di sana bukan sekadar algoritma, mereka adalah emosi, harapan, dan kekecewaan yang tidak bisa disaring dengan buzzer apalagi laporan dari para pejabat Bapak.
Pak Presiden yang saya hormati, ada satu kutipan dari Robert Gates, mantan Menteri Pertahanan AS, yang saya rasa tepat:
“Candor (keterusterangan) dan courage (keberanian) adalah kualitas vital bagi pemimpin. Dalam situasi sulit, seseorang harus berani menyampaikan kebenaran kepada atasannya. Tapi juga penting menciptakan iklim di mana bawahan merasa aman mengatakan hal-hal yang sulit untuk didengar.”
Sudahkah lingkungan kepemimpinan Bapak memungkinkan keterusterangan itu hadir? Sudahkah para pembantu Bapak jujur menyampaikan kenyataan, atau hanya menyiapkan laporan yang hanya menyenangkan telinga?
Pak Presiden,
Paradoks yang Bapak uraikan dalam buku antara kekayaan dan kemiskinan, potensi dan penderitaan, kekuasaan dan ketidakadilan masih kami rasakan hingga kini. Bahkan dalam beberapa hal, terasa makin kompleks. Kami tahu Bapak tidak bisa menyulap negeri ini dalam waktu satu tahun. Tapi kami juga melihat bahwa arah dan prioritas pemerintahan ini belum sepenuhnya sejalan dengan janji-janji Bapak. Apakah para pembantu Bapak masih memegang nilai-nilai ini?
Kami juga menyadari bahwa tekanan politik bisa menjadi beban. Tapi kami ingin percaya bahwa Bapak akan terus berpihak kepada rakyat, bukan kepada elit. Kami ingin melihat kebijakan yang berangkat dari kebutuhan rakyat, bukan dari meja para pengusaha atau kekuatan politik besar. Kami ingin terus percaya bahwa Bapak adalah pemimpin yang mengerti derita rakyat kecil, sebagaimana yang Bapak tulis dengan sangat dalam di halaman-halaman Paradoks Indonesia.
Bapak Presiden,
Isu-isu tersebut hendaknya menjadi pelajaran dan evaluasi ke depan, jangan sampai muncul lagi aksi-aksi anarkis, isu Reset Indonesia dan kekecewaan-kekecawaan lainnya. Mungkin poin-poin tulisan ini sudah pernah sampai ke Bapak atau mungkin juga belum. Karena itu semoga surat ini dapat menjadi tambahan refleksi jujur dari rakyat untuk Presidennya bukan informasi yang “Asal Bapak Senang”.
Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat
Selanjutnya Pak Presiden tentang SMA Garuda dan sekolah-sekolah unggulan lainnya. Kurikulumnya internasional, dan siswanya dari yang pintar-pintar. Ini adalah investasi masa depan.
Namun disisi lain, masih banyak anak di pelosok yang sekolahnya rubuh, gurunya satu untuk empat kelas, harus jalan kaki berpuluh kilometer, menyeberangi derasnya aliran sungai tanpa jembatan, menempuh berjam-jam perjalanan setiap hari.
Dalam hal pendidikan, kesenjangan bukan hanya soal murid pintar dan tidak pintar, melainkan antara mereka yang punya akses dan yang tidak pernah merasakan sekolah sama sekali. Kehebatan satu sekolah unggulan tidak bisa menutup kenyataan ribuan sekolah yang tertinggal.
Kami mohon, keadilan pendidikan bukan soal kurikulum canggih, tapi soal akses yang merata. Saya optimis, akan tiba masanya hadir pendidikan yang merata dan semua anak bangsa bisa mengenyam bangku sekolah.
Dalam pidato Bapak di sidang paripurna kabinet 20 Oktober 2025, dengan penuh ketegasan Bapak siap mengirim 20.000 pasukan ke Gaza, saya bangga, tapi juga punya mimpi lain. Saya tidak hanya ingin Indonesia dikenal dunia karena mengirim pasukan, tetapi juga dikenal mengirim putra-putri terbaiknya untuk dunia yang lebih baik, mengirimkan para dokter, para sarjana terbaik, mengirimkan guru-guru, profesor-profesor dan ahli-ahli lain-lain.
Selanjutnya Pak Presiden,
Angka-angka investasi yang Bapak sebut luar biasa, naik 13,7 persen dengan realisasi Rp1.434 triliun hingga September 2025. Tetapi buruh bangunan di dekat rumah saya masih bingung menghadapi hidup tanpa jaminan, tetangga saya yang dulu kerja di perusahaan besar sekarang jadi pengemudi ojek, begitu juga dengan keponakan saya yang sarjana. Bahkan teman saya lulusan Magister jadi pengangguran. Bapak menerima laporan 1,9 juta lapangan kerja tercipta, tapi mengapa banyak dari kami masih menganggur?
