Perempuan Indonesia di Kancah Politik Indonesia

Melihat Penyebab dan Solusi dari Sedikitnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik

Realitas partisipasi perempuan Indonesia dalam berpolitik tergolong masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik termasuk di organisasi publik lainnya yang masih minim.

Source: Pexels.com

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Tidak hanya itu, rendahnya angka keterwakilan perempuan di ranah politik juga dipengaruhi oleh stereotype berupa “politik merupakan dunia lelaki”. Walaupun begitu, perempuan tentunya tetap memiliki peran yang penting dalam ranah politik di Indonesia.

Fenomena mengenai sedikitnya partisipasi perempuan di ranah politik tentunya perlu mendapatkan perhatian secara lebih lanjut. Hal ini terjadi karena dalam dunia politik tentunya dibutuhkan perwakilan dari perempuan untuk dapat menyuarakan hak-hak perempuan dan juga memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan.

Berdasarkan Undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 55 disebutkan bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perwakilan perempuan. Bila dalam daerah pemilihan itu tidak memenuhi kuota 30% perwakilan perempuan, maka Partai Politik yang bersangkutan terancam tidak memiliki calon legislatifnya.

Source: Pexels.com

Dengan adanya UU pemilu yang mengatur, menjadi bukti bahwa keterlibatan perempuan di ranah politik sangat diperlukan dan sangat diharapkan di Indonesia.

Semenjak saya kecil, saya sudah dikenalkan dengan dunia politik oleh lingkungan sekitar yaitu keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Keluarga saya terkhususnya orang tua saya dari dulu sering membahas mengenai persoalan politik di rumah.

Semenjak saya mengetahui dan mulai mengenali dunia politik, saya melihat bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi di bidang tersebut. Walaupun begitu, saya dapat memahami bahwa persoalan yang terjadi di dunia politik bukanlah salah instansi atau parlemennya, namun yang menjadi persoalannya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di lingkungan rumah saya, terdapat beberapa individu yang berkarir di bidang politik. Individu-individu tersebut sudah berkarir di dunia politik cukup lama, dari periode ke periode. Dikarenakan hal tersebut, saya sudah melihat langsung bagaimana proses politik yang terjadi secara singkatnya.

Dibalik pengalaman dan pengetahuan saya mengenai dunia politik, ada satu hal yang saya lihat dan berhasil membuat saya penasaran terhadap hal tersebut. Hal yang terlihat oleh saya yaitu mengapa sedikitnya perempuan yang terjun dan berkarir di dunia politik? Apa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus muncul dalam pikiran saya.

Rasa penasaran saya kembali meningkat ketika Indonesia berada dalam masa kampanye dan pemilu, baik pemilu legislatif, pilkada, dan lainnya. Hal ini terjadi karena saya melihat dan memperhatikan keadaan sekitar pada waktu itu.

Pada masa kampanye, saya melihat dan memperhatikan bahwa minim sekali perempuan yang terjun ke dunia politik dilihat dari sedikitnya baliho dan poster yang beredar, kegiatan kampanye yang dilakukan, hingga kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan untuk menarik hati masyarakat.

Memang ada berbagai bentuk kegiatan tersebut dilakukan oleh calon perempuan, namun persentase angka nya terlalu jauh dibandingkan dengan calon laki-laki.

Rasa penasaran saya mulai terjawab setelah dilakukannya perkuliahan umum yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan mengundang pembicara yaitu Anggota DPD RI, Bapak DR. H. Alirman Sori. Perkuliahan umum yang dilakukan ini memiliki tema pembahasan mengenai “Perempuan di kancah Politik”.

Pertanyaan pertama saya berupa “Mengapa sedikitnya perempuan yang terjun dan berkarir di dunia politik?” mulai terjawab perlahan pada saat perkuliahan umum tersebut dilakukan. Dari penjelasan yang telah diberikan, dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan dibalik sedikitnya perempuan yang terjun dan berkarir di dunia politik.

Alasan pertama yang saya tangkap yaitu persepsi perempuan Indonesia yang masih memiliki paham bahwa politik merupakan dunianya laki-laki.

Persepsi yang tercipta seperti ini sudah menjadi stereotype di Indonesia. Namun, persepsi ini harus diberantas dan dihapuskan terutama pada saat ini.

Pada zaman sekarang, tentunya laki-laki dan perempuan sudah memiliki kesetaraan gender yang mana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berkarir.

Persepsi dan stereotype yang tercipta seperti ini dapat menjadi penghambat bagi perempuan Indonesia untuk terjun dan berkarir di dunia politik.

Alasan kedua yang saya tangkap yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman wanita Indonesia terhadap politik di Indonesia. Dalam proses pendidikan yang berlangsung di Indonesia, kita hanya dikenalkan dengan dunia politik secara garis besarnya saja.

Keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk menempuh pendidikan secara lebih lanjut juga dapat menjadi alasan mengapa perempuan di Indonesia kurang akan pengetahuan dan pemahaman mengenai politik.

Pertanyaan kedua saya mengenai “Apa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena berupa sedikitnya perempuan di Indonesia yang terjun ke kancah politik?”

Pertanyaan ini mengundang tanda tanya yang cukup dalam bagi saya sendiri dikarenakan saya belum melihat bentuk upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena tersebut.

Namun, ada beberapa bentuk solusi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia kedepannya dalam menghadapi fenomena ini, yaitu pemerintah dapat menyajikan atau menyediakan wadah bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan seputar dunia politik.

Tidak hanya itu, pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi kepada perempuan Indonesia mengenai pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik.

Upaya pertama yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena ini yaitu menyediakan atau menyajikan wadah bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pengetahuan seputar dunia politik.

Tujuan disediakannya wadah bagi perempuan Indonesia ini yaitu agar perempuan Indonesia lebih mengenal dan memahami ranah politik di Indonesia, serta juga kedepannya akan banyak perempuan Indonesia yang mulai terjun dan berkarir di ranah politik.

Upaya kedua yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia yaitu pemerintah memberikan sosialisasi kepada perempuan Indonesia mengenai pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik.

Tujuan dilakukannya sosialisasi ini yaitu agar perempuan di Indonesia memahami betapa pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Tidak hanya itu, dengan sosialisasi ini diharapkan perempuan Indonesia mengerti dan memahami bahwa ranah politik bukanlah ranah laki-laki saja, namun perempuan juga dapat berkarir dan beraksi di ranah politik.