Bapak Presiden, surat ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Kami rakyat tidak ingin kecewa lagi. Kami telah menaruh harapan, kami telah memberi mandat. Jangan biarkan satu tahun pemerintahan ini menjadi awal dari kehilangan kepercayaan. Jangan biarkan janji-janji itu tinggal menjadi narasi indah tanpa realisasi.
Kami ingin pemimpin yang berani mengakui kesalahan, yang mengoreksi arah, dan yang berani mendengarkan bukan hanya para menteri dan jenderal, tetapi juga suara rakyat dari pasar, dari desa, dari kampus, dari jalanan termasuk dari ruang digital. Kami ingin Bapak membuktikan bahwa perjuangan selama dua dekade ini tidak sia-sia, bahwa jalan terjal itu memang menuju sesuatu yang besar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kami tidak punya akses ke ruang rapat, tidak bisa memengaruhi kebijakan. Tapi kami yang setiap hari berjuang untuk hidup dari penghasilan kecil, menambal harapan dengan doa, dan mengajarkan anak-anak kami untuk tetap cinta negeri ini meski sering diabaikan. Sebagai seorang warga yang peduli dan berharap agar pemerintahan ini tidak sekadar menjadi cerita, melainkan lembaran nyata perubahan.
Kami percaya, kepemimpinan sejati bukan soal seberapa tinggi pidato dibacakan, tapi seberapa banyak keluhan rakyat yang diam-diam didengar. Kami hanya minta satu hal, Jangan lupakan kami.
Karena sejarah tidak hanya ditulis oleh penguasa, tapi juga oleh rakyat kecil yang tetap berharap bahwa pemimpin mereka akan menepati janji, bukan karena dipaksa, tapi karena peduli.
Satu Tahun Pemerintahan
Bapak Presiden,
Surat ini saya tulis bukan semata-mata untuk menyampaikan keresahan, tetapi juga untuk mencatat capaian yang patut diakui, sekaligus mengingatkan bahwa kritik dari rakyat bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kepedulian.
Meski banyak jajaran Bapak yang membuat kebijakan yang menimbukan keresahan rakyat, namun tidak sedikit pula para Menteri dan jajaran lainnya yang bekerja dengan maksimal. Dalam satu tahun kepemimpinan Bapak, sejumlah kebijakan dan langkah konkret telah ditempuh. Di bidang ketahanan pangan, Bapak dan tim berhasil mencatat surplus beras nasional lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Lahan sawah baru seluas 225 ribu hektare telah dibuka, dan ekspor jagung pun mulai berjalan.
Program MBG, meskipun belum sempurna dan menuai catatan kritis, telah menjangkau sekitar 36,7 juta penerima per 20 Oktober 2025, membangun 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari target nasional sebanyak 32 ribu unit, dan menciptakan hampir 300 ribu lapangan kerja, melibatkan 18.895 UMKM, Koperasi dan BUMDes
Di sektor pendidikan telah dibangun 166 Sekolah Rakyat, perbaikan 16.140 sekolah, kenaikan gaji guru dan ASN serta pendirian puluhan ribu koperasi desa menunjukkan komitmen terhadap pembangunan akar rumput.
Terkait ekonomi, saya memahami betapa tidak mudah menjaga pertumbuhan tetap berada di angka 5 persen, saat dunia seperti kapal tanpa jangkar di tengah perang, disrupsi rantai pasok dan inflasi global. Capaian ini bukan hal sepele. Namun di balik angka yang tampak stabil, pertanyaan yang lebih penting mengemuka, stabil bagi siapa? Apakah stabilitas ini telah benar-benar dirasakan hingga ke pinggiran desa, ke pasar-pasar rakyat, ke kapal-kapal nelayan, ke buruh tani yang menggenggam harapan di tengah keterbatasan?
Apresiasi yang tak kalah penting Pak Presiden dan cukup menjadi perhatian publik adalah langkah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Sejak Bapak memimpin negara ini, sejumlah kasus besar yang sebelumnya dianggap “tak tersentuh” mulai dibuka.
Dari dugaan korupsi di Jiwasraya, Pertamina Patra Niaga, kasus ekspor CPO, Judol Pegawai Komdigi, kasus Pagar Laut, Dana CSR BI, kasus Kredit PT Sritex, pengadaan Laptop Chromebook, TPPU Sugar Group Companies, kasus kuota haji hingga penyelidikan terhadap nama-nama besar seperti Riza Chalid yang dikenal untouchable semuanya Bapak berantas.
Langkah ini tentu membawa harapan, meski publik tetap menunggu, apakah pemberantasan korupsi ini akan berjalan konsisten, dan tidak berhenti hanya pada momentum. Kenaikan gaji hakim hingga 280% adalah langkah awal. Tapi integritas tidak bisa dibeli. Ia lahir dari sistem yang jernih, akuntabel, dan diawasi oleh rakyat yang percaya.
7 Oktober 2025, saat kunjungan Bapak ke Bangka Belitung, Bapak kembali menyatakan ‘perang’ terhadap korupsi tambang ilegal. Bapak menegaskan langkah penyitaan dan pengembalian aset ke negara sebagai bukti serius penegakan Pasal 33 UUD 1945. Rp7 triliun dari Rp300 triliun kerugian negara akibat tambang ilegal berhasil kembali ke tangan rakyat.
Kemarahan bapak pada korupsi ini tertuang di halaman Paradoks Indonesia, Bapak mengatakan:
“Kita butuh pendekar-pendekar demokrasi. Demokrasi kita sekarang mau bahkan sudah disandera. Demokrasi kita mau diperkosa, mau dan sudah dirusak dengan politik uang. Demokrasi adalah sistem orang yang beradab. Tapi kalau demokrasi diselewengkan, dicurangi, dipermainkan, ya berarti tidak perlu lagi kita berlaku sopan terhadap orang yang nyeleweng,”
Bertepatan satu tahun pemerintahan Bapak pada 20 Oktober 2025, kami cukup senang mendengar pengembalian Rp13,255 Triliun kerugian negara dari hasil korupsi kasus CPO. Bapak juga menginstruksikan separuh dana pengembalian korupsi itu akan digunakan untuk investasi di bidang pendidikan melalui program LPDP. Tentu ini langkah yang sangat strategis bagi masa depan bangsa. Namun pastikan penerimanya adil Pak, jangan hanya kepada mereka yang memiliki akses, apalagi anak pejabat, tetapi juga adil kepada anak-anak petani, nelayan, buruh di pelosok Indonesia.
Semoga hingga akhir kepemimpinan Bapak nanti, pemberantasan korupsi terus Bapak pegang teguh tanpa pandang bulu.
Di dunia global saya mengakui, kini Indonesia dihormati, Bapak menjadi salah satu pemimpin yang kini dihormati dan disegani dunia.
Pidato Bapak di PBB menentang penindasan Palestina dan menyerukan keadilan global adalah momen simbolis yang mendapat sambutan luas di dalam dan luar negeri. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli pada isu kemanusiaan global. Bahkan kini Indonesia dihormati, Bapak
Saya juga mengapresiasi kunjungan Bapak ke Belanda beberapa waktu lalu. Dari kunjungan itu disepakati pemulangan 30.000 benda bersejarah milik Indonesia. Langkah memulangkan artefak dan benda-benda bersejarah yang diekspor atau hilang menjadi tindakan diplomatik yang sangat dihormati. Ini memperkuat identitas bangsa dan kekuatan diplomasi Bapak saat kunjungan ke Belanda.
Sebagai penutup, surat ini saya tulis dengan harapan bahwa suara rakyat, bahkan yang terluka atau kecewa, bukan dianggap ancaman, tetapi sebagai bahan koreksi, sebagai bahan agar kepemimpinan ini tidak sekadar bertahan, tetapi tumbuh tepercaya. Kami masih ingin percaya. Kami masih ingin berharap. Kami masih ingin melihat realisasi.
Semoga Bapak Presiden tetap teguh, selalu berpihak kepada rakyat, terbuka dan tidak terlena dalam euforia kekuasaan yang membuat Bapak hanya mendengar hanya dari lingkungan terdekat.
Jika Bapak membaca ini, semoga menjadi cermin. Dan jika tidak, setidaknya rakyat sudah bersuara.
Saya tutup dengan pernyataan Jenderal Besar Sudirman
“Dalam menghadapi keadaan apapun jangan lengah, sebab kelengahan menimbulkan kelemahan dan kelemahan menimbulkan kekalahan, sedang kekalahan menimbulkan penderitaan/kehancuran” Perintah Harian Panglima Besar Soedirman tertanggal 4 Oktober 1949 di Yogyakarta.
Hormat saya,
Rakyat yang Mencintai Negeri Ini. Rakyat yang Masih Percaya tapi Mulai Bertanya.
Fadly Zikry, Anagata Nusantara Institute